jurnalistik.co.id – Boni Hargens menilai pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) merupakan sinyal penting bagi arah kebijakan Polri di ruang publik. Menurut analis politik dan hukum itu, penilaian tersebut bukan sekadar urusan penghargaan seremonial, melainkan cerminan dari agenda yang sedang dijalankan.
Pernyataan Boni disampaikan di Jakarta pada Minggu (30/8/2026). Ia memandang, status kehormatan yang diberikan KSBSI memiliki makna ganda yang saling menguatkan antara hubungan Polri dengan masyarakat dan capaian program society policing.
Apresiasi dari kelompok buruh
Boni menekankan bahwa pengangkatan itu mencerminkan apresiasi konkret dari serikat buruh terhadap kinerja kepolisian. Baginya, hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama yang dibangun Polri bersama elemen masyarakat sipil.
“Pengangkatan ini merupakan bentuk apresiasi konkret dari serikat buruh terhadap kinerja kepolisian dalam membangun koordinasi dan kolaborasi strategis dengan kelompok masyarakat sipil. Hal ini menandai pengakuan bahwa Polri telah hadir sebagai mitra, bukan sekadar aparat penegak hukum yang berjarak dari rakyat,” ujar Boni di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Dengan kerangka itu, Boni melihat penghormatan KSBSI sebagai bentuk pengakuan yang lahir dari hubungan yang lebih terstruktur. Ia menilai, relasi yang terbangun tidak berhenti pada pendekatan simbolik, tetapi hadir sebagai hasil dari proses kolaborasi.
Keberhasilan society policing
Berita Terkait
Makna kedua yang Boni soroti adalah pengangkatan tersebut sebagai indikasi bahwa society policing berjalan. Ia menghubungkan penilaian ini dengan upaya Polri merangkul masyarakat sipil serta menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban umum.
“Hal ini adalah pencapaian institusional yang menunjukkan transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif. Kedua makna tersebut mencerminkan harmoni sosial yang berpotensi menopang stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis,” ujar Boni.
Boni juga menilai, pencapaian tersebut pada akhirnya mengarah pada perubahan cara pandang terhadap peran Polri. Jika sebelumnya institusi lebih identik dengan fungsi penegakan hukum secara jarak, kini Polri diposisikan lebih dekat dengan masyarakat sebagai pihak yang mendorong ketenangan sosial.
Dalam pandangannya, keberhasilan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan society policing menjadi alasan mengapa Polri dapat disebut sebagai sahabat masyarakat. Ia menggambarkan perubahan paradigma tersebut sebagai langkah fundamental: dari sekadar pelaksana penegakan hukum menuju katalisator stabilitas sosial yang berakar pada kepercayaan publik.
Dalam pembacaan Boni, pengangkatan yang diberikan KSBSI kepada Kapolri itu juga dapat dipahami sebagai bentuk penguatan legitimasi di ranah sosial. Pengakuan semacam itu, menurutnya, bukan berhenti pada simbol hubungan, melainkan menjadi refleksi bahwa komunikasi dan keterlibatan Polri dengan komunitas dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan publik.
Boni menambahkan bahwa keberadaan Polri sebagai mitra masyarakat sipil menuntut konsistensi cara pandang. Ia melihat bahwa society policing tidak hanya dilihat dari program, tetapi juga dari sikap institusi ketika berinteraksi, yakni lebih mengutamakan pendekatan kolaboratif, dialog, dan upaya menjaga ketertiban melalui kerja bersama, bukan semata penekanan pada tindakan represif.
Ia juga menilai capaian tersebut berpotensi mendorong rasa aman yang lebih luas, karena hubungan yang terbangun memberi ruang kepercayaan timbal balik. Ketika koordinasi dengan elemen buruh dan masyarakat berjalan, Boni memandang stabilitas sosial-politik menjadi lebih mudah dipelihara melalui mekanisme yang lebih partisipatif dan saling melengkapi.
Pada akhirnya, Boni menegaskan bahwa penilaian KSBSI terhadap kinerja kepolisian dapat dibaca sebagai sinyal arah kebijakan Polri yang semakin terbuka pada kebutuhan publik. Dalam sudut pandangnya, transformasi paradigma ini membuat Polri lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mempertegas perannya sebagai katalisator ketenangan sosial yang berangkat dari harmoni dan kepercayaan.
