jurnalistik.co.id – Irlandia mengumumkan larangan masuk terhadap dua menteri Israel, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Pengumuman itu disampaikan pada Jumat (5/6/2026), seiring respons politik Irlandia yang konsisten mengkritik berbagai tindakan Israel di Gaza.
Kementerian Kehakiman Irlandia menyebut Menteri Kehakiman Jim O’Callaghan telah menginstruksikan petugas imigrasi untuk menolak keduanya bila berupaya memasuki wilayah Irlandia. Langkah penolakan ini tertuang dalam pernyataan kementerian yang dikirim kepada AFP.
“Telah menginstruksikan petugas imigrasi untuk menolak masuk Itamar Ben Gvir — Menteri Keamanan Nasional Israel , dan Bezalel Smotrich — Menteri Keuangan Israel — apabila mereka berupaya memasuki negara ini,” demikian pernyataan Kementerian Kehakiman Irlandia yang dikirim kepada AFP.
Alasan yang dikaitkan dengan sikap terhadap aktivis pro-Palestina
Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan tindakan kedua menteri Israel, termasuk sikap mereka terhadap aktivis pro-Palestina yang tergabung dalam armada bantuan menuju Gaza bulan lalu. Pernyataan Martin menempatkan larangan masuk sebagai bentuk respons terhadap isu yang dinilai terkait dengan upaya bantuan dan keberadaan aktivis.
Dari sisi rekam jejak politik yang disebut, Ben Gvir menuai kecaman setelah membagikan video yang memperlihatkan dirinya mengejek para aktivis yang ditahan tentara Israel. Dalam video itu, para aktivis terlihat berlutut di lantai dengan mata tertutup dan tangan terikat.
Pernyataan Irlandia juga menyoroti pendirian Ben Gvir dan Smotrich yang, menurut pemberitaan, secara konsisten mendukung penghapusan warga Palestina dari tanah mereka. Irlandia menyampaikan penilaiannya dalam kerangka tindakan politik yang selama ini disorot berbagai pihak.
Posisi di pemerintahan Netanyahu dan latar kebijakan
Ben Gvir dan Smotrich saat ini menjadi pilar utama dalam pemerintahan koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ben Gvir menjadi menteri pada 2022 setelah berkoalisi dengan Partai Zionis Religius sayap kanan yang saat itu dipimpin oleh Smotrich, yang menempati posisi ketiga dalam pemilu legislatif Israel.
Smotrich, yang tinggal di permukiman Israel di wilayah pendudukan yang dianggap ilegal oleh hukum internasional, dikenal sebagai pendukung pencaplokan Tepi Barat. Ia juga pernah menyatakan harapan untuk “membunuh gagasan” tentang negara Palestina.
Selain itu, Ben Gvir dan Smotrich dalam pemberitaan disebut berulang kali menyerukan agar Israel mencaplok wilayah Palestina dan mendorong warga Palestina keluar dari Gaza. Desakan tersebut kemudian memicu kecaman dari kelompok hak asasi manusia serta sejumlah pemerintah asing.
Desakan langkah lanjutan hingga level Uni Eropa
Martin menilai larangan masuk yang diterapkan Irlandia terhadap kedua menteri Israel seharusnya diikuti langkah yang lebih luas di tingkat Uni Eropa. Ia menyampaikan pandangan itu dalam kutipan yang dimuat oleh penyiar Irlandia RTE.
“Menurut saya, perilaku mereka membenarkan sanksi di tingkat Uni Eropa juga, dan itu adalah sesuatu yang akan kami angkat. Apakah kami bisa mendapatkan dukungan yang cukup di seluruh Uni Eropa adalah persoalan yang berbeda,” ujar Martin, dikutip oleh penyiar Irlandia RTE.
Kutipan tersebut menegaskan bahwa Irlandia tidak hanya menempatkan larangan masuk sebagai tindakan nasional, tetapi juga membuka kemungkinan dukungan sanksi yang lebih menyeluruh di kawasan Uni Eropa. Dalam konteks itu, pelarangan masuk diposisikan sebagai bagian dari dorongan diplomatik untuk langkah lanjutan.
Larangan sebelumnya dari sejumlah negara Eropa
Ben Gvir dan Smotrich sebelumnya juga menghadapi larangan masuk dari beberapa negara Eropa lain. Inggris melarang keduanya masuk pada 2025, sementara Spanyol dan Slovenia juga mengambil langkah serupa.
Perancis bulan lalu memberlakukan larangan masuk terhadap Ben Gvir. Rangkaian kebijakan lintas negara tersebut menunjukkan bahwa isu kedua figur menteri Israel masih menjadi perhatian yang meluas di Eropa.
Posisi Irlandia dan perubahan hubungan dengan Israel
Irlandia disebut menjadi salah satu negara Eropa yang paling vokal mengkritik serangan Israel ke Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Kritik tersebut kemudian dibarengi perkembangan kebijakan luar negeri Irlandia terhadap Palestina.
Pada 2024, Irlandia secara resmi mengakui negara Palestina. Tak lama setelah pengakuan itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memerintahkan penutupan kedutaan Israel di Dublin.
Dengan demikian, larangan masuk terhadap Ben Gvir dan Smotrich muncul dalam rentang kebijakan yang lebih panjang—mulai dari posisi Irlandia yang kerap mengkritik serangan di Gaza, pengakuan terhadap Palestina, hingga langkah diplomatik yang turut memengaruhi hubungan Israel-Irlandia.
Keputusan Irlandia pada Jumat (5/6/2026) akhirnya menegaskan sikap pemerintah setempat terhadap dua tokoh dalam kabinet Israel. Penolakan masuk yang diarahkan kepada petugas imigrasi memberi sinyal bahwa Irlandia menghubungkan tindakan politik kedua menteri tersebut dengan respons kebijakan imigrasi dan dorongan sanksi pada level yang lebih luas.
