jurnalistik.co.id – Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial mematangkan rencana penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP), khususnya dari sisi validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta peta risiko di lapangan.
Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menilai efektivitas penyaluran tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan data dan infrastruktur yang akan menjalankan skema tersebut.
Menurut Selly, DPR mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas penyaluran bansos. Di saat yang sama, ia menekankan perlunya penegasan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban agar bantuan tidak terlambat sampai ke penerima.
Ia menambahkan bahwa Kemensos perlu memastikan DTSEN valid, kesiapan kelembagaan Kopdes, serta sistem pengawasan yang jelas. Langkah mitigasi juga dibutuhkan untuk mencegah keterlambatan penyaluran, penyimpangan, konflik kepentingan di tingkat lokal, hingga berkurangnya akses masyarakat penerima manfaat.
Belum ada pembahasan resmi di Komisi VIII
Selly juga menyatakan skema tersebut belum dibicarakan secara resmi dalam ruang rapat Komisi VIII. Ia menilai kebijakan masih bersifat belum pasti, namun tetap menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki penyaluran bansos.
Ia mengingatkan pengalaman masa lalu yang menurutnya merugikan masyarakat. “Lepas dari itu, saya hanya mengingatkan ada beberapa kasus terdahulu yang merugikan masyarakat. Seperti korupsi di PT Pos bahkan pengurangan volume ketika e-waroeng,” kata Selly, Selasa (28/7/2026).
Berita Terkait
Dalam pandangannya, transformasi penyaluran bansos sebenarnya sudah berlangsung sejak era Presiden Jokowi. Meski demikian, niat baik itu kerap menjadi ruang bagi oknum untuk memanfaatkan celah, termasuk melalui praktik-praktik yang berujung pada korupsi maupun ketidaksesuaian alur dan spesifikasi bantuan.
Ia mencontohkan manipulasi bansos senilai ratusan juta yang berawal dari kantor pos di Mundu dan berujung pada korupsi. Selanjutnya, ia juga menyinggung mobilisasi paket sembako menggunakan e-waroeng yang kemudian nilai serta spesifikasinya tidak sesuai.
Selly kemudian menguraikan bahwa penyaluran bansos juga pernah menggunakan Kartu KKS atau Kartu Combo Himbara. Kartu tersebut, menurutnya, memiliki fungsi agar masyarakat pra sejahtera dapat mengambil bantuan melalui mesin ATM mana pun.
Dengan waktu penyaluran yang ditargetkan pada September 2026, ia berharap Kemensos dapat melakukan mitigasi terhadap berbagai masalah yang berpotensi muncul. Ia juga menekankan perlunya kajian yang matang sebelum kebijakan dijalankan.
Ia menyebut arah pandangan DPR selaras dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani untuk mengedepankan kelompok rentan, termasuk penerima bansos. “Yang menjadi perhatian utama kami adalah memastikan bahwa perubahan skema tidak menggeser prinsip dasar perlindungan sosial, yakni bansos harus diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan tanpa menambah beban birokrasi bagi warga penerima manfaat,” ujarnya.
Selain itu, Selly menegaskan skema Kopdes Merah Putih belum pernah dibahas secara resmi dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial. Karena itu, ia menyatakan DPR masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme implementasinya.
Ia berharap sebelum keputusan dibuat, Mensos berkonsultasi dengan Komisi VIII. Selly menyebut keterbukaan penjelasan penting agar perubahan skema tidak menimbulkan dampak yang justru menyulitkan penerima manfaat.
Untuk diketahui, Menteri Sosial Saifulloh Yusuf, yang kerap disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa bansos akan disalurkan secara tunai dan pangan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) setelah rapat koordinasi bidang pangan. DPR kemudian mendorong agar persiapan yang menyertai rencana tersebut dilakukan dengan memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proses penyaluran berlangsung.
