jurnalistik.co.id – Di sebuah ruang bawah tanah yang disterilkan di wilayah selatan Kabul, belasan perempuan muda menyiapkan cauldrons berisi ceri dan plum yang beruap, lalu memberi label pada toples selai. Bagi sebagian dari mereka, aktivitas itu adalah salah satu ruang langka—di bawah pemerintahan Taliban—untuk memperoleh keterampilan sekaligus penghasilan.
Bengkel ini dijalankan Najia, pengusaha Afghanistan berusia 47 tahun dan ibu sembilan anak. Ia menikah pada usia 14 tahun. Ia juga menceritakan bahwa kemampuan untuk belajar bekerja semacam ini menjadi semakin sempit—padahal sebelumnya mereka masih bisa menempuh pendidikan yang berbeda.
Najia menegaskan bahwa jika otoritas tidak melarang anak perempuan dan perempuan muda mengakses sekolah menengah serta universitas, banyak perempuan yang bekerja di bengkel tersebut—termasuk putri-putri Najia—akan mengejar masa depan dengan cara yang lain.
Namun kini, bahkan ruang belajar dan bekerja itu ikut dipersempit. Aturan terbaru menyebut perempuan harus meminta pria untuk membawa produk mereka ke pasar, dan hanya pria yang diperbolehkan duduk di kios saat pameran dagang untuk memperkenalkan barang yang dijual.
Taliban menyampaikan sejumlah alasan, termasuk klaim bahwa perempuan tidak mengenakan hijab atau penutup kepala yang tepat. Najia merespons dengan satu kalimat yang menggambarkan kegelisahannya tentang masa depan yang terus menyusut: “The world has to talk to the Taliban in a different way because it’s just not working,” ujarnya. “The lives of Afghan women have to change because we’re losing hope.”
Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, banyak pihak—di dalam maupun luar Afghanistan—terus menanyakan pertanyaan yang sama: apa cara terbaik untuk melibatkan Taliban agar terjadi perubahan yang bermakna.
Persoalan ini ternyata sangat membelah. Ada perpecahan di antara berbagai kelompok, dengan beragam isu yang saling bertaut. Di antaranya mencakup hak perempuan, keputusan-keputusan Taliban yang tidak dapat diprediksi, sanksi internasional, serta pemangkasan bantuan saat krisis kemanusiaan makin memburuk.
Respons internasional pun terbelah: sejumlah negara Barat cenderung menempatkan fokus pada isu hak asasi, sementara yang lain lebih tertarik pada peluang investasi. Di sisi lain, Barat sendiri juga berbeda pandangan mengenai respons yang dianggap paling tepat terhadap Taliban.
Banyak orang kini menerima bahwa apa pun yang telah dilakukan sejauh ini belum membuahkan hasil. Sementara itu, Taliban tetap memegang kendali, sehingga diskusi tentang “mengisolasi” atau “melibatkan” menjadi semakin sulit dan sarat risiko.
Engage, bukan isolate
Beberapa pihak tidak menyerukan isolasi total, terutama ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan bahwa 22 juta warga Afghanistan—hampir setengah populasi—bergantung pada bantuan luar negeri untuk bertahan hidup.
Negeri itu juga dihantam berbagai guncangan: krisis ekonomi yang melelahkan, bencana alam yang menghancurkan, bentrokan dengan Pakistan di wilayah tetangga, serta arus jutaan pengungsi Afghanistan yang dideportasi dari negara-negara lain ke tanah yang sudah miskin.
Dalam rentang sejak para petarung Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021, mereka tumbuh dengan keyakinan yang meningkat dan mengkonsolidasikan kendali, meski sesekali menghadapi serangan dari kelompok oposisi bersenjata yang berbasis di luar negeri, serta dari para pejuang Negara Islam.
Pada saat yang sama, Taliban mengumpulkan pendapatan pajak dan menandatangani kesepakatan di sektor pertambangan, energi, dan bidang lain bersama Beijing, Moskow, Abu Dhabi, dan Tashkent, bersama tetangga lainnya.
Namun, mereka tetap “tercekik” oleh sanksi internasional yang dikaitkan dengan isu terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Rusia tercatat sebagai satu-satunya negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Mereka juga belum diizinkan mengambil apa yang mereka anggap sebagai kursi resmi mereka di PBB di New York.
Meski pengakuan diplomatik formal tidak lagi menjadi pusat perhatian, posisi tawar itu mengalami perubahan. “The West is losing the argument over recognition,” demikian penilaian seorang mantan pejabat senior PBB yang meminta anonim karena masih bekerja di Afghanistan. Menurutnya, semakin banyak negara yang memberikan pengakuan de facto melalui rangkaian langkah: menandatangani kesepakatan, mengakreditasi diplomat, mengoperasikan kedutaan, dan lain sebagainya.
Ia menilai, “There’s no doubt the Taliban would like to be recognised at the UN but it’s just not as potent a bargaining chip as it was at the beginning.”
Di balik dinding ledakan yang menjulang di lingkungan kementerian luar negeri Kabul, para diplomat Taliban terus menambah nama dan bendera pada koleksi kedutaan Afghanistan yang kini berada di bawah kendali mereka, bukan lagi pada sisa-sisa pemerintahan yang mereka singkirkan. Saat ini jumlahnya lebih dari 40.
“We need to come closer diplomatically rather than talking from a distance if we want to make progress in our relationship,” kata Zabihullah Mujahid, juru bicara utama Taliban. Pertemuan berlangsung di Kandahar—wilayah selatan—yang digambarkan sebagai pusat kekuasaan nyata.
Di sanalah, emir yang menjalani kehidupan tertutup, Hibatullah Akhundzada, terus membangun basis politik dan militer serta menerbitkan ratusan edik. Banyak di antaranya berfokus pada upaya menghapus perempuan dan anak perempuan dari ruang publik, yang ia bingkai sebagai kewajiban Islam demi “melindungi” mereka.
Penanda lima tahun ini dipandang luas sebagai momen perubahan arah. Dalam pertemuan internasional yang tertutup, kondisi Afghanistan digambarkan sebagai “An unstable and potentially dangerous equilibrium.”
Meski demikian, Afghanistan tampak makin tersingkir dari radar dunia. Perhatian internasional tersedot ke Ukraina dan Timur Tengah, sementara masalah besar di Eropa adalah bagaimana menghentikan arus begitu banyak warga Afghanistan yang melarikan diri ke wilayah mereka.
Berita Terkait
Seorang diplomat Barat yang baru saja menjabat sebagai utusan ke negara tersebut menyebut ketercerabutan perhatian ini sebagai sesuatu yang mengejutkan: “It’s extraordinary given the scale of Western effort from 2001-2021 how ignored Afghanistan is now.” Ia memilih untuk tidak disebutkan namanya karena masih melayani di diplomasi.
Diplomat itu kemudian menambahkan bahwa “The real diplomatic gap is the US.” Ia mengaitkannya dengan keputusan pemerintahan AS saat ini untuk menghapus posisi utusan khusus dan membongkar banyak badan, termasuk USAID, yang dahulu memimpin pendekatan dunia untuk hampir setiap isu Afghanistan.
Bahkan di dalam internal Taliban sendiri, termasuk di kalangan yang dikenal berbeda dengan beberapa edik terketat yang dikeluarkan emir, muncul rasa frustrasi: dunia seolah tidak bersedia atau tidak mampu membangun model hubungan yang berbeda.
Dialog yang tak kunjung berubah
Mullah Abdul Salam Zaeef, salah satu pendiri Taliban yang kini menjalankan madrasa untuk anak laki-laki dan perempuan di pinggiran Kabul, menekankan keinginannya agar Taliban menjadi bagian dari komunitas internasional. Ia mengatakan, “Just putting pressure won’t work,” sebelum mengajak menengok sejarah panjang Afghanistan dalam menolak para penyerbu asing.
Ia mengajukan logika waktu: “We didn’t surrender to the Russians, to the Americans, so why would the Taliban surrender now?”
Dari sisi pejabat PBB, mereka meyakini keberadaan mereka di Afghanistan tetap membuat perbedaan—meski terbatas. Mereka menunjuk kemajuan pada isu seperti perlakuan terhadap tahanan, pembahasan yang lebih rinci mengenai penerapan keras dari kode moral yang dikenal sebagai Propagation of Virtue and Prevention of Vice, serta upaya memperbaiki akses kemanusiaan.
Meski demikian, PBB menyimpulkan secara gamblang jalannya dialog lima tahun terakhir: “Engagement is slow, progress is incremental, and reversals are frequent.” Meski begitu, mereka menegaskan harus tetap melanjutkan proses.
“A stalled process is better than no process,” tekan Georgette Gagnon, wakil perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan, yang kini menjalankan peran kepala sementara misi PBB di Kabul.
PBB juga mendapat kritik karena dinilai tidak cukup “mendorong balik” kepada Taliban. Misalnya, ketika forum semacam apa yang disebut Doha Process digelar—di mana delegasi Taliban berangkat ke Doha pada 2024 untuk membahas beragam isu dengan syarat tidak ada perwakilan perempuan Afghanistan dalam pertemuan itu.
Namun pejabat PBB menyatakan bahwa semua isu dibahas, dan pertemuan berikutnya melibatkan partisipasi mereka. Setelah itu, diperkenalkan proses baru bernama Mosaic, yang diatur dalam format lebih terstruktur untuk menegosiasikan enam isu inti.
Pada satu sisi terdapat isu hak asasi, termasuk hak perempuan, tata kelola yang inklusif, serta kontra-terorisme. Pada sisi lain, Taliban mengajukan tuntutan: keringanan sanksi, pembekuan aset yang dicairkan, dan representasi diplomatik.
“Confidence and reciprocity are beginning to take shape to open the door to engagement on the most difficult issues,” kata Gagnon saat ditemui di lingkungan PBB yang luas dan sangat diperkokoh. Ia menyebutnya sebagai “small steps on the long road.”
Menurutnya, langkah-langkah itu mesti dilakukan lewat upaya kolektif, bukan hanya melalui perbincangan pemerintah masing-masing. “Pressure has not worked so far, threats have not worked; our best chance lies in consistent and common messaging and action,” tegasnya.
Namun bagi sebagian skeptis, termasuk di dalam tubuh PBB sendiri, ada kekhawatiran bahwa pendekatan Mosaic juga belum tentu berhasil. Meski begitu, menjaga agar proses tetap berjalan, mencegah Afghanistan makin terisolasi, dan tetap melindungi komunitas rentan—khususnya perempuan—dinilai sebagai kebutuhan yang tak bisa ditunda.
Keheningan di lapangan, ketegasan dalam syarat
Di kota-kota provinsi yang berdebu dan hamparan ladang para petani—ketika lembaga bantuan internasional dan organisasi Afghanistan berupaya bekerja di lapangan—obrolan berlangsung setiap hari. Di situlah edik-edik dari emir yang tertutup diterjemahkan menjadi apa yang disebut “workarounds”.
Solusi-selubung ini bisa berarti perempuan tetap dapat bekerja di beberapa sektor lembaga dari rumah, atau di ruang yang berbeda, di lantai yang berbeda, bahkan di bangunan yang berbeda dari tempat pria beraktivitas.
“Everything in Afghanistan is relationships, and day-to-day that can help make things easier,” ujar Chris Kinder, ketua Afghanaid, organisasi amal Inggris yang bekerja di Afghanistan selama lebih dari 40 tahun. Ia menekankan bahwa sebagian besar percakapan tentang akses dan penerapan dilakukan oleh staf Afghanistan yang berpengalaman.
Pengamatan dari kunjungan ke kota dan wilayah di beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa sebagian pejabat lokal Taliban berupaya mencari solusi pragmatis. Tetapi tidak semua pihak terbuka: beberapa tetap curiga terhadap bantuan asing.
Sejumlah perjanjian lokal pun digambarkan oleh organisasi lain sebagai “verbal and fragile.” Kinder menolak anggapan bahwa lembaga bantuan harus mengorbankan prinsip demi menjaga proyek tetap berjalan. Ia menyatakan, “The Taliban have their red lines and we, and our donors, have ours. We discuss approaches so both sides understand where they are coming from.”
Pada titik yang sama, banyak pejabat bantuan menyerukan pendekatan yang lebih terpadu. “We need to keep talking, but now we need to set conditions,” demikian pandangan Najia si pembuat selai.
Sikap itu juga dianut oleh aktivis perempuan di diaspora serta kelompok-kelompok hak asasi, yang mengatakan dialog selama ini berjalan satu arah—Taliban tidak menawarkan perubahan berarti sebagai imbalan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan besar tentang sejauh mana Barat memiliki pengaruh kembali mengemuka: bukan hanya soal apakah keterlibatan dilakukan, tetapi bagaimana keterlibatan itu dirancang dengan syarat, konsistensi, dan tujuan perubahan yang jelas.
