jurnalistik.co.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya kabur dari ajakan berdialog dengan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Sudaryono menegaskan bahwa justru mereka yang datang untuk berdiskusi.
Sudaryono menyatakan bahwa pada saat kendaraan mereka dicegat, pihaknya tidak meninggalkan lokasi begitu saja. Ia menyebut, saat mobil dicegat dan pihaknya dicari-cari, mereka keluar lagi lalu duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog.
“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com , Senin (15/6/2026).
Sudaryono juga menyebut suasana di lokasi sempat berubah sebelum dialog berlangsung. Ia menyampaikan bahwa dirinya bersama Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dievakuasi dari joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM di Yogyakarta.
Menurut keterangan Sudaryono, setelah evakuasi dari joglo tersebut, mobil mereka kemudian dicegat dan dicari-cari oleh mahasiswa. Ia menambahkan bahwa ia sempat turun untuk melayani mahasiswa yang mengajak berdialog.
Sudaryono menggambarkan diskusi yang berlangsung secara spontan. Dalam pertemuan sambil bersila tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran.
Menanggapi penyampaian mahasiswa, Sudaryono menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung persoalan yang disampaikan. Ia juga menegaskan kesiapan untuk meninjau lokasi jika terkait penggusuran atau persoalan agraria.
“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” kata Sudaryono.
Sudaryono kemudian menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik. Ia juga menyatakan bahwa pemerintahan menjunjung tinggi demokrasi, termasuk dalam merespons perbedaan pendapat.
“Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal. Ia menyebut situasi yang terjadi membuat proses diskusi tidak berjalan sesuai harapan.
“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” katanya.
Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menganggap dialog sebagai bagian dari sikap demokratis dan responsif terhadap kritik.
“Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan,” pungkasnya.
Kompas.com juga mencatat, sebelumnya diskusi di lokasi itu berubah menjadi ribut. Saat itu, Sudaryono bersama Budiman dan Nusron dievakuasi dari gelanggang UGM, dan Sudaryono sempat merasa dipukul.
Sudaryono menegaskan bahwa inti pertemuan tersebut adalah proses mendengarkan langsung masukan dari mahasiswa. Menurut penuturannya, ia tidak memutus pembahasan ketika kendaraan dicegat, melainkan memilih tetap berada di lokasi agar dialog yang sudah mulai terbangun bisa diteruskan sampai tuntas.
Ia juga merespons berbagai keberatan yang disampaikan dalam diskusi itu dengan sikap terbuka untuk melakukan pengecekan lapangan. Sudaryono menyebut bahwa bila ada persoalan pertanahan yang disebut mahasiswa, ia bersedia memeriksa secara langsung, termasuk meninjau lokasi yang dipersoalkan agar keterangan yang disampaikan dapat diuji kebenarannya.
Selain itu, Sudaryono menyatakan pemerintah menempatkan kritik sebagai bagian dari praktik demokrasi. Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan pendapat tetap harus disertai penghormatan terhadap pihak lain, dan pemerintah berupaya merespons kritik dengan memperbaiki bila ada hal yang dianggap keliru. Di akhir keterangannya, ia kembali menyampaikan permohonan maaf karena forum tidak berjalan sesuai harapan, serta membuka kesempatan berdialog ulang apabila mahasiswa mengundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta.
