jurnalistik.co.id – Pemerintah Kota Bandung menegaskan penataan Terminal Cicaheum tidak berarti menghapus angkutan kota dari ruang mobilitas warga. Di tengah proses penutupan terminal dan pengalihan layanan bus ke terminal lain, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan bahwa angkot justru akan direformasi agar masuk ke dalam sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Farhan menyebut pemerintah kota akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak penataan kawasan Terminal Cicaheum. Kelompok yang dimaksud terutama para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di area terminal tersebut.
Ia menegaskan bahwa angkutan kota di Kota Bandung tidak dihapus total. Menurut dia, angkot akan direformasi menjadi angkutan pengumpan atau feeder dan dihubungkan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT).
“Angkot bukan dipindahkan. Dalam konsep BRT nanti, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang terus bersirkulasi menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal,” jelasnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).
Dengan skema itu, angkot tetap ditempatkan sebagai bagian penting dari rantai perjalanan masyarakat. Perannya tidak dihilangkan, melainkan diarahkan untuk mendukung mobilitas warga dari kawasan permukiman menuju jalur utama transportasi massal yang lebih tertata.
Penegasan itu menjadi penting di tengah perubahan besar yang terjadi di Terminal Cicaheum. Pemerintah Kota Bandung resmi menutup terminal tersebut dan memindahkan seluruh operasional layanan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) serta Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) ke Terminal Leuwipanjang.
Langkah penutupan itu sekaligus menandai bergesernya fungsi Terminal Cicaheum dari titik layanan bus antarkota menjadi bagian dari penataan transportasi baru di Kota Bandung. Area eks-terminal tersebut sedang dalam proses alih fungsi menjadi depo BRT.
Farhan mengatakan proses itu tidak akan berjalan sendiri tanpa komunikasi lintas pihak. Ia menyebut pemerintah kota terus berkoordinasi dengan kepala daerah lain di kawasan Bandung Raya serta dinas perhubungan terkait agar implementasi BRT bisa berjalan sesuai rencana.
“Saya sebagai kepala daerah terus melakukan komunikasi dengan seluruh kepala daerah yang terlibat. Dinas perhubungan juga melakukan komunikasi yang sangat erat dengan kelompok-kelompok terdampak, terutama para operator kendaraan umum,” tuturnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penataan Terminal Cicaheum tidak hanya menyangkut pemindahan layanan bus, tetapi juga penyesuaian ekosistem transportasi yang selama ini bertumpu pada terminal tersebut. Para pedagang, operator kendaraan umum, dan pihak-pihak lain yang terlibat disebut tetap menjadi perhatian dalam proses komunikasi pemerintah kota.
Di sisi lain, rencana menjadikan angkot sebagai feeder BRT juga memperlihatkan arah kebijakan transportasi Bandung yang ingin menghubungkan moda lama dengan sistem baru. Alih-alih menghilangkan angkot dari peta mobilitas harian, skema ini menempatkannya sebagai penghubung antarkawasan yang bergerak terus-menerus.
Bagi Kota Bandung, perubahan di Terminal Cicaheum menjadi salah satu penanda penataan transportasi publik yang lebih luas. Pemerintah kota kini tengah menyiapkan ruang baru bagi bus antarkota di Leuwipanjang, sambil mengarahkan eks-terminal Cicaheum ke fungsi depo BRT dan memastikan angkot tetap punya tempat dalam sistem yang sedang dibangun.
Dengan begitu, Farhan menegaskan bahwa reformasi transportasi di Bandung bukan sekadar soal menutup satu terminal dan membuka terminal lain. Lebih jauh, kebijakan ini diarahkan untuk mengintegrasikan angkot, bus antarkota, serta layanan BRT agar mobilitas warga tetap berjalan dan kawasan terdampak tetap mendapat perhatian selama proses transisi berlangsung.
Dalam konteks itu, pemerintah kota tampak berupaya menjaga agar perubahan kebijakan tidak memutus akses warga terhadap transportasi harian. Angkot tetap diposisikan sebagai moda yang relevan, hanya saja pola operasinya akan disesuaikan supaya lebih selaras dengan jalur utama transportasi massal yang sedang disiapkan.
Karena itu, transisi di Terminal Cicaheum dipahami bukan sebagai akhir dari peran angkutan kota, melainkan sebagai penataan ulang fungsi setiap moda agar saling melengkapi. Pemerintah berharap skema baru tersebut bisa membuat layanan transportasi di Bandung lebih tertib tanpa mengabaikan pihak-pihak yang selama ini menggantungkan aktivitasnya di kawasan terminal.
