jurnalistik.co.id – Memasuki puncak musim kemarau, Kabupaten Bekasi terus menghadapi lonjakan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah. BPBD setempat menyebut dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga mulai mengancam sektor pertanian.
Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi, prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau di daerah itu berlangsung pada Juli hingga September 2026. Dodi menjelaskan, sejak fase puncak berjalan, permohonan bantuan air bersih dari masyarakat juga mengalami peningkatan.
Dodi menyampaikan bahwa berdasarkan laporan permohonan bantuan air bersih sampai dengan 28 Juli 2026, wilayah terdampak kekeringan bertambah. Ia merinci adanya tambahan desa yang masuk kategori terdampak dalam periode tersebut.
“Berdasarkan laporan permohonan bantuan air bersih dari masyarakat sampai dengan 28 Juli 2026, wilayah terdampak kekeringan bertambah menjadi 23 desa yang tersebar di sembilan kecamatan,” ujar Dodi dalam keterangan resminya, Rabu (29/7/2026).
Data BPBD menyebut terdapat 10.254 kepala keluarga (KK) atau 30.593 jiwa yang terdampak krisis air bersih. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan harian warga, terutama di area yang sulit memperoleh pasokan air dalam waktu dekat.
Dampak kemarau juga merembet ke aktivitas pertanian. BPBD mencatat sekitar 2.499 hektar lahan pertanian di 45 desa pada 15 kecamatan mengalami kekeringan, sehingga risiko penurunan hasil menjadi perhatian utama pada fase puncak musim kemarau.
Untuk merespons situasi tersebut, BPBD terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih seiring bertambahnya permohonan bantuan. Dodi menyebut penanganan dilakukan dengan menargetkan titik-titik lokasi yang membutuhkan distribusi.
“BPBD mencatat telah terjadi 83 titik lokasi kekeringan yang membutuhkan pendistribusian air bersih. Hingga saat ini, total 2.892.300 liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat,” jelas Dodi.
Penyaluran air bersih itu berasal dari berbagai instansi dan perusahaan, tidak hanya mengandalkan satu sumber. BPBD Kabupaten Bekasi menyumbang 1.118.000 liter, sementara Perumda Tirta Bhagasasi menyalurkan 908.000 liter.
Berita Terkait
Selain itu, PMI tercatat menyalurkan 580.000 liter. Ada pula distribusi dari Delta Mas sebanyak 33.000 liter, PT Hyundai 6.000 liter, serta BBWS Ciliwung Cisadane 40.000 liter.
BPBD juga mencantumkan dukungan lain, yakni BBWS Citarum 16.000 liter, Yayasan BMI 8.000 liter, dan Yayasan SCK 160.000 liter. Dari pihak perusahaan, terdapat kontribusi PT EJIP 10.000 liter dan DPC GAMKI 5.000 liter.
Untuk melengkapi pasokan, bantuan CSR Jababeka tercatat sebesar 8.300 liter. Dodi menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan agar pendistribusian bantuan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait,” kata Dodi. Koordinasi dilakukan, antara lain, dengan Perumda Tirta Bhagasasi untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Di sisi teknis, BPBD menggandeng Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Perum Jasa Tirta (PJT) II. Kolaborasi itu diarahkan untuk menangani dampak kemarau, termasuk kebutuhan penanganan pada lahan pertanian terdampak.
Selain aspek distribusi air dan penanganan dampak pertanian, BPBD juga melakukan langkah antisipasi di bidang kesehatan. Bersama Dinas Kesehatan, BPBD mengantisipasi potensi munculnya penyakit selama musim kemarau berlangsung.
Upaya pendampingan bantuan air bersih juga melibatkan koordinasi dengan klaster terkait. Dodi menyebut langkah tersebut ditempuh agar bantuan dapat tersalurkan lebih efektif ke wilayah yang terdampak bencana kekeringan.
“Kami juga berkoordinasi dengan anggota Klaster Logistik agar ikut berkontribusi dalam pendistribusian bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak bencana kekeringan,” ujar Dodi.
Dengan puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026, tantangan pemenuhan air bersih dan perlindungan sektor pertanian diperkirakan akan terus menjadi fokus penanganan. BPBD menempatkan distribusi bantuan sebagai langkah cepat, sambil menguatkan kerja sama antarlembaga agar respons terhadap kondisi di lapangan tetap terukur.
