Tentara Lebanon mulai mengerahkan pasukan ke “pilot zone” usai Israel mundur

jurnalistik.co.id – Tentara Lebanon menyatakan pasukannya mulai dikerahkan ke apa yang disebut “pilot zone” di wilayah selatan negara itu, menyusul penarikan pasukan Israel berdasarkan kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Langkah ini diumumkan setelah operasi terkait penyesuaian di beberapa titik diumumkan lebih dulu oleh pihak AS.

Dalam keterangan komando militer pada Selasa pagi, tentara Lebanon menyebut satuan mereka telah memasuki Desa Zawtar al-Gharbiyeh, yang berada di Distrik Nabatieh. Pernyataan tersebut sekaligus merujuk pada komunikasi yang terus berjalan dengan Military Co-ordination Group for Lebanon, sebuah badan trilateral yang dibentuk untuk mendukung implementasi kerangka kerja.

Di sisi lain, rencana “pilot zone” dikonfirmasi oleh militer Israel pada Senin malam. Rencana itu memuat penarikan pasukan Israel dari sebagian kecil wilayah yang selama konflik dengan Hizbullah telah diduduki, sekaligus disertai langkah-langkah terkait perlucutan.

Kantor Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Senin sore bahwa operasi “pilot zone” telah dimulai di Zawtar al-Gharbiyeh dan dua desa lain, yaitu Froun serta Srifa, sejalan dengan Trilateral Framework antara Israel, Lebanon, dan AS. AS juga menyebut “milestone” tersebut merupakan hasil langsung dari pembahasan pada pekan sebelumnya di Roma antara perwakilan Israel dan Lebanon.

Penyesuaian ini juga muncul menjelang pertemuan di Washington antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Lebanon Joseph Aoun. Dalam konteks pertemuan tersebut, Aoun disebut akan mendorong Trump agar memberi tekanan kepada Israel untuk menarik diri dari bagian lain di Lebanon selatan serta menyediakan dukungan agar tentara Lebanon dapat mengambil alih penuh area yang selama ini berada di bawah pengaruh Hizbullah.

Seorang pejabat militer Israel kemudian menegaskan bahwa Israel akan “adjust its force posture in one of the pilot areas” agar tentara Lebanon dapat menjalankan misinya. Pada saat yang sama, Israel menyatakan upaya itu dilakukan untuk “safeguarding the security of IDF soldiers” serta tetap mempertahankan haknya untuk pembelaan diri dan menyingkirkan ancaman.

Pejabat tersebut juga menyatakan tujuan dari pilot dan kesepakatan adalah melucuti Hizbullah, yang disebut sebagai organisasi “terrorist organisation”, serta menghapus persenjataan ilegal yang dimiliki kelompok tersebut. Israel menegaskan pula bahwa pasukannya akan tetap berada dalam “security zone”, yakni jalur sedalam 10 km (enam mil) di wilayah Lebanon yang diduduki sepanjang perbatasan.

Komando tentara Lebanon pada Selasa menginformasikan bahwa pengerahan unit dilakukan “based on ongoing communications” bersama badan koordinasi militer tersebut. Tentara Lebanon juga meminta warga agar tidak menuju ke desa yang menjadi titik pengiriman pasukan sampai situasi keamanan stabil, serta diminta mematuhi instruksi dari unit militer yang dikerahkan demi keselamatan mereka sendiri.

Selain Zawtar al-Gharbiyeh, tentara Lebanon menyebut pasukannya sudah melaksanakan misi di Froun dan Srifa setelah pengumuman AS pada Senin. Sementara itu, sebuah sumber dari Israel, menurut laporan Haaretz, mengatakan tidak ada pasukan Israel di dua desa tersebut.

Perang di Lebanon terkait konflik lintas negara disebut bermula pada 2 Maret, ketika Hizbullah meluncurkan roket ke Israel sebagai respons atas serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Israel kemudian melancarkan kampanye pemboman di seluruh Lebanon dan menginvasi bagian selatan negara tersebut dalam skala yang signifikan.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 4.300 orang telah tewas di Lebanon, termasuk hampir 800 anak-anak, perempuan, serta tenaga medis. Dari pihak Israel, otoritas setempat menyatakan 37 tentara Israel dan empat warga sipil telah tewas di kedua sisi perbatasan selama konflik berlangsung.

Dengan dimulainya “pilot zone operations” dan proses pengerahan pasukan Lebanon ke Zawtar al-Gharbiyeh, perhatian kini tertuju pada implementasi lanjutan kerangka trilateral. Langkah-langkah tersebut akan menjadi penentu dalam upaya memindahkan sebagian konfigurasi keamanan di wilayah selatan sekaligus menguji kesiapan pemerintahan Lebanon untuk mengelola area yang dipengaruhi Hizbullah.