jurnalistik.co.id – Warga Dukuh Gondorio, Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memilih mengupayakan perbaikan jalan secara mandiri setelah menunggu proyek pemerintah lebih dari tiga tahun.
Kerusakan yang terjadi berulang-ulang membuat aktivitas warga terganggu, terutama saat harus melintas menuju permukiman, sekolah, dan pondok pesantren.
Jalan yang berlubang bukan hanya menyulitkan perjalanan, tetapi juga sempat menimbulkan insiden ketika anak-anak terjatuh, sementara kendaraan warga mengalami kerusakan.
Dalam kondisi itu, warga kemudian menggalang urunan swadaya untuk mengecor akses utama yang menjadi jalur penting bagi kegiatan sehari-hari.
Patungan karena bantuan tak kunjung sampai
Salah seorang warga, Slamet, menyampaikan bahwa inisiatif perbaikan muncul karena belum ada komunikasi dari pemerintah desa terkait rencana perbaikan.
Ia menilai kemungkinan anggaran belum sampai atau cakupan penanganannya terlalu luas sehingga proyek tak kunjung direalisasikan, hingga warga merasa perlu bertindak sendiri.
“Tidak ada komunikasi dari pemerintah desa,” kata Slamet.
“Mungkin anggarannya belum sampai atau jangkauannya terlalu luas. Akhirnya masyarakat sudah muak, ya inisiatif urunan sendiri,” tambahnya.
Urunan yang dihimpun warga tidak diterapkan dengan nominal yang sama untuk setiap orang.
Pengumpulan dana lebih banyak dilakukan kepada warga yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih, termasuk pemilik mobil dan pelaku usaha di lingkungan setempat.
Model pembiayaan itu dipilih agar kegiatan perbaikan tetap bisa berjalan meski pelaksanaannya mengandalkan ketersediaan dana dari warga.
Hingga tahap awal, warga mengumpulkan dana sekitar Rp 30 juta untuk membeli lima molen beton dengan nilai sekitar Rp 6 juta per unit.
Selain pengadaan alat, dana juga dialokasikan untuk pengecoran tahap awal sepanjang kurang lebih 60 hingga 70 meter.
Berita Terkait
Meski upaya swadaya sudah dilakukan, perbaikan belum menjangkau seluruh bagian jalan yang rusak.
Warga hanya berhasil membenahi sebagian kecil ruas, sehingga mereka tetap menghadapi akses yang belum sepenuhnya aman dan nyaman untuk dilalui.
Situasi ini membuat kebutuhan perbaikan masih terasa, terutama karena jalan tersebut menjadi penghubung bagi anak-anak menuju sekolah dan madrasah.
Jalan yang sama juga digunakan warga menuju fasilitas kesehatan serta pondok pesantren, sehingga gangguan yang muncul berpengaruh langsung terhadap layanan dan mobilitas harian.
Persiapan tahap lanjutan
Menurut Slamet, warga tidak berhenti pada tahap awal, melainkan tetap mengupayakan dana tambahan guna melanjutkan pekerjaan pada fase berikutnya.
Rencana pembangunan tahap kedua disebut akan dimulai pada September 2026, setelah penggalangan dana dinilai cukup untuk meneruskan pengecoran.
Bagi warga, waktu penundaan perbaikan yang sebelumnya sudah berlangsung lebih dari tiga tahun menjadi pelajaran bahwa jalan tetap perlu ditangani, meski prosesnya belum sepenuhnya berjalan melalui skema pemerintah.
Di tengah keterbatasan, warga memandang urunan swadaya sebagai cara paling memungkinkan untuk memperbaiki akses utama mereka lebih cepat.
Dengan selesainya pengecoran tahap awal di rentang 60 hingga 70 meter, kondisi jalan di ruas yang telah ditangani diharapkan dapat lebih mendukung aktivitas harian.
Namun, pekerjaan yang belum ter-cover juga menjadi alasan warga terus berupaya agar tahap lanjutan dapat terlaksana sesuai rencana.
Upaya mereka, sebagaimana disampaikan Slamet, berangkat dari kebutuhan yang nyata di lapangan dan dorongan untuk mengurangi risiko akibat jalan rusak, termasuk jatuhnya anak-anak serta kerusakan yang dialami kendaraan.
Urunan swadaya yang sudah terkumpul, beserta peralatan yang dibeli, menjadi pijakan bagi warga untuk melanjutkan perbaikan sampai bagian lain yang belum dibenahi bisa segera ditangani.
Dengan jadwal yang ditargetkan pada September 2026, warga berharap fase berikutnya dapat meneruskan pembenahan agar akses ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan pondok pesantren semakin layak digunakan.
