jurnalistik.co.id – SUMATERA — BLACKOUT atau pemadaman listrik berskala luas yang terjadi di Sumatera dalam beberapa hari ini tidak cukup dibaca sebagai gangguan teknis semata. Dalam kerangka negara hukum yang mengakui hak asasi manusia, peristiwa seperti ini juga harus dilihat sebagai terganggunya akses warga atas pelayanan publik yang esensial.
Pertanyaan yang paling penting karena itu bukan hanya mengapa listrik padam. Ada pertanyaan lain yang sama mendesaknya: siapa yang paling dirugikan, bagaimana negara bertanggung jawab, dan seperti apa pemulihan yang adil bagi masyarakat terdampak. Di titik ini, blackout bukan sekadar urusan jaringan, tetapi juga urusan keadilan dan perlindungan warga.
Dari perspektif hukum publik, pelayanan listrik tidak dapat ditempatkan sebagai relasi bisnis biasa antara penyedia jasa dan konsumen. Listrik adalah pelayanan umum yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Karena itu, penyelenggaraannya semestinya tunduk pada prinsip keandalan, akuntabilitas, transparansi, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga yang terdampak.
Kerangka itu sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dalam pembacaan artikel ini, ketentuan tersebut menegaskan bahwa listrik tidak bisa dipandang sebagai komoditas biasa yang sepenuhnya diserahkan pada logika pasar.
Atas dasar itu, negara memberikan pengelolaan bidang ketenagalistrikan kepada Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini PT PLN. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PLN bukan sekadar korporasi penyedia layanan listrik, melainkan instrumen negara dalam menjalankan mandat konstitusional di bidang ketenagalistrikan.
Posisi PLN yang dominan, bahkan dalam banyak aspek bersifat monopolistik, menempatkannya pada standar tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha biasa. Masyarakat pada umumnya tidak memiliki pilihan penyedia listrik alternatif. Karena itu, relasi antara PLN dan masyarakat tidak dapat sepenuhnya dibaca sebagai hubungan kontraktual privat seperti hubungan dagang pada umumnya.
Ketergantungan masyarakat terhadap satu penyelenggara utama layanan listrik membuat setiap gangguan pasokan dalam skala luas berubah menjadi persoalan publik. Saat listrik padam, yang terdampak bukan hanya sistem, tetapi juga aktivitas warga, ritme layanan dasar, dan rasa aman dalam menjalani keseharian. Dalam kerangka ini, pemulihan pasokan tidak cukup dipahami sebagai langkah teknis, melainkan juga sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memastikan hak warga tetap terlindungi.
Keberlanjutan rantai pasok listrik dan keadilan energi bagi masyarakat
Blackout di Sumatera juga perlu dibaca melalui konsep keadilan energi. Dalam kerangka ini, persoalan energi tidak hanya dinilai dari apakah masyarakat sudah memiliki akses terhadap listrik. Yang juga penting ialah apakah akses itu tersedia secara berkelanjutan, andal, terjangkau, aman, nondiskriminatif, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
Dengan cara pandang seperti itu, listrik tidak berhenti sebagai urusan menyala atau padam. Listrik berkaitan dengan kualitas layanan yang diterima warga dan dengan sejauh mana negara serta penyelenggara layanan mampu menjaga keberlangsungan pasokan secara adil. Semakin luas dampak pemadaman, semakin besar pula tuntutan agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga memulihkan rasa keadilan publik.
Karena itu, blackout Sumatera patut ditempatkan dalam pembicaraan yang lebih luas tentang tanggung jawab negara, mandat konstitusi, dan hak asasi manusia. Jika listrik adalah bagian dari hajat hidup orang banyak, maka kegagalan pasokannya juga harus dilihat sebagai perkara yang menyentuh langsung kepentingan warga. Di situlah ukuran keadilan energi menjadi relevan: bukan hanya soal listrik kembali hidup, tetapi juga soal bagaimana negara memastikan peristiwa serupa tidak dibiarkan menjadi beban sepihak bagi masyarakat.
