jurnalistik.co.id – Pemerintah Desa Kemutug Kidul di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membangun kantor desa baru dengan tampilan yang menyerupai Istana Negara. Langkah ini dilakukan bertahap selama tiga tahun sebagai upaya menata layanan publik agar lebih nyaman bagi warga.
Bangunan baru tersebut dirancang menjadi wajah pelayanan administrasi di desa, sekaligus memberi ruang yang lebih memadai untuk kegiatan masyarakat. Menurut informasi yang dihimpun, total anggaran pembangunan mencapai Rp 650 juta.
Lahan yang dipilih untuk kantor desa baru berukuran 13 meter x 18 meter. Dengan luas tersebut, aktivitas pelayanan maupun penyelenggaraan agenda warga dinilai bisa berlangsung lebih tertib karena tidak lagi terkendala keterbatasan fasilitas di lokasi sebelumnya.
Selain pertimbangan ruang, Kepala Desa Kemutug Kidul, Kardi Daryanto, menjelaskan bahwa kondisi kantor lama sudah tidak lagi sesuai kebutuhan pelayanan. Ia menilai, masalah seperti lahan parkir yang terbatas membuat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak warga menjadi lebih sulit.
Dalam proses pengusulan, keputusan pembangunan dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan evaluasi kebutuhan layanan. Kardi menyebut perubahan tersebut dimulai dari penilaian bahwa kantor lama tidak memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat.
“Awalnya kantor desa lama sudah tidak memadai. Oleh karena itu kami bersama BPD mengusulkan pembangunan kantor desa baru di lokasi bekas lapangan desa agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” kata Kardi dilansir dari Antara, Senin (3/8/2026).
Ia menambahkan, konsep bangunan yang menyerupai Istana Negara dipilih agar kantor desa memiliki ciri yang khas. Melalui tampilan tersebut, desa juga diharapkan dapat membangun rasa bangga warga terhadap fasilitas pelayanan yang mereka miliki.
“Kami ingin bangunannya berbeda sehingga masyarakat memiliki kebanggaan terhadap kantor desanya. Ada kesan bagus ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan,” tambahnya.
Tahap pembangunan selama tiga tahun
Berita Terkait
Pembangunan kantor desa dilakukan bertahap selama tiga tahun menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. Total dana yang dialokasikan direalisasikan dengan rincian Rp 200 juta pada 2022, Rp 300 juta pada 2023, dan Rp 150 juta pada 2025.
Pembagian anggaran tersebut disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan pendekatan bertahap, pihak desa menargetkan agar peningkatan fasilitas layanan bisa segera dirasakan secara bertahap pula oleh warga.
Berbeda dari dana desa
Kardi menegaskan, pembangunan kantor desa tidak menggunakan Dana Desa. Seluruh pembiayaan berasal dari bantuan keuangan bupati, sehingga pelaksanaan program tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan.
Dengan skema dukungan tersebut, desa dapat melanjutkan pembangunan hingga menghasilkan kantor dengan tampilan yang lebih representatif. Pada saat yang sama, ukuran lahan dan pengaturan ruang di lokasi baru diharapkan membantu proses administrasi maupun berbagai kegiatan masyarakat.
Secara keseluruhan, kantor desa bergaya Istana Negara di Kemutug Kidul menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik. Pembangunan bertahap selama tiga tahun itu dirancang untuk membuat pelayanan lebih nyaman, lebih mudah diakses, serta mampu menampung aktivitas warga secara lebih baik.
Penataan kantor baru itu juga dimaksudkan untuk mengatasi kendala yang sebelumnya muncul saat banyak warga harus mengurus kebutuhan administrasi sekaligus mengikuti agenda yang digelar di lingkungan desa. Dengan fasilitas yang lebih memadai, pelaksanaan pelayanan diharapkan bisa berlangsung lebih lancar dan tidak lagi terlalu bergantung pada keterbatasan kantor lama.
Langkah perencanaan yang melibatkan BPD memperlihatkan bahwa pembangunan diputuskan melalui evaluasi kebutuhan layanan. Dari penilaian tersebut, desa kemudian memilih desain yang menonjol serta lokasi bekas lapangan desa, sehingga kantor tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan, tetapi juga menjadi ruang yang lebih siap untuk aktivitas masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, desa melakukan penyesuaian tahapan agar pekerjaan berjalan berkelanjutan, dengan realisasi bantuan keuangan bupati pada 2022, 2023, dan 2025. Skema yang tidak bersumber dari Dana Desa memberi ruang bagi kelancaran pelaksanaan program hingga menghasilkan kantor yang lebih representatif dan mampu memberi kenyamanan bagi warga saat datang untuk mendapatkan layanan.
