jurnalistik.co.id – Penyekatan jalan dilakukan di sekitar Grahadi, Surabaya, saat demo mahasiswa dari sejumlah aliansi tiba di lokasi, Rabu (17/6/2026). Berdasarkan pantauan di lapangan, pengamanan tampak hadir mulai dari titik-titik menuju area gedung tersebut.
Penyekatan jalan diberlakukan mulai dari Jalan Tunjungan dan tikungan dekat Jalan Grahadi. Di depan area penyekatan, terdapat beberapa petugas kepolisian yang berjaga untuk mengurai arus massa.
Massa aksi dari BEM Unair sampai di Gedung Grahadi sekitar pukul 14.00 WIB. Sementara itu, massa aksi BEM ABS tiba di lokasi sekitar pukul 14.09 WIB.
Kawat berduri terbentang di sepanjang pintu masuk Grahadi, dengan beberapa personel kepolisian berjaga di gerbang utama. Beberapa poster juga dibentangkan di area tersebut.
Salah satu poster bertuliskan “Jangan Andalkan Lantai Kamar Mandi Ini Perihal Nasibmu Sendiri!”. Poster lain memuat pesan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab? More Like Kemanusiaan yang Adil dan Selektif”.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam orasi, mereka juga menyatakan penolakan terhadap program MBG serta UU militer.
Dalam kesempatan itu, salah seorang orator menyatakan, “BEM UNAIR secara tegas menolak pelaksanaan MBG ( Makan Bergizi Gratis ). Generasi apa yang saat ini diharapkan negara,”. Pernyataan tersebut disampaikan di depan Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6/2026).
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, mengatakan aksi digelar untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara. Ia menyebut pihaknya telah menyusun 16 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi.
Senja menyatakan, “Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama,”. Ucapan itu disampaikan Rizqi pada Selasa (16/6/2026).
Selain menyoroti MBG dan kebijakan terkait, mahasiswa juga mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Mereka menolak militerisme dan meminta militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
Tuntutan lain yang disampaikan mencakup penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Massa juga menuntut pembebasan seluruh tahanan politik tanpa syarat, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan.
Mahasiswa juga menuntut agar kebebasan pers dijamin dalam situasi yang mereka sebut terkait ruang sipil. Mereka turut menyatakan menolak berbagai bentuk pelanggaran HAM serta upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
Di sisi lain, beberapa poin-poin tuntutan yang akan disampaikan Aliansi BEM Surabaya (ABS) menekankan aspek kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. ABS, antara lain, menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
ABS juga mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot. Selain itu, mereka menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.
ABS mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor. Mereka juga menyatakan menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, termasuk menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI karena dinilai berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
Dalam tuntutan berikutnya, ABS menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya SWL Surabaya. Mereka juga menegaskan negara wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.
ABS menuntut pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi. Menurut mereka, kerusakan tersebut secara nyata menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.
Pada bagian lain, massa meminta evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP. Mereka menilai pemerintah harus segera membangun sistem mitigasi yang jelas, memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, serta bebas korupsi.
Dengan pengawalan di sekitar Grahadi dan sejumlah titik penyekatan, para peserta menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut sebagai bagian dari upaya menyuarakan kritik kebijakan pemerintah. Sejumlah poster yang dipasang serta pernyataan dalam orasi menjadi penanda utama fokus keberatan yang dibawa massa pada hari tersebut.
