jurnalistik.co.id – Human Tissue Authority (HTA) menemukan sejumlah kegagalan serius dalam layanan pemulasaraan pada Queen’s Medical Centre (QMC) di Nottingham yang dikelola Nottingham University Hospitals (NUH). Temuan itu muncul setelah pemeriksaan tanpa pemberitahuan dan menyoroti risiko terhadap martabat jenazah serta proses identifikasi yang dinilai tidak memadai.
Dalam inspeksi tersebut, HTA melaporkan delapan jenazah ditemukan dalam kondisi “advanced deterioration”, setelah rumah sakit kehabisan ruang penyimpanan beku untuk jenazah. Delapan kasus itu disebut muncul karena jenazah tidak dipindahkan ke freezer dalam waktu yang diperlukan.
Pemeriksaan di QMC juga menyebut adanya kekurangan pada proses pengecekan identitas. HTA menyatakan situasi ini dapat membuat keluarga menerima jenazah yang salah, karena tidak ada kepastian identitas yang cukup kuat sebelum penyerahan dilakukan.
NUH menjalankan layanan pemulasaraan di QMC, dan peringatan itu datang ketika perbaikan justru menjadi sorotan lebih luas setelah laporan masalah perawatan ibu-bayi yang dinilai buruk. Pada Rabu, Ketua tinjauan independen Donna Ockenden mengkritik secara tajam layanan perawatan setelah kematian, saat mengungkap bahwa ratusan keluarga lokal menghadapi pengalaman buruk terkait perawatan maternitas.
Pihak NUH menyampaikan permintaan maaf resmi karena tidak memenuhi standar yang diharapkan. Dalam keterangannya, kepercayaan publik kembali diuji setelah HTA merinci kekurangan yang ditemukan di dua rumah sakit yang dikelola NUH, yakni QMC dan City Hospital.
Temuan HTA menyebut adanya tiga kekurangan kritis, enam kekurangan mayor, dan satu kekurangan minor terhadap standar yang dinilai. Inspeksi dilakukan pada Maret 2026, namun baru kemudian dipublikasikan setelah proses peninjauan selesai.
HTA menilai kurangnya ruang freezer di kedua rumah sakit menyebabkan sebagian jenazah ditempatkan di area berpendingin. Dari jumlah total jenazah yang terdampak, delapan di antaranya menunjukkan kondisi “advanced deterioration” karena tidak segera dipindahkan ke freezer.
Selain isu penyimpanan, HTA juga menemukan praktik pemeriksaan pascakehamilan bayi yang tidak berjalan sesuai kapasitas fasilitas yang semestinya. Alih-alih dilakukan di ruang pemeriksaan pascatemuan yang semestinya, beberapa pemeriksaan pascamortem bayi disebut dilakukan di sebuah lab yang ventilasinya dinilai tidak memadai.
Menurut laporan HTA, hal itu disertai penggunaan staf pendukung yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam perawatan jenazah. HTA menempatkan ini sebagai bagian dari masalah sistemik yang berpengaruh pada kualitas perawatan setelah kematian.
HTA juga menyebut kelemahan pada proses eskalasi insiden. Dalam audit pendamping, ditemukan bahwa hanya sedikit lebih dari separuh dari 145 insiden tercatat yang seharusnya diteruskan kepada regulator tidak pernah dilaporkan sesuai mekanisme eskalasi.
Dalam laporan yang sama, HTA menyatakan bahwa QMC memenuhi sebagian besar standar yang dinilai. Namun, organisasi regulator tetap menilai bahwa perbaikan yang diperlukan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait penyimpanan freezer, identifikasi jenazah, dan lingkungan pemeriksaan pascakematian.
Reputasi NUH semakin mendapat tekanan setelah kasus yang diungkap terkait Harriet Hawkins. Orang tua Harriet, yang meninggal dunia saat stillborn di NUH pada 2016, menemukan bahwa kondisi tubuhnya telah memburuk sedemikian rupa hingga diperlukan “triple-bagged” untuk pemakaman.
Setelah kasus itu, penyelidikan lanjutan disebut menemukan 17 area yang menjadi perhatian. Temuan tersebut kemudian mendorong pemeriksaan tinjauan maternitas independen terhadap perawatan setelah kematian yang dialami 16 bayi lainnya serta satu ibu.
Dalam tinjauan itu, terdapat temuan bahwa salah satu bayi dengan usia gestasi dini justru dibuang sebagai limbah klinis. Selain itu, ada juga laporan bahwa bayi yang salah sempat diserahkan kepada pengarah pemakaman, sementara seorang ibu yang meninggal mengalami pemburukan kondisi yang sangat parah hingga keluarganya disarankan untuk tidak menemuinya sebelum upacara pemakaman.
Ockenden menyatakan dalam laporannya adanya “recurring examples of failure to protect the dignity of the deceased”, termasuk pengaturan yang dinilai tidak memadai untuk melakukan post-mortems pediatrik. Pernyataan itu kembali menjadi dasar perhatian publik terhadap proses perawatan setelah kematian di lingkungan yang sama.
HTA lalu memutuskan untuk meninjau layanan NUH, sebagai regulator yang mengawasi perawatan pemulasaraan di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan menjadi bagian dari upaya memastikan standar dipenuhi dan risiko terhadap identitas maupun martabat jenazah dapat ditekan.
Di sisi lain, kabar penegakan hukum juga menyertai situasi ini. Dua pria dilaporkan dibebaskan dengan jaminan setelah ditangkap terkait praktik pengoperasian dalam layanan pemulasaraan. Penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan misconduct in a public office, bagian dari Operation Perth, penyelidikan kepolisian yang dimulai pada 2023.
Menurut informasi yang diacu, Operation Perth bermula setelah kegagalan yang berujung pada kematian atau cedera serius ratusan bayi. Investigasi itu juga dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Human Tissue Act terkait pengelolaan dan praktik operasional layanan pemulasaraan.
Direktur eksekutif NUH, Anthony May, mengatakan kepada BBC bahwa temuan tersebut “very disappointing”. Ia menyebut adanya “action plan” yang telah disiapkan dan menambahkan permintaan maaf bagi siapa pun yang merasa martabat mereka belum dihormati: “I’m very, very sorry”.
Direktur medis NUH, Manjeet Shehmar, juga menyatakan bahwa sistem dan proses yang digunakan dalam pemulasaraan tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh HTA, oleh kepercayaan NUH sendiri, maupun oleh pasien. Ia menegaskan, NUH “truly sorry” atas hal itu serta menyatakan telah mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan setelah menerima masukan dari HTA.
Shehmar menambahkan bahwa pihaknya serius menanggapi kekhawatiran regulator, dan telah bertemu untuk membahas isu yang disorot serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan demikian, fokus kini bergeser pada implementasi rencana aksi dan upaya memastikan standar identifikasi jenazah, kapasitas penyimpanan, serta prosedur pemeriksaan pascakematian benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
