jurnalistik.co.id – Pemerintah Jamaika akan menyampaikan sebuah petisi kepada Raja Charles pada Senin mendatang. Petisi itu berkaitan dengan tuntutan reparasi atas perbudakan yang menimpa warga Afrika di Jamaika.
Menurut Menteri Kebudayaan Jamaika, Olivia Grange, delegasi yang dipimpinnya akan membawa dokumen tersebut langsung kepada Raja Charles yang berperan sebagai kepala negara Jamaika. Langkah ini, kata Grange, ditujukan untuk membuka jalan bagi penyelesaian yang telah lama tertunda terkait kekerasan dan perampasan martabat yang dialami leluhur Afrika di kepulauan itu.
Grange menyebut petisi tersebut dapat menjadi awal dari proses yang lebih jauh, khususnya ketika Raja Charles memutuskan untuk meneruskan sejumlah pertanyaan ke Judicial Committee of the Privy Council. Lembaga tersebut merupakan pengadilan tertinggi Jamaika.
Dalam siaran pernyataannya, Grange mengatakan upaya ini bisa mengarah pada tersedianya “long outstanding settlement for the hundreds of years of the most horrific abuse that our African ancestors endured”. Pernyataan itu menegaskan bahwa proses yang ditempuh pemerintah tidak hanya berniat mengulang sejarah, melainkan menyiapkan jalur hukum untuk menjawab persoalan yang selama ini diperdebatkan.
Petisi yang diajukan pemerintah Jamaika tidak berbentuk tuntutan pembayaran. Grange menegaskan bahwa posisi lanjutan akan ditentukan setelah jawaban atau respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diperoleh.
“Once we get the answers, or once we get a response to those questions, then the next steps will be determined.” Dengan kalimat tersebut, Grange menekankan bahwa mandat utama petisi adalah mencari dasar jawaban hukum terlebih dahulu sebelum langkah berikutnya ditetapkan.
Petisi memuat tiga pertanyaan yang diminta Raja Charles untuk diteruskan kepada Judicial Committee of the Privy Council. Pertanyaan pertama menanyakan apakah perbudakan terhadap warga Afrika di Jamaika adalah legal menurut hukum Inggris. Pertanyaan kedua menilai apakah praktik tersebut melanggar hukum internasional. Sementara pertanyaan ketiga menanyakan apakah Inggris kini memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pemulihan (redress).
“Up to 2015, Britain was paying the slave masters, because we were being considered property. ” Grange menyampaikan narasi tersebut untuk menggambarkan bagaimana hubungan kekuasaan dan status sebagai properti membuat kebijakan kolonial berkelindan dengan pembayaran kompensasi, bahkan hingga era modern. Ia kemudian mempertanyakan logika pembenaran yang masih tersisa dalam mekanisme pembayaran tersebut.
Grange menyatakan, “The question really should be: if in modern times we’re still paying back the slave masters for the property that was our people, our ancestors, for property that was because of the abolition of slavery, then why shouldn’t we be pursuing some remedy at this time?” Dengan pernyataan itu, fokusnya bergeser dari peristiwa historis semata menjadi isu kesesuaian kebijakan pemulihan pada masa kini.
Berita Terkait
Di sisi lain, proses pengajuan petisi juga disiapkan melalui mekanisme kenegaraan. Buckingham Palace bekerja secara dekat dengan Governor General untuk memastikan bahwa petisi tersebut diajukan dengan prosedur yang tepat.
Juru bicara Istana Buckingham menyampaikan: “His Majesty has on many occasions expressed his personal and wholehearted commitment to promoting greater understanding around the issue of slavery and finding ways to address historic wrongs for the benefit of communities today.” Pernyataan tersebut menempatkan agenda pemahaman dan penanganan kesalahan historis sebagai prinsip yang ingin dijalankan.
Dalam konteks sejarah, penghapusan perbudakan di sebagian besar wilayah kekaisaran Inggris terjadi pada 1833. Saat itu, pemerintah Inggris membayar kompensasi sebesar £20 juta kepada para pemilik budak. Dana yang dipinjam untuk menutup pembayaran kompensasi tersebut baru dilunasi pada 2015.
Selain membawa petisi, Grange juga akan bertemu pejabat British Museum guna membahas pemulangan artefak yang diambil selama era kolonial. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk mengkaji kembali kepemilikan dan pengembalian benda-benda peninggalan sejarah.
Grange mengatakan pertemuan itu untuk “advance discussions on the repatriation of artefacts” yang diambil dari Jamaika. Ia menambahkan, “They are priceless, they are significant to the story of Jamaica and we are working to bring them home.” Ucapannya menekankan nilai kultural sekaligus keterkaitan artefak tersebut dengan narasi sejarah Jamaika.
Terkait wacana reparasi, pada 2015 David Cameron—yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri—menyatakan penolakan untuk memberikan reparasi atas peran Inggris dalam perdagangan budak bersejarah saat berkunjung ke Jamaika. Cameron menyampaikan bahwa perbudakan adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan.
Kepada anggota parlemen Jamaika, Cameron menyatakan bahwa perbudakan “abhorrent in all its forms”. Ia juga menyampaikan harapannya agar hubungan ke depan tidak terus terjebak pada luka lama.
Ia menambahkan, “He added that he hoped they could ‘move on from this painful legacy and continue to build for the future’.” Di tengah pernyataan tersebut, petisi yang kini dibawa ke Raja Charles menunjukkan bahwa pemerintah Jamaika memilih jalur yang lebih formal—berbasis pertanyaan hukum—untuk mendorong kejelasan dan arah langkah berikutnya.
Dengan rencana penerusan tiga pertanyaan ke Judicial Committee of the Privy Council, proses yang berjalan diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang kemudian menjadi dasar bagi diskusi tahap selanjutnya. Pemerintah Jamaika menempatkan petisi ini sebagai cara untuk menguji aspek legalitas dan kewajiban pemulihan, sembari tetap mengupayakan dialog terkait pengembalian artefak bersejarah dari masa kolonial.
