jurnalistik.co.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan bahwa hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2026 dapat dijadikan pijakan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Penegasan itu disampaikan dalam Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran IPKP pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tahun 2026.
Forum yang digelar di Hotel Tamarin, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026) dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL). Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Yedi Rahmat menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Yedi menjelaskan, pengukuran IPKP 2026 dilakukan pada 22 PPKP yang terdiri atas 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat. Dari seluruh cakupan tersebut, nilai IPKP 2026 tercatat sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C), serta dinilai mendekati target nasional sebesar 0,60.
“Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga mitra,” ujar Yedi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/8/2026).
Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP tidak berhenti sebagai angka atau indikator kinerja semata. Data tersebut harus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Karena itu, BNPP RI mendorong kementerian dan lembaga anggota BNPP untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP dalam penyusunan program prioritas yang terintegrasi.
Pendekatan yang diharapkan adalah program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional sekaligus mampu menghadirkan dampak nyata di lapangan. Yedi mencontohkan keberlanjutan program yang sudah berjalan di sektor kelautan dan perikanan.
“Seperti program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat,” kata Yedi.
Berita Terkait
BNPP RI juga mengusulkan agar capaian IPKP 2026 menjadi perhatian pemerintah pusat. Hasil pengukuran itu diharapkan masuk dalam materi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam forum tersebut, Yedi memaparkan pula temuan lapangan dari kunjungan ke sejumlah kawasan perbatasan laut. Ia menyebut aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut terus berkembang, sehingga dapat menjadi modal untuk mengarahkan pembangunan secara lebih terstruktur.
“Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kami dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat,” tutur Yedi.
Selain capaian indeks dan arah percepatan, forum juga menyinggung sejumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya adalah abrasi di Kabupaten Pulau Morotai yang disebut telah menggerus tanggul pelindung di kawasan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.
Yedi mengatakan BNPP RI telah melakukan kunjungan lapangan dan menemukan kerusakan pada tanggul pelindung permukiman akibat abrasi. Tindak lanjut, menurutnya, akan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden.
“Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemkab Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden,” tutur Yedi.
Melalui rangkaian paparan tersebut, BNPP RI menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga. Harapannya, hasil pengukuran IPKP dapat berfungsi sebagai dasar percepatan pembangunan kawasan perbatasan, dengan orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Budi Setyono serta Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni. Dengan demikian, penguatan sinergi kelembagaan diharapkan berjalan selaras dengan kebutuhan tindak lanjut di berbagai PPKP yang menjadi fokus pengukuran IPKP 2026.
