jurnalistik.co.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) genap berusia 28 tahun pada Kamis (23/7/2026). Peringatan hari lahir yang digelar di Jakarta itu menegaskan bahwa perjalanan partai tak berhenti pada hitung-hitungan elektoral, melainkan menuntut pembenahan di dalam tubuh organisasi.
Sepanjang hampir tiga dekade, PKB disebut mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan politik nasional. Partai ini juga dinilai memiliki perolehan suara yang relatif stabil, kehadiran yang konsisten di parlemen, serta keterlibatan dalam berbagai pemerintahan.
Namun, bertambahnya usia partai—menurut sejumlah pengamat—tidak otomatis berarti persoalan kelembagaan selesai. Di tengah perubahan karakter pemilih, tuntutan politik berbasis gagasan, dan ekspektasi publik terhadap kualitas pemerintahan, PKB menghadapi pekerjaan lanjutan untuk menguatkan dirinya sebagai institusi.
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan bahwa ukuran “matang” sebuah partai tidak semata ditentukan oleh keberhasilan memenangkan pemilu. Ia menilai indikator yang lebih penting adalah kemampuan partai bertahan sebagai institusi ketika figur tertentu tidak lagi menjadi pusat perhatian.
“Kematangan partai tidak hanya diukur dari berapa kali memenangkan pemilu atau memperoleh kursi di parlemen. Indikator yang lebih penting adalah seberapa kuat partai menjadi institusi yang mampu bertahan melampaui figur-figur tertentu,” kata Lili kepada Kompas.com, Kamis.
Dalam konteks itulah Lili memandang PKB perlu menata agenda menuju usia tiga dekade dengan memperkuat fondasi internal. Salah satu arah yang dianggap krusial adalah kaderisasi berbasis merit, sehingga proses naik kelas kepemimpinan tidak hanya bersandar pada kedekatan personal.
“Perkuat kaderisasi berbasis merit, sehingga promosi kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada kedekatan personal, tetapi juga kapasitas dan rekam jejak,” kata Lili.
Pendekatan merit, dalam pandangan Lili, berfungsi untuk memperluas kualitas sumber daya manusia politik di dalam partai. Dengan begitu, PKB tidak hanya mengandalkan figur tertentu saat menghadapi kompetisi, melainkan membangun jalur regenerasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi turut menyoroti kebutuhan kaderisasi dan regenerasi yang sistematis. Ia menilai PKB memang memiliki modal politik berupa electoral persistence, yaitu kemampuan mempertahankan eksistensi dengan memperoleh kursi di parlemen dalam beberapa periode pemilu.
Dalam sistem politik yang kompetitif, Burhanuddin memandang kemampuan bertahan itu bukan capaian yang sederhana. Namun, menurutnya, modal elektroral tersebut tetap perlu diikuti dengan penguatan kapasitas internal melalui regenerasi yang berjalan secara rapi.
“PKB perlu memastikan bahwa partai mampu memproduksi kader-kader yang kompeten, bukan hanya untuk memenangkan pemilu, tetapi juga menjalankan pemerintahan dan menghasilkan kebijakan publik,” kata dia.
Artinya, gagasan penguatan institusi tidak berhenti pada siapa yang menang pada pemilu berikutnya. Orientasinya diarahkan pada kemampuan partai menyiapkan kader yang bisa bekerja dalam pengambilan keputusan publik, termasuk saat partai harus memainkan peran dalam pemerintahan dan proses kebijakan.
Selain pembenahan kaderisasi, Burhanuddin menyebut PKB juga perlu memperkuat identitas programatik yang berlandaskan Nahdlatul Ulama (NU). Ia tidak menampik bahwa selama ini PKB memiliki modal sosial yang tidak dimiliki banyak partai lain, yakni hubungan historis dengan organisasi kemasyarakatan tersebut.
Pada titik ini, diskusi penguatan institusi menjadi dua jalur yang saling terhubung. Kaderisasi berbasis merit diharapkan membuat PKB memiliki mesin regenerasi yang kredibel, sementara identitas programatik berbasis NU menjadi penanda arah dan karakter perjuangan yang konsisten.
Dengan usia 28 tahun, PKB sedang diuji untuk menunjukkan bahwa pengalaman bertahan dalam kontestasi politik bisa diterjemahkan menjadi kekuatan kelembagaan. Tantangannya ialah menjadikan partai lebih mampu melampaui figur tertentu, memperkuat kapasitas kader, serta menjaga kesinambungan identitas yang menjadi ciri historisnya.
Jika agenda internal dan identitas programatik itu berjalan, PKB tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat “naik kelas” dalam tata kelola politik. Upaya tersebut dapat memperjelas bagaimana partai menghasilkan gagasan, menyiapkan pemimpin, serta menghadirkan kualitas pemerintahan yang selaras dengan kebutuhan publik.
Dalam kerangka inilah peringatan harlah PKB yang mengusung tema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi diposisikan sebagai komitmen lanjutan. PKB diharapkan terus mendukung pemerintah dalam menguatkan perekonomian di Indonesia, sekaligus menyiapkan kemampuan internal agar dukungan tersebut dibarengi kapasitas kebijakan yang matang.
