jurnalistik.co.id – Amerika Serikat (AS) mengancam meninjau ulang dukungannya terhadap kendali Inggris atas Kepulauan Falkland—yang dikenal sebagai Malvinas—dengan nada tekanan yang dinilai semakin terang. Langkah tersebut diposisikan sebagai eskalasi dari kemarahan Washington agar London bersedia meningkatkan anggaran militer secara substansial.
Ancaman itu muncul di tengah gesekan yang membesar antara dua sekutu lama, yang disebut bersumber dari persoalan kebijakan pertahanan, kebuntuan anggaran, hingga sikap Inggris dalam konflik menghadapi Iran. Dalam evaluasi yang tengah berjalan, pihak AS disebut tidak akan menutup kemungkinan langkah apa pun untuk memaksa sekutu Eropa menanggung beban pertahanan yang lebih besar.
Menurut laporan yang mengutip Russia Today pada Minggu (30/08/2026), rencana peninjauan tersebut terkait proses evaluasi Pentagon terhadap kredibilitas anggota NATO menuju target anggaran baru. AS juga mempertimbangkan untuk menentang klaim kedaulatan Inggris apabila London terus menolak dorongan agar menaikkan kontribusi pertahanannya.
Seorang pejabat senior AS menyatakan diskusi mengenai masalah ini berlangsung sangat terbuka. Walau rencana investasi pertahanan baru Inggris dinilai mengarah pada langkah yang benar, pejabat tersebut menegaskan upaya itu belum memenuhi standar yang diharapkan Washington.
Tekanan agar Inggris berbuat lebih besar
Pejabat senior tersebut menilai Inggris perlu mengambil langkah mendasar dan dalam skala yang lebih luas agar dapat menyamai kebutuhan tantangan bersama. Ia menegaskan posisi AS melalui pernyataan langsung yang berbunyi, “Mengingat skala tantangan yang dihadapi kita dan sekutu kita, kita membutuhkan sekutu seperti Inggris untuk melangkah maju dengan cara yang mendasar dan besar. Untungnya, beberapa sekutu sudah melakukannya. Kami sangat mendorong Inggris untuk melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Menurut narasi yang berkembang, fokus tekanan bukan hanya pada satu isu kepulauan, melainkan pada paket sikap pertahanan yang dinilai harus bergerak lebih cepat. Inggris disebut akan menjadi perhatian khusus dalam evaluasi karena dianggap masih berada pada titik yang belum cukup untuk memenuhi target yang diminta.
Manuver Washington ini disebut pertama kali muncul pada bulan April, bersumber dari laporan email internal Pentagon. Dalam email itu, rencana tinjauan dukungan diplomatik terhadap aset kekaisaran Eropa disebut dipakai sebagai cara untuk menghukum pemerintah NATO yang dianggap Washington gagal mendukung kampanye militernya melawan Iran.
Argentina menyambut peluang, konflik Malvinas berdimensi panjang
Berita Terkait
Presiden Argentina, Javier Milei, yang disebut merupakan sekutu dekat Donald Trump, bereaksi optimis terhadap peluang yang dibuka oleh situasi tersebut. Ia menyatakan, “Kami membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.
Perselisihan Inggris dan Argentina mengenai kedaulatan Falkland telah berlangsung hampir 200 tahun, dan konflik mencapai puncaknya pada tahun 1982 ketika junta militer Argentina memerintahkan invasi. Perdana Menteri Inggris kala itu, Margaret Thatcher, kemudian mengerahkan satuan tugas angkatan laut dan berhasil merebut kembali dalam 74 hari pertempuran sengit.
Dalam konteks sejarah itu, AS disebut mendukung Inggris selama konflik, namun tetap bersikap hati-hati dengan mengakui administrasi de facto Inggris tanpa mengambil posisi terbuka terhadap klaim kedaulatan yang saling bersaing. Dengan demikian, ancaman peninjauan dukungan diposisikan sebagai tekanan yang berangkat dari perhitungan politik dan pertahanan.
Anggaran NATO dan tarik-ulur target pertahanan
Di sisi target kebijakan pertahanan, sebagian besar anggota NATO disebut telah sepakat mengalokasikan 5% dari PDB untuk keamanan pada tahun 2035. Namun, pihak Inggris justru mendorong ambang batas 3% pada tahun 2030, yang kemudian dianggap belum sejalan dengan garis besar target yang disepakati.
Rencana investasi pertahanan baru Inggris yang dirilis pada Juni lalu disebut membiarkan pengeluaran pertahanan inti berada di level 2,7% dari PDB hingga tahun 2029–2030. Sementara itu, London juga dikabarkan masih kesulitan mencari tambahan 4,7 miliar pound sterling (Rp 111,51 triliun) untuk anggaran pertahanan akibat tekanan fiskal yang sedang berlangsung.
Dalam rangkaian ketegangan yang disebut melatarbelakangi ancaman AS, kemarahan Donald Trump juga sempat memuncak ketika Inggris awalnya menolak permintaan penggunaan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. London dikatakan menolak karena kekhawatiran pada aspek hukum, sebelum kemudian mengubah sikap setelah Teheran membalas dengan menyerang langsung aset-aset militer milik Inggris.
Selain persoalan Iran, London dan Washington disebut tengah terlibat perundingan alot mengenai nasib Kepulauan Chagos di Samudra Hindia yang selama ini menjadi markas militer gabungan keduanya. Pada tahun 2025, Inggris dilaporkan setuju menyerahkan kedaulatannya kepada Mauritius, sambil tetap mempertahankan pangkalan di bawah sewa 99 tahun, namun rencana itu kemudian ditunda pada bulan April.
Penundaan itu terjadi setelah Donald Trump mengecam kesepakatan tersebut sebagai sebuah kesalahan besar. Dengan rangkaian isu yang saling terhubung—dari Malvinas, target anggaran pertahanan, hingga berbagai keputusan strategis di kawasan—ancaman AS terhadap Inggris dibaca sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan sikap dan komitmen yang lebih nyata.
