jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris menyatakan akan memperkenalkan undang-undang baru untuk mewajibkan perusahaan teknologi menghentikan anak-anak agar tidak dapat mengambil atau membagikan gambar ketelanjangan melalui perangkat ponsel. Langkah ini ditujukan untuk ekosistem perangkat dan aplikasi yang digunakan oleh anak di bawah usia 18 tahun.
Dalam pernyataannya kepada parlemen pada Selasa, Menteri Kebudayaan Lisa Nandy, MP, mengatakan rancangan saat ini masih belum memenuhi skala masalah yang sedang dihadapi. Ia menegaskan pemerintah akan mengupayakan proses legislasi “as soon as they can”, dengan kemungkinan peninjauan bila perusahaan mengembangkan dan menerapkan solusi lebih cepat.
Pada Juni lalu, Apple dan Google—yang mengembangkan sistem operasi untuk sebagian besar ponsel yang digunakan di Inggris—diberi waktu tiga bulan untuk memblokir akses terhadap konten ketelanjangan pada ponsel serta perangkat lain yang dipakai oleh anak di bawah 18 tahun. Menurut Nandy, meski kedua perusahaan menyampaikan komitmen yang “significant” (signifikan), usulan yang ada saat ini “do not meet the scale of this crisis” (tidak memenuhi skala krisis ini).
Selain tindakan pada level perangkat, pemerintah juga menyebut rancangan legislasinya akan mewajibkan penyedia aplikasi yang digunakan anak untuk menerapkan pemblokiran serupa terhadap konten gambar ketelanjangan. Nandy menilai pendekatan itu akan memastikan perubahan menyeluruh dalam “whole ecosystem”, sehingga dapat menargetkan cara anak-anak paling sering disalahgunakan atau diprovokasi dalam ruang digital.
Ia menambahkan bahwa Apple dan Google telah membuat “meaningful changes” untuk membatasi konten ketelanjangan pada smartphone yang digunakan anak. Namun, pemerintah menyatakan tindakan yang dilakukan masih belum cukup dan membutuhkan langkah tambahan.
Komitmen perusahaan dan tenggat yang dipersoalkan
Seorang juru bicara Apple mengatakan perusahaan meluncurkan fitur Communication Safety pada 2021. Fitur tersebut, menurut perusahaan, dirancang untuk membantu mencegah anak melihat atau membagikan gambar yang mengandung ketelanjangan, dan sejak saat itu kemampuan fiturnya terus “continued to expand” (terus dikembangkan).
Apple juga menyatakan mereka berbagi komitmen Inggris dalam memerangi eksploitasi dan pelecehan online. Perusahaan menyebut telah berbagi rencana ke depan untuk memperkuat Communication Safety serta alat lain guna menjaga keamanan anak.
Dari pihak Google, juru bicara perusahaan menyampaikan bahwa mereka adalah “industry leader” dalam menangani konten intim tanpa persetujuan dan mendorong keselamatan anak di seluruh produk mereka. Google mengatakan pihaknya senang karena telah “made progress” (membuat kemajuan) dan tetap berkomitmen pada upaya untuk menjaga anak-anak tetap aman saat online.
Di sisi lain, pemerintah menilai tindakan berbasis sistem perangkat tidak sepenuhnya menutup celah, terutama ketika anak tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga dapat mengambil dan kemudian membagikan gambar ketelanjangan dari perangkat mereka.
Berita Terkait
Seruan untuk tindakan cepat
Sejumlah organisasi dan lembaga amal yang mendukung langkah ini menyambut rancangan pemerintah, dengan alasan bahwa diperlukan tindakan yang lebih tegas serta solusi teknis untuk mencegah anak-anak bukan hanya melihat, melainkan juga merekam dan membagikan ketelanjangan melalui ponsel mereka.
Ofcom, menurut teks yang disampaikan, menunjukkan proporsi anak-anak yang semakin besar memiliki smartphone di Inggris, dan jumlah tersebut meningkat seiring bertambahnya usia. NSPCC juga menyatakan konten yang direkam di perangkat milik anak dapat menjadi titik awal untuk proses grooming, pemerasan seksual, dan bentuk lain dari pelecehan seksual terhadap anak secara online.
Para pimpinan kepolisian Inggris sebelumnya juga menyampaikan bahwa membatasi kemampuan perangkat anak untuk mengambil atau membagikan gambar ketelanjangan merupakan langkah penting untuk mencegah sextortion. Sextortion adalah tindak kejahatan ketika anak dibujuk untuk berbagi gambar eksplisit lalu kemudian diancam atau diperas.
Chris Sherwood, CEO NSPCC, menyebut rencana legislasi ini sebagai “necessary move” (langkah yang diperlukan) setelah perusahaan teknologi tidak memenuhi tenggat tiga bulan. Namun ia menegaskan bahwa “children cannot face more delays”, sehingga pemerintah harus bertindak cepat agar langkah ini segera “enshrined in law at the earliest opportunity” (dimasukkan ke dalam hukum pada kesempatan paling awal).
Andy Burrows dari Molly Rose Foundation mengatakan bahwa meski usulan baru tersebut bersifat “fundamental to their objective” (mendasar untuk tujuannya), proses untuk mengamankan kebijakan tersebut disebut “a needlessly long and torturous road” (jalan yang tidak perlu terlalu panjang dan melelahkan). Ia menambahkan bahwa menteri perlu menunjukkan komitmen untuk menghadirkan legislasi yang kuat tanpa penundaan lebih lanjut.
Perdebatan: langkah hukum, akses orang dewasa, dan kekhawatiran pengawasan
Usulan pemerintah untuk mencegah gambar ketelanjangan yang diambil dan dibagikan oleh anak-anak pada awalnya muncul sebagai bagian dari strategi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun, pemerintah menghadapi kritik dari internal karena dianggap lambat dalam mengesahkan kebijakan tersebut.
Rencana pemberlakuan undang-undang ini, menurut pemerintah, tidak dimaksudkan untuk menghentikan orang dewasa mengakses konten ketelanjangan pada perangkat mereka. Meski demikian, penerapan pemblokiran bagi anak-anak mungkin memerlukan pengecekan apakah pengguna ponsel atau aplikasi tersebut adalah orang dewasa atau anak.
Kelompok pendukung hak digital, Open Rights Group, pernah mengingatkan bahwa penerapan perubahan tersebut dapat berarti setiap orang dewasa “would be forced through a digital ID checkpoint”, dan gambar pribadi bisa diperiksa “by default”. Pemerintah membantah bahwa langkah itu pada praktiknya akan setara dengan pengawasan terhadap pengguna.
Dengan target legislasi yang lebih cepat, pemerintah menempatkan Apple dan Google sebagai titik fokus karena keduanya menjadi pengembang sistem operasi untuk mayoritas smartphone yang dipakai di Inggris. Meski perusahaan menyebut telah memperluas fitur keamanan dan mengklaim adanya kemajuan, Nandy menilai pemerintah masih perlu menetapkan kewajiban hukum untuk memastikan seluruh ekosistem berperan dalam melindungi anak.
