jurnalistik.co.id – Memasuki pertengahan Juni, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai menghadapi ancaman kekeringan seiring datangnya awal musim kemarau. BNPB menempatkan fenomena ini sebagai peringatan dini agar langkah antisipatif segera dilakukan di tingkat daerah.
BNPB menyebut dua daerah yang sudah terdampak, yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Fenomena kekeringan pada fase awal musim kemarau dinilai berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa kekeringan mulai dirasakan sejak awal musim kemarau yang terjadi pada pertengahan Juni. Ia menilai kondisi tersebut menuntut respons cepat agar dampaknya tidak meluas.
Dalam keterangannya, Abdul Muhari menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengupayakan pemantauan serta koordinasi lintas sektor sejak dini. Hal itu disampaikan dalam kutipan berikut, “Memasuki awal musim kemarau ini, jajaran BPBD setempat terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara merata,” kata dia dikutip dari Antara.
BNPB juga menjelaskan bahwa kekeringan pada fase awal musim kemarau umumnya dipicu oleh berkurangnya curah hujan secara signifikan. Akibatnya, cadangan air tanah serta sumber air permukaan mulai menurun, sehingga kebutuhan air bersih menjadi lebih sulit dipenuhi.
Kondisi di Kabupaten Banyumas
BNPB mencatat krisis air bersih di Kabupaten Banyumas telah melanda beberapa wilayah dengan jumlah warga terdampak yang cukup signifikan. Wilayah yang disebut terdampak meliputi Kelurahan Sokanegara di Kecamatan Purwokerto Timur dengan 523 kepala keluarga (KK), serta Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas dengan 44 KK.
Untuk merespons kondisi darurat tersebut, pemerintah daerah telah menyiagakan penampungan air berkapasitas 4.000 liter di tiga titik strategis. Penempatan ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan, dengan tujuan memastikan distribusi air berjalan lebih efektif.
Selain penampungan air yang telah disiapkan, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan penambahan tandon air di tingkat rukun tetangga (RT). Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan distribusi, terutama ketika menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus.
Kondisi di Kabupaten Purbalingga
Sementara itu, di Kabupaten Purbalingga, kekeringan melanda wilayah perbukitan di Kecamatan Karangreja. BNPB menyebut dampak terjadi di Desa Kutabawa dan Desa Serang, dengan rincian 102 kepala keluarga (KK) atau total sekitar 398 jiwa mengalami kesulitan air bersih.
Karakter wilayah perbukitan disebut lebih rentan terhadap kekeringan karena keterbatasan sumber air serta kondisi geografis yang dapat menyulitkan distribusi. Menghadapi kondisi darurat tersebut, BPBD setempat telah menyalurkan bantuan awal berupa dua armada truk tangki air dengan total pasokan sekitar 10.000 liter air bersih.
Distribusi air kemudian difokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik warga, terutama di Dusun Gunung Malang yang menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Penguatan fokus penyaluran ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dapat menjangkau area yang membutuhkan secara cepat.
BNPB menegaskan bahwa pemantauan terhadap perkembangan kondisi kekeringan akan terus dilakukan secara intensif di seluruh wilayah terdampak. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar penanganan berjalan efektif dan respons di lapangan dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi.
Abdul Muhari kembali menegaskan, “BPBD setiap wilayah terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di wilayah terdampak dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” kata Abdul.
