jurnalistik.co.id – Pemerintah Kota Jakarta Selatan masih mengkaji penyeberangan alternatif pascaroboÂhnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan. Langkah sementara yang dipertimbangkan, yakni menyediakan zebra cross agar arus mobilitas warga tetap bisa berjalan.
JPO tersebut roboh setelah ditabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa (14/7/2026) dini hari. Peristiwa itu membuat badan JPO bergeser dan menutup sebagian ruas jalan, sehingga kebutuhan solusi transisi menjadi perhatian utama Pemkot.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan untuk menentukan skema penyeberangan yang paling tepat bagi masyarakat.
“Kita sedang koordinasi sama Sudin Perhubungan. Kalau untuk membangun JPO saat ini enggak mungkin, karena memang anggaran kita sudah ditetapkan. Nanti kita akan bicara dengan Dishub bagaimana penempatannya, mungkin enggak geser lagi atau gimana,” kata Rifki kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2026).
Rifki menegaskan, opsi pembangunan JPO baru tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, proses yang diperlukan mencakup perencanaan dan kajian, serta bergantung pada ketersediaan anggaran.
Karena itu, Pemkot mengarahkan pembahasan pada kemungkinan penyesuaian kebutuhan penyeberangan di area terdampak. Pertimbangan itu mencakup apakah sarana penyeberangan perlu tetap dipertahankan melalui bentuk yang lain hingga pembangunan JPO bisa dilakukan sesuai tahapan yang semestinya.
“Yang kita sekarang pikirkan bagaimana, apakah itu (JPO) perlu masih sarana untuk menyebrang bagaimana, karena kan untuk membangun jembatan enggak segampang itu juga kan, kita perlu anggaran,” ucap dia.
Selain mengkaji penyeberangan sementara, Pemkot juga mempertimbangkan kemungkinan pembangunan JPO baru di lokasi yang sama atau dipindahkan ke titik lain. Rifki menjelaskan koordinasi dengan Sudinhub dan Dishub dibutuhkan untuk menentukan penempatan yang paling sesuai.
“Ya, apa itu untuk penempatan JPO atau zebra cross sementara dulu atau gimana, kan seperti itu,” ujar Rifki.
Pengalihan sementara jadi fokus
Dari sisi kebijakan, Rifki menyebut bahwa keputusan terkait skema penyeberangan sementara akan dirumuskan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Pembahasan ini mencakup penempatan dan kemungkinan penyesuaian agar warga tetap memiliki akses menyeberang secara lebih aman.
Berita Terkait
Sementara itu, ketersediaan anggaran menjadi faktor pembatas untuk proyek pembangunan yang sifatnya permanen. Rifki menuturkan bahwa anggaran saat ini sudah ditetapkan, sehingga tahapan membangun JPO tidak bisa dilakukan secara serta-merta.
Dalam kondisi tersebut, zebra cross menjadi alternatif yang dipertimbangkan sebagai solusi sementara. Pemkot berupaya memastikan kebutuhan masyarakat tidak terhenti meski JPO tidak lagi berfungsi pascakejadian.
Proses tanggung jawab diserahkan ke kepolisian
Rifki juga menjelaskan bahwa urusan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan JPO saat ini berada di ranah kepolisian. Ia menyebut bahwa proses penyelidikan sedang berlangsung.
“Ya kan kita ada aparat untuk yang kayak-kayak gitu. Itu sudah di kepolisian, makanya kita serahkan ke mereka,” kata Rifki.
Menurutnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun JPO baru masih menunggu hasil kajian serta perkembangan penyelidikan. Pemkot akan menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan yang dinilai melalui proses tersebut.
“Kalau memang nanti JPO itu dibutuhkan, ya mau enggak mau mesti gunakan APBD lagi, ya kami akan gunakan. Tapi pasti lewat kajian dulu nanti,” ujar dia.
Kasus ini bermula ketika sebuah truk pengangkut alat berat menabrak JPO di Jalan Kapten Tendean Nomor 85, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/7/2026) dini hari. Akibat benturan, badan JPO bergeser lalu roboh, sehingga menutup sebagian ruas jalan dan berdampak pada pola lalu lintas sekitar.
Pantauan di lokasi menunjukkan arus lalu lintas menuju Blok M mengalami kepadatan. Selain itu, akses dari arah Pancoran serta kawasan Kantor Transvision juga turut mengalami kendala seiring kondisi ruas yang sebagian tertutup.
Sopir truk, Andre (28), mengaku tidak fokus saat mengemudi karena sedang melihat peta digital di telepon genggam untuk mencari arah tujuan. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari informasi awal terkait kondisi di saat kejadian berlangsung.
Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keterbatasan proyek pembangunan dalam waktu dekat, Pemkot Jakarta Selatan memilih mengutamakan pengaturan penyeberangan sementara sambil menunggu hasil kajian serta perkembangan proses kepolisian. Koordinasi dengan Sudinhub dan Dishub menjadi langkah awal untuk menentukan skema yang dianggap paling efektif dan aman bagi masyarakat.
