jurnalistik.co.id – Sengketa antara Gedung Putih dan sejumlah jaringan televisi AS kembali memunculkan satu istilah yang jarang dibahas publik: White House press pool. Kasus terbaru ini bahkan disebut berpotensi berdampak konstitusional karena menyentuh cara pers mengakses peristiwa kepresidenan.
Perselisihan itu bermula ketika Donald Trump meresmikan helipad di Gedung Putih pada Senin. Dalam rekaman siaran langsung, suara Trump terdengar sangat pelan, dan sebagian besar penayangan tidak menampilkan gambar yang lengkap.
Penyebabnya bukan semata teknis, melainkan sengketa mengenai siapa yang berhak meliput lewat mekanisme “pool”. Istilah ini menjadi inti hubungan antara presiden AS dan media, khususnya dalam rangkaian kegiatan kenegaraan yang sering memerlukan pengaturan akses.
Apa itu White House press pool?
Press pool adalah kumpulan organisasi berita yang menggabungkan sumber daya untuk mengikuti Presiden AS ke berbagai tempat. Mereka meliput kegiatan di ruang Oval Office, jamuan makan kenegaraan, perjalanan menggunakan Air Force One, hingga momen saat presiden berada di luar kota.
Skemanya dibagi berdasarkan kebutuhan peliputan: ada pool untuk televisi, untuk fotografer, serta untuk media cetak dan radio. Selain itu, terdapat kategori “new media” yang menyesuaikan perkembangan platform pemberitaan.
Gagasan ini sudah dirancang puluhan tahun lalu. Tujuannya sederhana: menghemat biaya dan ruang, sekaligus memastikan liputan tetap berjalan efektif karena tidak praktis jika ratusan media harus mengikuti presiden secara bersamaan.
Anggota pool berbagi materi yang mereka kumpulkan, seperti foto dan deskripsi pergerakan presiden, kepada media yang lebih luas. Mereka juga selalu siaga, terutama bila sebuah acara mengharuskan presiden berbicara kepada publik.
Konflik terbaru: TV pool dan pemboikotan siaran
Perselisihan yang kini paling menonjol berpusat pada TV pool. TV pool ini memiliki lima anggota, yaitu CNN, ABC, CBS, Fox News, dan NBC.
Sengketa berawal pada Jumat, ketika Trump menyatakan akan melarang tiga outlet tertentu, yakni CNN, Politico, dan MS NOW, untuk mengakses Gedung Putih. Trump menuduh mereka menyebarkan “fake news” serta “fictions and lies” tentang timnya.
Satu hari kemudian, sejumlah reporter dari organisasi tersebut mendapati kartu akses atau badge masuk mereka ke Gedung Putih dinonaktifkan. Pada Senin, seluruh jaringan televisi utama AS akhirnya mengambil keputusan menarik diri dari tugas press pool Gedung Putih.
Akibatnya, peristiwa pertama setelah era “post-pool” menjadi ujian langsung. Saat helipad diperkenalkan, banyak media tidak menyiarkan gambar, dan bila ada yang menampilkan visual, tidak ada mikrofon yang cukup memadai untuk menangkap ucapan Trump secara jelas.
Namun, situasinya tidak seragam pada semua acara. Ketika Trump bertemu Wali Kota New York, Zohran Mamdani, pada hari yang sama, liputan berjalan berbeda karena pertemuan tersebut tidak bergantung pada kamera press pool. Banyak media tetap hadir, sehingga acara itu tidak mengalami hambatan serupa.
Surat pejabat liputan: “TV pool tidak akan menutup acara”
Menurut laporan BBC, seorang pejabat yang memegang peran liputan berputar untuk Gedung Putih, Bryan Boughton dari Fox News Washington, menuliskan dalam sebuah email bahwa, efektif saat itu, TV pool tidak akan meliput acara yang ditetapkan sebagai “pool coverage” untuk Presiden Trump.
Lewat pernyataan bersama, kelima jaringan yang menjadi TV pool menyampaikan bahwa publik memiliki kepentingan mendasar untuk menerima informasi yang akurat dan independen tentang pemerintah. Mereka juga menegaskan tidak ada pemerintahan yang seharusnya membatasi akses organisasi berita hanya karena keberatan terhadap pemberitaan.
Berita Terkait
Argumen tersebut terkait perlindungan kebebasan pers yang ada dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS. Dalam penafsiran pengadilan, larangan pemerintah “abridging” kebebasan pers dipahami sebagai batas untuk mencegah diskriminasi terhadap media berdasarkan isi liputan.
Gugatan CNN, Politico, dan MS NOW serta jadwal sidang
CNN, Politico, dan MS NOW menyatakan telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump. Fokus gugatan tersebut adalah mempertahankan prinsip bahwa pemerintah tidak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan pers.
Pada Senin, mereka menyoroti bahwa kredensial jurnalis dicabut tanpa pemberitahuan atau proses yang semestinya. Mereka menyatakan jika langkah itu dibiarkan tanpa tantangan, kondisi tersebut dapat mengancam kebebasan pers serta hak publik atas jurnalisme independen tanpa gangguan pemerintah.
Sidang dijadwalkan berlangsung pada Rabu. Sementara itu, pidato Trump kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa disebut tidak akan terdampak oleh boikot, karena akan disiarkan oleh outlet yang tidak tergabung dalam press pool.
Meski begitu, pergerakan Trump saat berangkat dan kembali dari berbagai agenda di New York—yang biasanya difilmkan—berpotensi masuk dalam “blackout” karena tidak ditutup oleh mekanisme pool.
Respon Trump dan “Trump TV” dari Gedung Putih
Dalam merespons kabar tentang gugatan, Trump menyebut outlet-outlet tersebut sebagai “Third Rate Clowns” dan “Crooked and Corrupt Press”. Ia juga menyatakan media bersangkutan “mengecilkan” dan “merendahkan” capaian yang menurutnya penting.
Di platform Truth Social, Trump menuliskan bahwa “fake news people and publications” yang hanya menulis hal negatif serta melanggar “National Security” dengan membuat cerita palsu dan memfitnah—mengatasnamakan “sumber” yang tidak jelas—tidak seharusnya memperoleh akses ke kantor paling penting di mana pun di dunia.
Trump juga menegaskan timnya akan mengajukan banding. Di sisi lain, Gedung Putih meluncurkan “Trump TV”, siaran langsung 24 jam di YouTube. Deskripsi kanal tersebut berbunyi untuk menonton momen-momen terbesar pemerintahan Trump dalam satu tempat.
Saat ini, saluran itu terutama memutar ulang pidato dan rapat umum terdahulu. Pada periode ini, slot media Gedung Putih tetap kosong, dan outlet televisi konservatif, Real America’s Voice, dicantumkan sebagai kru “secondary” dalam perjalanan Trump ke New York.
Berbeda dari pola press pool tradisional, outlet itu tidak memiliki kewajiban untuk berbagi materi kepada media lain. Real America’s Voice, menurut pemberitaan, berjalan dengan strategi peliputan sepihak untuk audiensnya.
Preseden sebelumnya: kontrol pool dan pembatasan akses
Ini bukan pertama kalinya Gedung Putih mencoba mengatur akses media melalui mekanisme press pool. Pada Februari, Gedung Putih mengumumkan mengambil alih pengelolaan press pool yang memberi akses kepada Trump.
Selama lebih dari satu abad, pengaturan tersebut dikelola oleh White House Correspondents’ Association. Pada bulan yang sama, pemerintahan juga berupaya menghalangi reporter dan fotografer Associated Press dari ruang-ruang dengan akses terbatas, termasuk Oval Office atau Air Force One.
Alasan yang disebut adalah penggunaan istilah “Gulf of Mexico” oleh AP, bukan “Gulf of America”. AP kemudian mengajukan gugatan, dan kasusnya disebut masih berjalan.
Selain kasus era Trump, beberapa pemerintahan lain pernah mencoba membatasi outlet tertentu. Pada 2009, pemerintahan Obama berupaya mengecualikan Fox News dari sebuah wawancara dalam press pool dengan pejabat pemerintahan.
Namun, setelah mendapat dorongan dari empat jaringan lain dalam pool, Fox News akhirnya tetap memperoleh akses. Bedanya dengan situasi yang dihadapi Trump—yang mengecualikan CNN, MS NOW, dan Politico—Obama tidak berupaya melarang Fox News dari semua liputan pool, hanya membatasi pada satu wawancara spesifik.
