Peristiwa

Saat Sumur Mengering, 60 KK Tanah Laut Harus Bayar Rp75.000 untuk Satu Tandon Air Bersih

×

Saat Sumur Mengering, 60 KK Tanah Laut Harus Bayar Rp75.000 untuk Satu Tandon Air Bersih

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Sumur Mengering, 60 KK di Tanah Laut Terpaksa Beli Air Bersih Rp 75.000 per Tandon

jurnalistik.co.id – Kemarau panjang membuat sumur-sumur gali di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mulai mengering. Akibatnya, sebanyak 60 kepala keluarga (KK) terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan harian.

Warga yang terdampak berasal dari RT 8 dan RT 9. Di dua wilayah itu, akses air dari sumur-sumur yang selama ini menjadi andalan warga tidak lagi bisa diandalkan karena kondisi sumber air menurun.

Menurut Kepala Desa Damit Hulu Edy Suhendra, persoalan paling terasa di RT 8 dan RT 9. “RT 8 dan RT 9 memang tidak ada sumur bornya. Ada satu sumur bor, tetapi tidak berfungsi,” ujar Edy, seperti dikutip pada Senin (27/7/2026).

Edy menyebut, sekitar 60 KK atau kurang lebih 150 jiwa mulai kesulitan mendapatkan air bersih setelah sumur gali dengan kedalaman rata-rata sekitar delapan meter mengering. Untuk aktivitas seperti mandi dan mencuci, warga harus menempuh perjalanan sekitar 200 meter menuju sungai.

Namun, debit sungai juga terus menyusut seiring musim kemarau. Warga kemudian menghadapi kekhawatiran bahwa sungai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat jika cuaca kering masih berlangsung.

Beralih dari sumber alami, warga kemudian mengandalkan pembelian air bersih yang diantar menggunakan mobil tandon. Harga satu tandon berkapasitas sekitar 1.200 liter mencapai Rp 75.000, sehingga menjadi pengeluaran tambahan selama periode kekeringan.

Di tingkat pemerintahan desa, dampak kekeringan juga dirasakan. Sumur di kantor Desa Damit Hulu yang berada di RT 5 dilaporkan telah mengering sejak sekitar dua pekan terakhir, sehingga kebutuhan air kantor desa dipenuhi dengan cara membeli air bersih.

Sebagai langkah sementara, pemerintah desa melakukan koordinasi dengan perusahaan kelapa sawit setempat, PT GMK. Penyaluran bantuan air bersih dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Laut belum menetapkan langkah penanganan berupa dropping air bersih. Pelaksana BPBD Tanah Laut, Aspi Setia Rahman, menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait mulai mengeringnya sumur warga di sejumlah desa, tetapi keputusan operasional masih menunggu pendataan lapangan.

“Sementara terkait langkah penanganan perihal krisis air bersih akan kami rapatkan segera bersama para camat dulu,” kata Aspi. Ia menambahkan bahwa hasil inventarisasi akan disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar penentuan langkah penanganan, termasuk kemungkinan penyaluran bantuan air bersih ke wilayah yang paling terdampak.

Dengan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, BPBD Tanah Laut bersama pemerintah kecamatan akan memprioritaskan penanganan pada daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Upaya ini dimaksudkan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas ke wilayah lain.

Di tengah kondisi sumber yang melemah, aktivitas harian warga turut berubah. Saat sumur gali mulai tidak lagi memadai, pekerjaan seperti mandi dan mencuci tidak bisa dilakukan langsung dari titik yang biasa dipakai, sehingga warga harus mengatur waktu sambil berjalan menuju sungai sekitar 200 meter.

Perubahan cara memperoleh air juga berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga. Karena debit sungai terus turun, warga kemudian memilih pasokan dari mobil tandon, dengan kapasitas sekitar 1.200 liter yang dijual seharga Rp 75.000 per tandon, menjadi beban tambahan selama masa kemarau.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, keterbatasan air tidak hanya dialami warga. Sumur di kantor desa yang berada di RT 5 dilaporkan mengering sejak sekitar dua pekan terakhir, sehingga operasional kantor juga harus bergantung pada pembelian air bersih sembari menunggu penyaluran bantuan.

Untuk langkah yang lebih terarah, pemerintah desa melakukan koordinasi dengan perusahaan kelapa sawit setempat, PT GMK, dan penyaluran bantuan air bersih dijadwalkan pada awal pekan depan. Sementara itu, BPBD Tanah Laut masih menunggu pendataan lapangan sebelum memutuskan bentuk penanganan dropping, dengan rencana rapat bersama para camat terlebih dahulu agar wilayah yang paling terdampak bisa diprioritaskan.