jurnalistik.co.id – Kondisi kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026 dinilai mulai memberi tekanan pada dua aspek sekaligus: ketersediaan air dan keberlangsungan produksi pertanian di Lampung. Ancaman tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menyiapkan opsi hujan buatan sebagai langkah antisipasi.
Di Bandar Lampung, BPBD melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) menyatakan akan menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bila kebutuhan air meningkat dan kekeringan berlanjut. Opsi ini diposisikan sebagai respons pemerintah agar dampak krisis air tidak merembet pada sektor pertanian.
Menurut Kepala Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Muhammad Fareza Revanza, strategi hujan buatan menjadi alternatif yang disiapkan ketika kondisi kemarau semakin memburuk. Ia menekankan bahwa musim kering yang panjang berpotensi menimbulkan krisis air sekaligus mengganggu produksi pertanian.
Lampung disebut sebagai salah satu penyangga pangan nasional dengan beberapa komoditas unggulan, termasuk padi, kopi, jagung, serta berbagai hasil perkebunan lainnya. Karena itu, ketika pasokan air menurun, sektor pertanian dinilai menjadi bagian yang paling rentan terkena dampak.
Fareza menyampaikan kekhawatirannya bukan hanya pada kekeringan itu sendiri, melainkan pada konsekuensi lanjutan yang dapat muncul. Ia mengatakan, “Yang paling kami khawatirkan bukan hanya kekeringan, tetapi dampak lanjutannya terhadap sektor pertanian. Kalau pasokan air terus berkurang, risikonya bisa sampai gagal panen dan itu akan berdampak pada perekonomian daerah,” kata Fareza kepada Kompas.com, Senin (27/7/2026).
Di luar soal pertanian, BPBD juga mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air selama periode kemarau. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lebih lama, kebutuhan untuk rumah tangga maupun lahan pertanian diperkirakan ikut bertambah.
Situasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu perebutan sumber air, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada sumur maupun sumber air permukaan. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat mitigasi sejak dini agar dampak sosial maupun ekonomi bisa ditekan.
Ia menilai gangguan tidak akan berhenti pada kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh air. “Kalau kemarau berlangsung lama, bukan hanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air, tetapi sektor pertanian juga akan terdampak. Ini yang sedang kami antisipasi,” ujarnya.
Berita Terkait
OMC diarahkan untuk menambah curah hujan
Langkah yang disiapkan BPBD antara lain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Revanza menjelaskan bahwa OMC pada dasarnya diarahkan untuk memicu turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan air.
Ia membedakan pendekatan operasi yang dilakukan pada awal tahun dengan yang direncanakan menghadapi puncak kemarau. Dalam konteks awal tahun, OMC dilakukan untuk mengurangi curah hujan saat ancaman banjir meningkat.
Adapun operasi untuk musim kemarau kali ini disebut menggunakan teknologi yang sama, tetapi arah penerapannya berbeda. Tujuannya bukan menahan hujan, melainkan menambah curah hujan agar kekeringan tidak berdampak terlalu luas.
“Teknologinya sama, tetapi pendekatannya berbeda. Awal tahun kami mengurangi curah hujan karena ancaman banjir, sedangkan sekarang justru menambah curah hujan untuk mengurangi dampak kekeringan,” katanya.
Keputusan pelaksanaan OMC, menurut Fareza, akan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Selain itu, hasil pemantauan dari BMKG mengenai tren musim kemarau juga menjadi rujukan penting.
Dengan kerangka itu, BPBD berupaya memastikan langkah hujan buatan tetap selaras dengan dinamika lapangan. OMC dipersiapkan sebagai jalan keluar bila tren kemarau menunjukkan risiko lanjutan yang dapat mengganggu pasokan air dan mengancam hasil panen.
Persiapan tersebut juga dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah yang bergantung pada sektor pertanian. Jika pasokan air terus menurun dan produksi ikut tertekan, dampaknya diperkirakan dapat merembet pada perekonomian setempat sebagaimana yang ditekankan Fareza.
BPBD Lampung, melalui Pusdalops, menempatkan operasi hujan buatan sebagai bagian dari mitigasi berbasis antisipasi. Dengan demikian, ketika memasuki periode puncak kemarau pada September 2026, pemerintah memiliki rencana untuk mengurangi risiko krisis air dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
