jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham mengumumkan jeda terhadap skema pembebasan narapidana lebih cepat di Inggris dan Wales. Keputusan ini diambil setelah mendapat kecaman dari para penyintas serta keluarga korban, bersamaan dengan rencana penerapan Undang-Undang Pemidanaan yang dijadwalkan mulai berlaku pada September.
Burnham menyatakan tidak akan ada narapidana yang dilepas berdasarkan kebijakan tersebut sebelum tinjauan mendesak selesai dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko bagi publik telah dilakukan. Ia menegaskan, bila perubahan diperlukan, pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan penyesuaian.
Skema yang ditunda semula akan membuat ribuan narapidana di Inggris dan Wales berpeluang memperoleh pelepasan lebih cepat. Kebijakan ini menjadi bagian dari rencana yang bertujuan mengurangi kepadatan di sistem penjara, dengan penerapan bertahap mulai bulan September.
Undang-Undang Pemidanaan yang akan efektif pada September berangkat dari mekanisme pelepasan pada tahapan yang berbeda. Dalam skema awal, sebagian pelaku seharusnya memperoleh pembebasan setelah menjalani sepertiga masa hukuman, bukan setengahnya, lalu menjalani sisa masa di komunitas dengan pemantauan, serta dapat dikembalikan ke penjara bila melakukan pelanggaran lagi.
Untuk kategori pelaku yang lebih serius, ketentuan semula juga dimodifikasi. Mereka direncanakan dibebaskan setelah menjalani setengah masa hukuman, bukan dua pertiga, tetap dengan pengawasan intensif selama masa di komunitas.
Pemerintah menyebut bahwa jeda kebijakan dilakukan untuk memberi kepastian yang lebih jelas bagi korban dan penyintas. Justice Secretary Alex Norris mengatakan penundaan ini bertujuan “give victims and survivors certainty” dan memastikan pemerintah mendapatkan “the implementation of this policy right”.
Norris menambahkan bahwa peninjauan juga akan mengkaji informasi yang diberikan kepada penyintas serta keluarga korban sebagai bagian dari proses pelepasan lebih cepat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendengarkan masukan serta kekhawatiran yang muncul terkait implementasi unsur-unsur penting Undang-Undang Pemidanaan.
Burnham sebelumnya menegaskan prinsip penundaan tersebut dengan kalimat, “No prisoners will be let out under this policy until we have conducted an urgent review and done everything we can to minimise risk to the public.” Ia juga menyatakan, “Where changes are needed, we will not hesitate to make them.”
Menurut laporan tersebut, kritik yang mendorong jeda kebijakan datang dari berbagai pihak, termasuk keluarga korban yang menilai peluang pelepasan lebih cepat akan berdampak serius. Salah satu sorotan utama datang dari widow PC Andrew Harper, yang menyebut kemungkinan pelepasan dini para pembunuhnya sebagai “deplorable”.
PC Andrew Harper tewas pada 2019 ketika ia diseret mobil di sebuah jalan pedesaan oleh tiga remaja. Dua dari pelaku yang menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 13 tahun, disebut memiliki peluang memperoleh manfaat dari skema mulai Juni 2027, saat vonis terpanjang tetap masuk ke dalam cakupan kebijakan.
Berita Terkait
Dalam kecamannya, Lissie Harper menggambarkan rencana tersebut “deplorable” dan menyampaikan bahwa politisi “making decisions from behind a desk that will have real and lasting consequences” bagi keluarga korban. Sementara itu, ibunda PC Harper juga menyatakan anaknya tidak mendapatkan “proper justice” dan menegaskan bahwa “every victim will be feeling the same” terkait skema pelepasan lebih cepat ini.
Di tengah proses persiapan, ribuan surat telah dikirim kepada para korban dalam beberapa minggu terakhir yang memperingatkan bahwa skema pelepasan dini akan mulai diberlakukan pada September. Norris menyampaikan bahwa keputusan penundaan itu dibuat setelah ia “listening to victims” dan berharap memberi kepastian sesegera mungkin.
Ia juga menyatakan bahwa perdana menteri dan dirinya telah menerima masukan dari para korban dan penyintas, termasuk dari berbagai pihak di seluruh negeri, mengenai kekhawatiran mereka terhadap pelaksanaan elemen-elemen penting dalam Undang-Undang Pemidanaan. Norris menegaskan bahwa salah satu hal yang perlu ditata dengan benar adalah informasi yang diberikan kepada korban sebelum narapidana dilepaskan.
Norris mengaku tidak berkomentar lebih jauh mengenai alasan ia tidak mengangkat kekhawatiran pada saat undang-undang tersebut mula diperkenalkan. Namun ia menyebut Burnham “quite right” untuk meninjau ulang skema yang dimaksud.
Seorang penyintas kekerasan seksual, Jade Belgrove, yang selama ini berkampanye melawan skema pelepasan lebih cepat, menyatakan ia merasa lega. Ia menyebut keputusan itu “such a relief that we’ve been heard”. Belgrove mengatakan ketika ia menerima surat yang menyatakan penyerangnya mungkin dilepaskan lebih cepat, ia merasakan “it was horrific”. Ia bahkan mengatakan kabar tersebut membuatnya mempertanyakan apakah melaporkan serangan tersebut pada awalnya layak dilakukan.
Komisioner Korban, Claire Waxman, menyambut keputusan penundaan tersebut dan menyatakan bentuk awal skema pelepasan dini adalah “wrong course of action”. Ia menuturkan bahwa “Thousands of victims have already been told the offenders who harmed them could be released early, leaving many living with renewed fear and uncertainty,” serta menambahkan bahwa korban “deserve certainty, and their safety and confidence must come first.”
Dari sisi operasional, Steve Gillan, sekretaris jenderal serikat petugas penjara POA, mengatakan ia memahami kekhawatiran mengenai “operational stability”. Meski demikian, ia menilai pemerintah tepat untuk menunda pelepasan dini agar “to ensure there is adequate public protection in place and that victims of crime are put first”.
Namun, tidak semua tanggapan sejalan. Seorang petugas penjara menyebut keputusan Burnham “bonkers” dan memperingatkan bahwa penjara berada dekat kapasitas penuh. Ia mengatakan, “We’re super overcrowded – this isn’t great news,” dan menilai jika pelepasan tidak dilakukan pada September, pada November sistem bisa berada pada titik kritis karena kapasitas sudah penuh.
Di sisi lain, petugas penjara lainnya berbeda pandangan dan mengapresiasi langkah pemerintah karena dinilai menempatkan keselamatan publik lebih dahulu.
Dengan jeda yang diumumkan, skema awal yang direncanakan mulai berjalan pada September kini tidak akan dilaksanakan sesuai jadwal tersebut. Kebijakan yang semula dimaksudkan memberi pelepasan lebih cepat bagi ribuan narapidana di Inggris dan Wales tertunda sampai proses tinjauan selesai, termasuk peninjauan terhadap informasi yang akan disampaikan kepada korban sebelum pelepasan dilakukan.
