jurnalistik.co.id – BNPP RI menegaskan bahwa perbatasan tidak boleh dipandang sekadar garis administrasi, melainkan harus menjadi beranda terdepan negara yang mendorong kemajuan sekaligus memperkuat kedaulatan.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Travello, Bandung, pada Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, Nurdin menekankan bahwa kawasan perbatasan perlu diarahkan agar mampu menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaannya juga harus berkontribusi pada penguatan kedaulatan Indonesia.
Menurut Nurdin, forum koordinasi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menyelaraskan kerja lintas kementerian dan lembaga. Langkah itu dimaksudkan untuk merapatkan kebijakan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Pengelolaan kawasan perbatasan, lanjut Nurdin, dilakukan melalui pendekatan integrated border management. Pendekatan ini diarahkan untuk menghubungkan berbagai simpul kebijakan dan pelaksanaan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam kerangka tersebut, BNPP RI menempatkan penguatan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai elemen kunci. Keempatnya diposisikan sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan penguatan tersebut, perbatasan diharapkan memiliki daya tarik yang nyata bagi kegiatan ekonomi dan mobilitas. Pada akhirnya, tata kelola yang lebih rapi dapat membantu menghadirkan layanan yang lebih baik bagi warga di wilayah perbatasan.
Nurdin juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan sangat dipengaruhi koordinasi antaranggota BNPP RI. Koordinasi yang kuat dinilai penting agar setiap program bisa berjalan selaras, saling mendukung, dan menghasilkan kawasan perbatasan yang lebih maju, aman, serta berdaya saing.
Sinkronisasi rencana aksi lanjutan berbasis indeks
Berita Terkait
Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027–2029 akan difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan lintas kementerian dan lembaga.
Rencana aksi lanjutan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi kawasan perbatasan. Ismawan menjelaskan, penguatan sinkronisasi dilakukan melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP).
Ia menyebutkan bahwa nilai IPKP tercatat meningkat dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026. Indeks tersebut juga ditargetkan mencapai 0,72 pada 2029, sebagai indikator membaiknya kualitas pengelolaan kawasan perbatasan.
Ismawan menambahkan bahwa potensi kawasan perbatasan tidak akan tumbuh tanpa dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai. Karena itu, pengembangan kawasan perlu diarahkan secara terintegrasi melalui penguatan tata ruang, investasi, serta kerja sama lintas sektor.
Selain kerja sama domestik, pengembangan juga diperkirakan memerlukan kolaborasi dengan negara tetangga. Dalam pandangan BNPP RI, keterpaduan tersebut dibutuhkan agar fasilitas dan kebijakan yang terhubung benar-benar mampu mendukung aktivitas ekonomi lintas wilayah.
Infrastruktur sebagai pengungkit layanan dasar
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Harris Fadhly, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator.
Harris menegaskan bahwa penguatan infrastruktur menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan dasar yang lebih terjangkau di wilayah perbatasan. Melalui skema kolaborasi lintas institusi, pembangunan diharapkan tidak berhenti pada satu aspek, tetapi menyentuh kebutuhan yang saling berkaitan.
Dengan demikian, rancangan PBWN-KP 2026 berupaya menyatukan koordinasi kebijakan, penguatan simpul-simpul pengelolaan, pengukuran kinerja lewat IPKP, hingga penguatan infrastruktur di skala kecamatan. Rangkaian ini menunjukkan arah bahwa perbatasan diposisikan sebagai ruang strategis yang harus dikelola secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, forum yang digelar BNPP RI di Bandung menjadi penegasan bahwa perbatasan perlu diperlakukan sebagai beranda terdepan negara. Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kedaulatan melalui tata kelola yang terintegrasi dan berkelanjutan.
