jurnalistik.co.id – Tiga dekade setelah Peristiwa 27 Juli 1996, PDI Perjuangan menggelar Pameran Sejarah dan Arsip Foto “Meretas Jalan Demokrasi” di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Pameran yang berlangsung Selasa (21/7/2026) ini menjadi ruang refleksi atas tragedi Kudatuli, yang juga dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, sekaligus momentum untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda tentang demokrasi, kreativitas, dan pentingnya menjaga kebudayaan.
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, membuka rangkaian acara secara simbolis dengan memotong pita sebelum memasuki ruang pamer.
Di dalam pameran, Megawati menyusuri deretan arsip dan foto-foto sejarah. Ia tampak memperhatikan dokumentasi perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk berbagai capaian selama masa kepemimpinannya.
Langkah Megawati kemudian berhenti pada panel yang menampilkan kronologi penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 beserta kerusuhan yang menyusul.
Melalui rangkaian visual yang disajikan, pengunjung diajak menelusuri perjalanan demokrasi Indonesia dari masa yang penuh gejolak hingga berbagai tonggak penting yang membentuk perjalanan bangsa.
Kudatuli sebagai simbol ketidakadilan
Dalam sambutannya, Megawati menegaskan bahwa Kudatuli tidak sekadar menjadi catatan sejarah. Ia menyebut peristiwa itu sebagai simbol penyalahgunaan kekuasaan terhadap partai politik yang sah pada masa Orde Baru.
“Kudatuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan! Lah, tempatnya saja sah. Saya didukung juga sah. Tapi, kenapa karena saya yang menang, lalu kok saya dibegitukan? Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita,” kata Megawati.
Megawati juga menyampaikan bahwa ia merasakan tekanan setelah peristiwa tersebut karena beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan.
Dari pengalaman itu, ia mempertanyakan apakah aparat negara akan kembali digunakan demi kepentingan politik.
“Apakah alat negara itu akan dijadikan terus-menerus seperti apa yang saya alami pada waktu itu, pada waktu Kudatuli?” tanya Megawati.
Berita Terkait
Selain itu, Megawati menyinggung fenomena buzzer yang banyak melibatkan anak muda. Menurutnya, kemampuan generasi muda seharusnya digunakan untuk membangun bangsa, bukan menyerang orang lain.
“Masukkan ke dalam hati sanubari bahwa saya adalah orang Indonesia dan saya punya harga diri untuk menjadi orang Indonesia,” tutur Megawati.
Pesan agar otoritarianisme tak terulang
Seusai pidato Megawati, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Megawati menitipkan pesan agar Kudatuli menjadi pelajaran.
Hasto menegaskan bahwa praktik kekuasaan yang otoriter tidak boleh kembali terjadi, karena tragedi itu menunjukkan bahaya penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat.
“Peristiwa tragedi Kudatuli tersebut mengajarkan bahwa watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Hasto menyebut Megawati juga menggarisbawahi pentingnya demokrasi yang ditopang kebebasan pers, masyarakat sipil yang kuat, pendidikan politik yang sehat, serta penegakan hukum yang adil.
Ia menambahkan, Megawati mengingatkan agar ruang politik tidak diwarnai fitnah maupun serangan terhadap pribadi lawan politik.
“Ibu Mega juga mengingatkan bagaimana politik yang sering bising karena berbagai upaya-upaya untuk mendeskreditkan, termasuk dari aspek-aspek pribadi, harus dijauhkan dan politik tidak boleh dengan fitnah,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan akan terus mendorong kritik yang berfokus pada kebijakan, bukan menyerang individu. Dengan cara itu, praktik demokrasi diharapkan tetap berjalan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
Lewat penataan arsip foto dan panel kronologi, pameran ini mengajak pengunjung menyusun ulang ingatan kolektif, sekaligus menghubungkannya dengan tantangan yang masih relevan: bagaimana demokrasi dapat bergerak maju tanpa merusak nilai-nilai kebudayaan.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati menyoroti cara anak muda diarahkan memanfaatkan kemampuan, agar perhatian tidak tersedot untuk menyerang pihak lain, melainkan dipakai untuk merumuskan kontribusi yang nyata bagi bangsa.
Rangkaian pesannya juga menegaskan komitmen menjaga ruang politik tetap beradab: kebebasan pers, kekuatan masyarakat sipil, pendidikan politik yang sehat, dan penegakan hukum yang adil perlu menjadi pijakan agar kekuasaan tidak kembali berubah menjadi otoritarianisme.
