jurnalistik.co.id – Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), M Abdi Maludin, menyatakan pihaknya telah mengajukan pemberitahuan izin untuk pelaksanaan demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026).
Abdi menyampaikan pemberitahuan itu diajukan kepada Bagian Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa proses pengajuannya dilakukan secara digital.
“Untuk secara tertulis belum kami sampaikan. Tetapi izin secara digital sudah ke bagian kirim ke Bagian Intelkam Polda Metro Jaya,” kata Abdi saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (14/6/2026).
Abdi menyebut Polda Metro Jaya telah memberikan respons atas pemberitahuan tersebut. Respons yang diterima, antara lain, berupa imbauan agar aksi berlangsung tertib.
Menurutnya, pihak Polda menyampaikan agar massa tidak melakukan tindakan provokatif maupun anarkis selama kegiatan berlangsung. Ia menambahkan bahwa pihaknya siap menunjukkan bukti pengajuan izin apabila perizinan dipertanyakan di lapangan.
“Akan saya tunjukkan untuk bukti chat dan telepon dari perwakilan Intelkam Polda Metro Jaya,” tegas Abdi.
Jadwal dan peserta aksi Abdi menjelaskan rangkaian kegiatan demonstrasi dimulai pukul 11.00 WIB. Massa terlebih dahulu berkumpul di Kampus UBK, Cikini, pada pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, massa akan bergerak menuju lokasi aksi pada pukul 10.30 WIB. Ia memperkirakan sekitar 200 peserta akan mengikuti demonstrasi tersebut.
Peserta yang terlibat, kata Abdi, merupakan gabungan dari BEM FH UBK, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBK, BEM FISIP UBK, serta BEM Fakultas Ilmu Komputer UBK. Ia juga menyebut adanya koordinasi dengan BEM dari kampus lain.
Abdi mengatakan BEM kampus lain yang sudah berkoordinasi antara lain BEM Universitas Pamulang dan BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun, ia menegaskan kehadiran kelompok-kelompok tersebut masih bersifat tentatif.
Enam tuntutan yang dibawa Abdi menyatakan demonstrasi itu membawa enam tuntutan sebagai kritik kebijakan pemerintah. Ia menyebut keenam tuntutan tersebut merupakan hasil diskusi dan kajian mahasiswa UBK.
“Enam tuntutan itu sudah kita kaji dan diskusikan dengan mahasiswa UBK. Kita kompak berpendapat bahwa negara sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya bergerak untuk meluruskan kebijakan pemerintah hari ini.
Tuntutan pertama meminta pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Tuntutan ini disampaikan sebagai bagian dari respons atas kondisi yang menurut mahasiswa sedang berjalan tidak sesuai harapan.
Tuntutan kedua menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang (UU) Kepolisian RI. Abdi menyebut poin ini menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam kajian internal mereka.
Tuntutan ketiga berisi keinginan untuk menghentikan praktik militerisme dan menegakkan supremasi sipil. Abdi menyampaikan bahwa narasi itu muncul dari rangkaian pembahasan mahasiswa dalam menentukan posisi kritik.
Tuntutan keempat meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam penjelasannya, Abdi menempatkan isu ekonomi sebagai bagian dari perhatian utama demonstrasi.
Tuntutan kelima menekankan pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Abdi, tuntutan ini sejalan dengan pandangan mahasiswa mengenai kebutuhan layanan pendidikan yang merata.
Tuntutan keenam meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat. Abdi menyampaikan keenam tuntutan tersebut disusun sebagai bentuk penyikapan terhadap kebijakan yang dipersoalkan.
Harapan ditemui pemerintah Abdi menambahkan massa aksi berharap dapat ditemui oleh perwakilan pemerintah saat demonstrasi berlangsung. Ia menilai kehadiran perwakilan pemerintah penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyikapi kebijakan yang dipersoalkan dalam aksi.
Dengan jadwal yang sudah disiapkan, demonstrasi direncanakan dimulai pada pukul 11.00 WIB dan seluruh rangkaian kegiatan disusun mulai dari titik kumpul di Kampus UBK, Cikini. Pihak BEM UBK juga menyatakan kesiapan menampilkan bukti pengajuan izin digital kepada aparat bila diperlukan.
Pada saat yang sama, respons dari Polda Metro Jaya melalui Intelkam disebut telah disampaikan, termasuk imbauan agar aksi berlangsung tertib dan tidak disertai tindakan provokatif maupun anarkis.
