jurnalistik.co.id – Gusnar Ismail menyerahkan bantuan pangan kepada 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa (1/9/2026). Penyerahan berlangsung bersamaan dengan pelibatan pihak DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Gorontalo itu didampingi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Bone Bolango, Syamsir Djafar Kiayi. Bantuan diberikan kepada penerima manfaat yang terdata di wilayah Padengo.
Bantuan pangan yang diserahkan terdiri atas beras seberat lima kilogram, gula pasir satu kilogram, serta minyak goreng dua liter. Paket ini langsung disalurkan kepada KPM sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan pokok.
Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga
Gusnar menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ia menekankan bantuan diberikan di tengah kondisi kemarau yang sedang berlangsung.
“Bantuan ini pada hakikatnya diaspirasikan oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang paling penting pemerintah tidak pernah melupakan dan meninggalkan rakyat, utamanya di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pemerintah selalu hadir untuk meringankan beban masyarakat,” kata Gusnar.
Gusnar menambahkan, selain bantuan dari Pemprov Gorontalo, pemerintah pusat juga telah mulai menyalurkan bantuan cadangan pangan nasional kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Ia menyebut penyaluran ini mengikuti mekanisme penargetan penerima sesuai data penerima manfaat di lapangan.
Secara keseluruhan, Bone Bolango tercatat memiliki total 22.520 KPM. Gusnar menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari aliran bantuan yang berlanjut hingga tingkat desa.
“Itu adalah bantuan bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bulog, kemudian diteruskan ke desa-desa,” ujar Gusnar.
Berita Terkait
Penjelasan dari sisi aspirasi DPRD
Di kesempatan yang sama, Syamsir Djafar Kiayi menjelaskan bahwa bantuan pangan yang diterima masyarakat masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, Pokir merupakan usulan atau aspirasi kebutuhan yang diserap dari masyarakat melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat.
“Bantuan ini adalah aspirasi masyarakat. Tugas kami adalah mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian disampaikan kepada gubernur dan disetujui dalam bentuk anggaran,” pungkas Syamsir.
Dengan demikian, penyaluran bantuan pangan di Padengo tidak hanya menjadi bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga mencerminkan keterhubungan aspirasi masyarakat, proses perencanaan melalui DPRD, serta pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan itu diharapkan memberi ruang penanganan langsung bagi keluarga penerima manfaat saat menghadapi tekanan kebutuhan di musim kemarau.
Penerima manfaat di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Bone Bolango pun memperoleh paket yang disusun untuk membantu penguatan kebutuhan harian. Penguatan tersebut sekaligus menjadi langkah antisipatif agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan beban masyarakat dapat lebih diringankan.
Dalam penyaluran di Padengo, Gusnar Ismail menegaskan bahwa bantuan yang diserahkan merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat, terutama ketika musim kemarau membuat perhatian terhadap ketersediaan pangan menjadi semakin penting. Penyerahan juga dilakukan bersamaan dengan pelibatan wakil rakyat, sehingga proses penyaluran terhubung langsung dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Gusnar menyampaikan bahwa paket bantuan diarahkan untuk meringankan beban keluarga penerima melalui pemenuhan kebutuhan pokok yang sifatnya segera digunakan sehari-hari. Ia menekankan bahwa penyaluran tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya menjaga agar pasokan pangan tetap berjalan dan harga pangan tetap berada dalam kondisi yang lebih terkendali, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa sulit.
Selain dukungan dari Pemprov Gorontalo, penyaluran juga disebut melibatkan bantuan cadangan pangan nasional yang berjalan di Kabupaten Bone Bolango. Prosesnya mengikuti mekanisme penargetan penerima berdasarkan pendataan penerima manfaat yang ada di wilayah, agar bantuan tepat sasaran. Gusnar juga menjelaskan bahwa aliran bantuan tersebut berlanjut hingga tingkat desa, termasuk melalui skema yang ditujukan untuk meneruskan dukungan sampai kepada keluarga penerima.
Syamsir Djafar Kiayi menambahkan bahwa keterlibatan DPRD dalam penyaluran berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan Pokir disusun dari penyerapan kebutuhan melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat, kemudian diteruskan kepada gubernur untuk dibahas dan disetujui menjadi bentuk anggaran. Dengan keterkaitan dari aspirasi hingga pelaksanaan program, bantuan diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi KPM di Kelurahan Padengo.
