Politik & Parlemen

Safari Jokowi Perkenalkan PSI di NTT: Bisakah Jadi “Kandang Gajah”?

×

Safari Jokowi Perkenalkan PSI di NTT: Bisakah Jadi “Kandang Gajah”?

Sebarkan artikel ini
Jokowi Safari Kenalkan PSI ke NTT, Mungkinkah Jadi "Kandang Gajah"? News 22 Juni 2026
Ilustrasi: Jokowi Safari Kenalkan PSI ke NTT, Mungkinkah Jadi "Kandang Gajah"?

jurnalistik.co.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan memulai safari politiknya pada 26 Juni 2026. Rangkaian kunjungan itu dimulai dari Lampung dan dilanjutkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rencana perjalanan politik Jokowi ke 38 provinsi di seluruh Indonesia, agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus memperkuat konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Untuk wilayah NTT, partai berlambang gajah tersebut menaruh harapan agar daerah itu dapat menjadi salah satu basis utama PSI di Indonesia.

Target itu muncul di tengah konteks lanskap politik NTT yang pada Pemilihan Presiden 2024 menghadirkan kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Situasi tersebut turut menguatkan sorotan terhadap dinamika dukungan pemilih di daerah, termasuk kaitannya dengan figur dan lingkar politik yang sama dengan Jokowi.

Lantas, muncul pertanyaan yang dirumuskan dalam wacana politik: mungkinkah NTT benar-benar menjelma menjadi “kandang gajah” bagi PSI? Narasi ini menempatkan safari Jokowi ke NTT sebagai momen yang dipakai untuk mendorong konsolidasi partai, sekaligus menguji seberapa besar ruang gerak PSI di wilayah dengan kompetisi politik yang telah mapan.

Ambisi yang sah, namun berhadapan dengan dominasi partai besar

Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa target tersebut pada prinsipnya sah. Namun, menurutnya ambisi itu tetap bukan perkara yang mudah untuk diwujudkan.

Adi menekankan, berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024, sejumlah partai besar masih mendominasi perolehan suara. Dengan demikian, PSI perlu bekerja keras untuk menembus peta kekuatan yang sudah terbentuk dan mengamankan ruang dalam kompetisi elektoral.

Di daerah pemilihan (dapil) II NTT misalnya, Partai Golkar disebut menjadi partai yang meraup suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg). Provinsi NTT mencatat Partai Golkar memperoleh 251.031 suara, disusul Partai Nasdem dengan perolehan 207.732 suara, serta Partai Gerindra yang memperoleh 205.847 suara.

Dalam pandangannya, angka-angka perolehan itu memperlihatkan bahwa PSI harus menghadapi partai-partai dengan basis pemilih yang sudah kuat. Ia juga menilai tantangan tersebut sekaligus menjadi penentu seberapa cepat dan seberapa jauh PSI dapat memperluas dukungan untuk mendapatkan kursi di parlemen.

“Sebagai sebuah target sah saja, meski sangat sulit tentunya. Karena apa pun, NasDem dan Gerindra kuat di sana di 2024,” kata Adi, kepada Kompas.com, Senin (22/6/2026).

Ia menambahkan bahwa PSI tidak harus memusatkan upaya hanya pada satu wilayah. Sebagai alternatif, partai dapat mencari serta membentuk basis di daerah lain yang memungkinkan strategi konsolidasi berjalan lebih efektif.

Pulau Jawa disebut sebagai wilayah dengan pemilih terbanyak

Adi menyebut salah satu wilayah yang direkomendasikan ialah Pulau Jawa. Alasannya, Pulau Jawa memiliki jumlah pemilih yang lebih banyak, sehingga peluang membangun dukungan dapat berjalan dengan skala yang lebih luas.

“Mestinya yang ditarget jadi kandang itu di wilayah dengan pemilih banyak seperti Pulau Jawa,” tutur dia.

Dengan kerangka itu, pertanyaan “kandang gajah” bagi PSI di NTT tidak semata-mata soal niat atau pesan politik. Ia terkait dengan hasil Pemilu 2024 yang memperlihatkan konsentrasi dukungan pada partai-partai besar, serta kebutuhan PSI untuk mengubah atau memperluas peta dukungan di ruang yang kompetitif.

Safari politik Jokowi yang dimulai 26 Juni 2026 ke Lampung dan NTT kemudian menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi PSI dalam rentang perjalanan ke 38 provinsi. Di NTT, harapan PSI untuk menjadikan wilayah itu sebagai basis utama dibenturkan pada fakta dominasi suara yang ditunjukkan pada Pileg 2024, terutama di dapil II.

Sejauh ini, jawabannya masih berada dalam wilayah strategi dan eksekusi politik, termasuk bagaimana PSI merespons kekuatan yang sudah mengakar di sana. Namun, penilaian Adi Prayitno memberi gambaran bahwa target tersebut tetap dinilai sah, sekaligus menuntut kerja ekstra untuk mengejar keterwakilan di parlemen.