jurnalistik.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi unjuk rasa sopir angkutan kota (angkot) M44 di depan Balai Kota DKI pada Kamis (6/8/2026). Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengkaji tuntutan yang disampaikan para pengemudi.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Balai Kota Jakarta. Ia mengatakan, “Ya, nanti saya minta Dinas Perhubungan untuk mempelajari ya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono tidak memberikan penjelasan lanjutan mengenai rincian tuntutan para sopir. Ia hanya menegaskan aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, “Tetapi namanya juga negara demokrasi apa saja boleh untuk berdemo,” kata Pramono.
Aksi para sopir berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tepat di depan Balai Kota DKI. Sejumlah pengemudi yang melakukan demonstrasi mengenakan kemeja berwarna biru dan berkumpul di area tersebut.
Menurut pengamatan di lokasi, sopir yang berunjuk rasa berasal dari angkot M44 trayek Kampung Melayu-Tebet. Para pengemudi membawa spanduk bertuliskan, “Jangan abaikan nasib ribuan sopir angkot yang butuh kehidupan layak”. Spanduk tersebut digantungkan menggunakan tali rafia yang diikatkan pada pagar Balai Kota DKI.
Para sopir menyatakan tuntutan mereka tidak mengarah pada penghapusan layanan JakLingko. Sebaliknya, mereka meminta pengembalian rute JakLingko 48A sesuai hasil survei awal.
Salah seorang sopir, Darto, menjelaskan bahwa tuntutan mereka berangkat dari pertimbangan terhadap kemungkinan kebijakan yang ada. Ia menuturkan, “Kalau masalah hapus (JakLingko), saya enggak bisa. Terus, yang dari rute pertama tadi saya jelasin, belokin dari rute pertama JakLingko, itu mintanya semua driver sopir.”
Senada dengan Darto, Margani menyampaikan bahwa rute JakLingko 48A yang diharapkan para sopir merupakan jalur yang sebelumnya telah disurvei bersama, melibatkan Dishub, JakLingko, serta perwakilan sopir M44. Ia menegaskan adanya perubahan dalam jalur yang kemudian dianggap menimbulkan tumpang tindih trayek.
Berita Terkait
Margani menuturkan, “Seharusnya (rute JakLingko) dari Stasiun Tebet belok kiri, Semanggi, langsung ke pemukiman. Tapi ternyata dia lurus, sama jalurnya dengan kita. Jadi satu jalur, bisa empat (moda transportasi). Jadi trayek itu bertindih. Bertindih, enggak boleh bertindih.”
Dalam penjelasan yang disampaikan kepada wartawan di lokasi, para sopir juga menyatakan bahwa fokus tuntutan mereka adalah dikembalikan ke rute awal survei. Margani mengatakan, “Nah saya minta dikembalikan ke rute awal, ke rute awal survei. Sesuai survei JakLingko-nya, sama Dishub.”
Koordinator lapangan, Suwadi, menambahkan bahwa kelompok pengemudi menyiapkan langkah lanjutan apabila permintaan tidak dipenuhi oleh pihak gubernur. Ia menyebut kemungkinan melakukan aksi yang lebih besar, termasuk penutupan akses jalan di sekitar Stasiun Tebet.
Suwadi mengungkapkan, “Kalau tuntutan ini enggak dipenuhi sama gubernur, kita mengadakan aksi lebih gede. Mungkin bisa di Stasiun Tebet langsung, di tempat lokasi. Tutup jalan.”
Perkembangan sikap Pemerintah Provinsi DKI terhadap tuntutan tersebut akan menjadi perhatian setelah Pramono meminta Dishub DKI untuk mempelajari dan mengkaji persoalan yang disampaikan para sopir M44 dalam aksi di Balai Kota.
Di tengah kegiatan tersebut, Pramono Anung menerima aspirasi para sopir angkot yang melakukan demonstrasi di area Balai Kota DKI. Respons gubernur menekankan agar persoalan yang disampaikan tidak berhenti pada pernyataan di lokasi, melainkan ditindaklanjuti melalui kajian oleh perangkat terkait, khususnya Dishub.
Para pengemudi juga menyampaikan bahwa tuntutan mereka memiliki titik tekan yang spesifik, yakni pengembalian rute JakLingko 48A seperti hasil survei awal. Mereka menilai perubahan jalur yang kemudian berjalan lurus berpotensi menimbulkan keterkaitan lintasan dengan trayek mereka, sehingga dianggap menciptakan tumpang tindih yang tidak diinginkan.
Koordinator lapangan Suwadi menegaskan rencana tindak lanjut bila permintaan tersebut tidak memperoleh tindak respons. Menurutnya, kelompok pengemudi menyiapkan kemungkinan eskalasi yang lebih besar, termasuk upaya mengarahkan perhatian publik dengan aksi di sekitar Stasiun Tebet dan penutupan akses jalan pada area tersebut.
