jurnalistik.co.id – Riset terbaru mengungkap bahwa simbol Mahkota Inggris pernah ditato atau dicap pada orang-orang Afrika yang diperbudak sebagai penanda identitas. Temuan ini muncul dari proyek yang menelusuri keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak antara abad ke-16 hingga awal abad ke-19.
Menurut pemimpin riset, Prof William Pettigrew, proses pencap itu memuat “dramatic and harrowing” sebagai gambaran hubungan simbol monarki dengan praktik perbudakan. Ia memaparkan bahwa daftar yang dikembangkan dalam riset tersebut berusaha memperlihatkan skala keterlibatan finansial dalam sistem perdagangan transatlantik.
Di dalam basis data yang disebut Register of British Slave Traders, tercatat 13.000 individu serta ratusan institusi yang diketahui berinvestasi dalam peran Inggris terkait perbudakan. Pencatatan mencakup rentang 1563 sampai 1807, periode ketika perdagangan itu dihapuskan di seluruh Kekaisaran Britania.
Penelitian ini juga disebut sebagai telaah paling komprehensif mengenai komunitas nasional para pedagang budak. Dr Nicholas Radburn, sejarawan di Lancaster University dan peneliti bersama, mengatakan ia menemukan tanda identifikasi tersebut saat menelusuri arsip perusahaan di British Library pada 2022.
Radburn menyebut tanda itu berupa gambar Mahkota, dengan logo South Sea Company berada di bawahnya. South Sea Company didirikan pada 1711 dan beroperasi sebagai perusahaan Inggris baik dalam skema publik maupun privat, lalu terlibat dalam pengangkutan serta perdagangan ribuan orang yang diperbudak.
Ia menuturkan bahwa catatan mengenai praktik pencap itu ternyata “buried in a very nondescript sounding volume: ‘The Register of Instruments’”. Pada 2024, Radburn kembali menemukan surat-surat yang membantu merangkai alur peristiwa dari dokumen perusahaan.
Surat-surat itu, menurut Radburn, berasal dari direktur perusahaan yang ditujukan kepada para “factors” (pedagang budak) di wilayah Amerika Spanyol. Dalam penjelasannya kepada BBC, Radburn mengatakan surat-surat tersebut berisi instruksi sangat rinci mengenai cara menjalankan perdagangan budak.
Salah satu surat dari Februari 1714 dinilai “exceptional” karena menunjukkan keterlibatan pribadi para direktur yang berbasis di London dalam kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang diperbudak di Amerika. Pettigrew menjelaskan bahwa para direktur mengirim besi pencap yang dibuat di Inggris agar para pedagang budak menandai orang-orang Afrika yang diperbudak pada bahu kiri dengan lambang tersebut.
Surat tersebut juga menguraikan maksud penandaan: agar budak milik perusahaan dapat dibedakan dari kelompok lain. Dengan demikian, simbol Mahkota tidak hanya hadir sebagai identitas formal, melainkan dipakai sebagai alat kontrol dalam praktik perdagangan.
Monarki sebagai institusi dan pelaku di baliknya
Dalam wawancara, Pettigrew menekankan bahwa ada banyak keterkaitan antara monarki dan perbudakan, tidak hanya pada satu “brutal imprint”. Ia menyatakan pentingnya membedakan monarki sebagai institusi dengan individu-individu yang memimpinnya.
Berita Terkait
Menurut Pettigrew, ketika menilai sejarah monarki pada titik terendahnya—termasuk saat King Charles I dieksekusi—keluarga kerajaan kemudian membangun kembali monarki, keuangan, dan reputasinya melalui investasi dalam perdagangan budak transatlantik. Ia menegaskan bahwa dalam pandangan hukum, monarki sebagai institusi tetap sama dari abad ke-17 hingga saat ini.
Pettigrew berkata, “The institution is the same as it was hundreds of years ago.” Ia menambahkan bahwa ketika membahas peran perdagangan budak dalam “rehabilitating the monarchy or improving its position”, yang dibicarakan adalah institusi yang masih menjadi bagian dari kehidupan Inggris saat ini. Dalam kalimat lain, ia menambahkan, “In a court of law, the monarchy is the same institution today as it was in the 17th Century.”
Sementara itu, Buckingham Palace menyampaikan bahwa King Charles telah berkali-kali menunjukkan komitmen pribadi dan sungguh-sungguh untuk mendorong pemahaman yang lebih besar terkait isu perbudakan serta mencari cara menangani kesalahan bersejarah untuk kepentingan komunitas hari ini. Istana juga menyatakan bahwa Raja “has on many occasions expressed his personal and wholehearted commitment” dan menyebut Raja bersyukur kepada semua pihak yang menjalankan kerja akademik di bidang ini serta berkontribusi pada perdebatan mengenai cara terbaik menyikapi persoalan tersebut.
Riset ini, menurut penjelasan para peneliti, juga memperlihatkan luasnya pihak yang berkontribusi secara finansial. Mulai dari tokoh-tokoh yang berada di tingkat tertinggi seperti raja dan politisi, hingga profesi sehari-hari—yang disebut termasuk “plumbers and clergymen”.
Pettigrew menilai bahwa investasi itu “They financed wars, shaped modern industry, and built ports, canals and thriving cities, helping make Britain a global and imperial force,” sehingga membentuk posisi Inggris sebagai kekuatan global dan kekaisaran. Ia juga menekankan bahwa siapa pun yang turut memberi dana pada perdagangan budak transatlantik atau pada perusahaan yang memungkinkan perdagangan tersebut akan dicantumkan dalam basis data.
Register of British Slave Traders merupakan hasil akumulasi lima tahun riset oleh Pettigrew dan timnya. Proyek ini bertujuan menyoroti bagaimana individu-individu “financed the English (then British) contribution to the transatlantic traffic in enslaved African people”.
Pada penjelasan King’s College London, pendanaan tersebut berkontribusi pada peran Inggris dalam memperbudak sekitar tiga juta pria, perempuan, dan anak-anak Afrika. Diperkirakan sekitar setengah juta di antaranya meninggal dunia selama proses pengangkutan paksa.
Sejumlah negara Afrika dan Karibia juga menyerukan permintaan maaf resmi serta reparasi dari negara-negara yang diuntungkan oleh perdagangan budak transatlantik. Pada awal September, pemerintah Jamaika menyampaikan rencana mengajukan petisi kepada King Charles, dengan posisi kepala negara Jamaika.
Olivia Grange, menteri kebudayaan Jamaika, mengatakan petisi itu akan meminta Raja mengajukan tiga pertanyaan kepada Judicial Committee of the Privy Council terkait legalitas perbudakan orang-orang Afrika di Jamaika. Ia juga menyatakan harapannya agar langkah tersebut membuka jalan menuju “long outstanding settlement for the hundreds of years of the most horrific abuse that our African ancestors endured”.
Di sisi lain, juru bicara Downing Street menyebut pada pekan lalu bahwa perdagangan budak transatlantik adalah “abhorrent”, namun posisi Inggris adalah tidak membayar reparasi.
Rangkaian dokumenter terkait riset ini juga disebut akan tayang sebagai serial dua bagian. Program itu, berjudul “Finding Britain’s Slave Traders with David Olusoga”, akan hadir pada Senin, 21 September pukul 21:00 di BBC Two, dan seluruh episodenya tersedia di BBC iPlayer.
