jurnalistik.co.id – Pejabat tinggi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dijadwalkan bertemu di Istanbul untuk menjalankan pertemuan komite pertama dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah. Langkah itu dilakukan beberapa pekan setelah kesepakatan ditandatangani pada 7 Agustus di kota suci Mekkah.
Kementerian Luar Negeri Turki menyebut, pertemuan tersebut akan menjadi forum awal untuk mengoperasionalkan kerja sama pertahanan ketiga negara. Pertemuan komite pertama ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dan memperdalam kolaborasi di bidang militer.
Dalam agenda yang dipersiapkan, para pihak diperkirakan akan diwakili oleh menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari Arab Saudi, Turki, serta Pakistan. Selain itu, hadir pula kepala staf angkatan darat masing-masing negara.
Menurut rancangan pakta, serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiganya. Dengan demikian, hubungan pertahanan tidak berhenti pada pernyataan politik, melainkan masuk ke mekanisme kolektif yang disepakati bersama.
Fokus keamanan internasional
Pembahasan di Istanbul, sebagaimana disampaikan Ankara, akan berpusat pada keamanan internasional dan upaya untuk memperdalam kerja sama pertahanan di antara ketiga negara. Pertemuan tersebut juga menjadi kelanjutan dari penandatanganan pakta pada 7 Agustus, yang menetapkan kerangka kerja bagi kerja sama pertahanan yang lebih erat.
Kesepakatan yang ditandatangani itu menegaskan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Klaim ini juga dibingkai sebagai upaya memadukan respon kolektif, sejalan dengan prinsip pertahanan kolektif yang dikenal dalam rumusan Pasal 5 NATO.
Mekanisme koordinasi, latihan bersama, dan industri pertahanan
Berita Terkait
Ankara menyatakan bahwa negara-negara tersebut akan membangun mekanisme untuk mengoordinasikan kerja sama pertahanan. Mekanisme tersebut mencakup pelaksanaan latihan militer gabungan serta kolaborasi dalam industri pertahanan.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut perjanjian ini secara teknis sebanding dengan ketentuan pertahanan bersama Pasal 5 NATO. Ia juga menekankan bahwa pakta tersebut dibentuk untuk mengatur koordinasi pertahanan secara lebih terarah di antara para pihak.
Sementara itu, pihak Pakistan menegaskan karakter pakta sebagai langkah defensif. Pakistan menyatakan kesepakatan tersebut tidak diarahkan untuk melawan negara tertentu, melainkan berfokus pada penjaminan keamanan.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menambahkan bahwa negaranya akan bekerja sama dengan Arab Saudi dan Turki untuk memainkan peran konstruktif dalam memastikan pertahanan negara serta kawasan yang lebih luas. Ia turut menyambut baik dukungan Presiden AS Donald Trump terkait penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah.
“Saya sangat menghargai kata-kata dukungan yang baik dari Presiden Donald Trump terkait penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah,” ujar Sharif dalam sebuah pernyataan. “Bersama dengan negara sahabat, Kerajaan Arab Saudi dan Republik Turki, Pakistan akan terus memainkan peran konstruktif dalam menjamin pertahanan negara kami sendiri maupun kawasan secara keseluruhan,” tambahnya.
Penguatan kelembagaan dan keberlanjutan kerja sama
Kementerian pertahanan Turki menyebut ketiga negara akan mempertemukan para menteri senior, mengadakan latihan bersama, serta memperdalam kerja sama industri pertahanan berdasarkan pakta militer yang ditandatangani pekan lalu. Penyebutan itu merujuk pada perjanjian yang ditandatangani pada 7 Agustus.
Dalam sebuah pengarahan mingguan di Ankara, kementerian pertahanan menyatakan tujuan mendasar pakta tersebut adalah memastikan hubungan pertahanan dan militer ditempatkan pada landasan yang “lebih bersifat kelembagaan dan berkelanjutan”. Dengan kata lain, kerja sama yang dibangun diarahkan agar punya kesinambungan melalui mekanisme yang jelas dan terinstitusionalisasi.
Dengan pertemuan komite pertama di Istanbul sebagai tahap awal, ketiga negara menargetkan agar kerangka pertahanan bersama yang sudah disepakati dapat segera diikuti oleh koordinasi praktis. Langkah ini diharapkan menghasilkan panduan yang lebih jelas untuk latihan, kolaborasi industri pertahanan, serta penyelarasan kebijakan di masa mendatang.
