jurnalistik.co.id –
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, momentum itu bisa dijadikan waktu untuk membenahi program tanpa mengabaikan kebutuhan perbaikan di lapangan.
Charles menilai masa libur sekolah yang akan datang dapat dipakai untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG sambil menjalankan evaluasi. Ia mengatakan, penghentian sementara tersebut bukan untuk melepas tanggung jawab program, melainkan untuk memastikan pengelolaan MBG berjalan sesuai standar yang seharusnya.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).
Dalam penjelasannya, Charles mengaitkan rencana evaluasi tersebut dengan kekhawatiran adanya potensi pemborosan anggaran. Ia menekankan bahwa pemborosan dapat muncul seiring membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi komponen penting dalam pelaksanaan MBG.
Charles menyatakan peringatan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai potensi pemborosan hingga Rp1 triliun per bulan tidak bisa dianggap sepele karena berimplikasi langsung pada efektivitas penggunaan uang negara.
“Saya kira pernyataan Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Charles.
Ia menambahkan bahwa selama masa evaluasi, pemerintah perlu mengaudit seluruh dapur SPPG yang telah beroperasi. Charles menjelaskan, audit yang dimaksud tidak hanya membahas aspek penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup keamanan pangan serta tata kelola pengadaan.
“Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen,” jelas Charles.
Poin utama lain yang disampaikan Charles adalah aspek keselamatan penerima manfaat. Ia menilai keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas, sebab jumlah korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG sudah dinilai sangat besar.
“Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama,” ucap Charles.
Charles juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menjadikan jumlah penerima manfaat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program. Menurutnya, tujuan utama MBG harus tercermin dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak serta pengelolaan anggaran yang baik.
Ia menilai evaluasi yang menyeluruh perlu diarahkan untuk memastikan program tidak berhenti pada capaian kuantitas, melainkan juga memastikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, perbaikan diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar menyentuh akar tata kelola.
“Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara,” pungkas Charles.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG diperkirakan mencapai Rp1 triliun per bulan. Ungkapan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang mendorong Charles mendorong evaluasi mendalam sebagai langkah korektif.
Dengan usulan penghentian sementara saat libur sekolah, Charles berharap pemerintah dapat memanfaatkan waktu evaluasi untuk melakukan audit, meninjau kembali standar layanan, serta memastikan tindakan tegas terhadap dapur yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Ia menegaskan perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar program MBG benar-benar berjalan dengan akuntabilitas dan keselamatan yang terjaga.
