jurnalistik.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino ekstrem pada periode 2026-2027 yang kerap disebut El Nino Godzilla. Langkah itu disampaikan Dody dalam Infratalks di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
Menurut Dody, penanganan tidak cukup dilakukan secara parsial karena dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian. Fenomena tersebut juga berpotensi memengaruhi infrastruktur sumber daya air yang menjadi tanggung jawab kementerian.
Pembentukan satgas lintas direktorat
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Satgas tersebut melibatkan berbagai unit di lingkungan Kementerian PU dan diarahkan sebagai wadah koordinasi lintas Direktorat Jenderal.
Dody menegaskan pembentukan satgas diperlukan agar kesiapan infrastruktur dapat terjaga menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi akibat El Nino 2026-2027. “Khusus masyarakat, El Nino, saya akan bentuk Satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027,” kata Dody.
Dody juga menjelaskan alasan satgas harus bersifat lintas Direktorat Jenderal. “Kenapa harus ada satgas? Yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan, tapi juga mungkin di beberapa titik sepam-sepam kita juga mungkin akan kekeringan. Bendungan-bendungan juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Karena disini sudah ada lintas Direktorat Jenderal, ada SDA, ada Cipta Karya, dan sebagainya,” jelasnya.
Dengan pola koordinasi tersebut, Kementerian PU menempatkan kesiapan infrastruktur sumber daya air sebagai bagian dari respons terstruktur terhadap kondisi kekeringan. Dody menekankan bahwa cakupan dampak tidak terbatas pada satu jenis fasilitas atau satu wilayah, sehingga koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dari strategi.
Mitigasi melalui pengeboran dan penguatan irigasi
Dody menyampaikan bahwa upaya mitigasi telah dijalankan sejak jauh hari. Salah satunya dilakukan melalui pengeboran sumber air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang.
Ia memberikan contoh, di seluruh Indonesia upaya tersebut dijalankan, termasuk di wilayah yang tidak selalu identik dengan kekeringan. “Di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, misalnya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu kita beberapa titik juga melakukan pengeboran. Jadi di semua titik, tidak cuma tempat-tempat yang terkenal kering misalnya NTT tapi juga di tempat-tempat lain juga begitu,” ujar Dody.
Selain menyiapkan akses sumber air, Kementerian PU juga memperkuat kesiapan sektor pertanian. Penguatan dilakukan melalui pembangunan saluran irigasi tersier untuk mendukung aliran air sampai kebutuhan di tingkat yang lebih dekat dengan lahan pertanian.
Dody juga mengulas bahwa sebelumnya pemerintah menghadapi kendala terkait keterbatasan data jaringan irigasi. Karena itu, Kementerian PU kini berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pendataan dan pemetaan jaringan irigasi agar penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih efektif.
Rencana percepatan jalan daerah dengan dukungan pendanaan
Dalam pembahasan yang sama, Dody menyinggung kelanjutan program pembangunan jalan daerah. Program tersebut kini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah berencana memanfaatkan pendanaan dari Bank Dunia. Dody menyampaikan bahwa rencana pendanaan tersebut ditujukan guna mendukung pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah pada 2027.
Dody menyatakan permohonan skema pendanaan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat target implementasi. “Kita minta loan dari World Bank untuk kita bisa kejar lebih cepat untuk Inpres Jalan Daerah (2027). Rp17 triliun,” ujarnya.
Adapun nilai pinjaman yang tengah diusulkan mencapai Rp17 triliun. Dana itu diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas dan konektivitas jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan Dody mencakup dua fokus utama: kesiapan infrastruktur menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino 2026-2027, serta percepatan konektivitas jalan daerah melalui program Inpres yang didukung pendanaan Bank Dunia. Kedua bagian tersebut diposisikan sebagai respons yang saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan layanan infrastruktur di tengah tantangan musim dan pembangunan.
