jurnalistik.co.id – Setelah pemilihan umum Israel berakhir tanpa kubu yang langsung mengamankan mayoritas, ruang negosiasi pun melebar. Kegagalan meraih angka kemenangan membuat spekulasi tentang kemungkinan koalisi lintas spektrum—termasuk kerja sama dengan partai-partai Arab—semakin sering diperbincangkan.
Dalam pemilu yang digelar pada hari Selasa, tingkat partisipasi mencapai 77,7 persen dari pemilih yang memenuhi syarat. Angka ini disebut sebagai yang tertinggi sejak tahun 1999, sekaligus menegaskan tingginya keterlibatan pemilih.
Hingga Rabu sore, ketika hampir 80 persen suara telah dihitung, koalisi petahana yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama partai Likud telah mengumpulkan 54 kursi. Namun, jumlah tersebut masih berada di bawah target 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan di Knesset.
Di sisi lain, kubu oposisi yang mengusung paham Zionis memperoleh 49 kursi. Kelompok ini dipimpin oleh mantan kepala staf militer Gadi Eisenkot, dengan komposisi partai yang mencakup spektrum politik berbeda. Di antaranya terdapat partai Demokrat pimpinan Yair Golan yang relatif berhaluan kiri, serta partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman yang berada pada garis sayap kanan yang lebih keras.
Dengan komposisi seperti itu, baik kubu pemerintah maupun oposisi belum mencapai mayoritas yang dibutuhkan untuk memerintah di parlemen beranggotakan 120 orang.
Proses penghitungan masih berjalan dan diperkirakan tuntas pada hari Jumat. Hasil resmi rencananya diumumkan secara formal pada tanggal 4 November, sehingga pembagian mandat koalisi belum final pada tahap penghitungan awal ini.
Partai-partai Arab jadi penentu
Secara teoritis, partai Ra’am dan aliansi Joint List yang didominasi warga Arab berada dalam posisi yang dapat menentukan arah koalisi. Kedua blok itu mengantongi total 17 kursi, sebuah angka yang secara matematika cukup untuk menggeser keseimbangan jika salah satu kubu mampu merangkulnya.
Berita Terkait
Meski demikian, perhitungan kursi tidak otomatis berarti pemerintahan akan terbentuk sesuai proyeksi awal. Dinamika politik, pilihan masing-masing pemimpin partai, serta prosedur penugasan pemerintahan menjadi faktor penentu yang akan menentukan apakah kemitraan tersebut benar-benar terjadi atau tidak.
Setelah hasil resmi diumumkan, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai. Tahap ini akan menentukan siapa yang kemudian ditugaskan sebagai calon perdana menteri—yaitu kandidat yang dinilai memiliki peluang terbesar untuk membangun pemerintahan.
Calon perdana menteri yang memperoleh mandat akan diberi waktu 28 hari untuk membentuk koalisi. Masa itu masih mungkin diperpanjang selama 14 hari, jika upaya perundingan membutuhkan tambahan waktu untuk menyatukan kepentingan partai-partai yang berbeda.
Apabila upaya tersebut gagal, mandat dapat berpindah kepada anggota parlemen lain. Bila rangkaian penugasan kembali tidak membuahkan kesepakatan, Knesset akan dibubarkan dan masyarakat Israel harus kembali mengikuti pemungutan suara.
Dalam skenario pembubaran tersebut, kabinet yang sedang menjabat tidak otomatis berhenti, melainkan tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara sampai proses pemilihan berikutnya menghasilkan susunan pemerintahan yang lebih solid.
Di tengah proses politik itu, tingkat partisipasi di kalangan warga Palestina di Israel juga menjadi sorotan. Disebutkan bahwa kelompok ini mencakup seperlima dari total populasi, dengan partisipasi sekitar 80 persen—angka tersebut disebut melampaui data pada tahun 1999.
Dengan kondisi parlemen yang belum menghasilkan mayoritas jelas, kursi-kursi yang dikantongi kubu Arab dipandang memiliki bobot besar. Ketika dua blok besar sama-sama belum memenuhi angka 61 kursi, kemungkinan terciptanya koalisi yang melibatkan partai-partai Arab menjadi variabel yang semakin sulit diabaikan.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apakah “tabu” kerja sama dapat ditembus akan bergantung pada apakah partai-partai yang memegang 17 kursi itu bersedia masuk ke perhitungan koalisi, serta apakah Presiden Herzog menilai ada kandidat yang realistis dapat menyatukan sejumlah kursi menjadi pemerintahan yang stabil.
Dengan penentuan hasil resmi pada 4 November dan penghitungan lanjutan yang diperkirakan selesai pada Jumat, peta negosiasi akan segera memasuki fase yang lebih konkret. Sampai mandat perdana menteri ditetapkan dan koalisi dibangun, spekulasi masih berada dalam batas dinamika politik yang terus berubah.
