jurnalistik.co.id – JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres akan memberikan anugerah penghormatan anumerta kepada 4.500 anggota pasukan perdamaian yang gugur sejak 1948. Agenda penghormatan itu akan digelar di Markas Besar PBB pada Jumat pekan depan, 5 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Internasional Penjaga Perdamaian.
Dalam rangkaian acara tersebut, Guterres juga akan meletakkan karangan bunga simbolis untuk 4.500 anggota pasukan perdamaian. Selain itu, ia akan menganugerahkan Medali Dag Hammarskjold kepada 68 personel militer, polisi, dan sipil yang gugur dalam beberapa tahun terakhir.
Dari 68 nama itu, dua di antaranya berasal dari Indonesia. Mereka adalah Kopral Dua Eko Prambudi Santoso, yang bertugas bersama Misi Stabilisasi Organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo atau MONUSCO, serta Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo, yang bertugas bersama Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah atau MINUSCA.
Keduanya wafat pada 2025. Dengan penghargaan itu, PBB memberikan pengakuan atas pengabdian mereka dalam misi perdamaian internasional, bersama puluhan personel lain yang juga gugur dalam tugas di berbagai penugasan PBB.
Penghormatan untuk penjaga perdamaian
Guterres menegaskan bahwa peringatan ini ditujukan untuk menghormati para penjaga perdamaian, baik yang telah mendahului maupun yang masih bertugas saat ini. Ia menyebut momentum itu sebagai penegasan kembali tanggung jawab bersama untuk menghormati dan memperkuat kerja mereka.
“Pada Hari Internasional ini, kita menghormati para penjaga perdamaian, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih bertugas saat ini, serta menegaskan kembali tanggung jawab bersama kita untuk menghormati dan memperkuat kerja mereka,” kata António Guterres, dikutip Jumat (29/05/2026).
Ia menambahkan, “Tidak seorang pun seharusnya meninggal saat mengabdi demi perdamaian. Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, dan Negara-Negara Anggota harus memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB setiap saat.”
Pernyataan itu menempatkan sorotan pada risiko besar yang terus melekat dalam misi penjaga perdamaian. Di tengah tugas yang dijalankan di wilayah konflik dan daerah rawan, PBB kembali menegaskan bahwa keselamatan personel menjadi tanggung jawab yang harus dijaga oleh negara-negara anggota setiap saat.
Bagi Indonesia, penghargaan anumerta untuk Eko Prambudi Santoso dan Sri Widodo menjadi pengakuan atas kontribusi dua personel yang gugur saat menjalankan tugas di bawah bendera PBB. Keduanya masuk dalam daftar 68 personel yang akan menerima Medali Dag Hammarskjold pada agenda penghormatan di Markas Besar PBB tersebut.
Acara ini juga menjadi pengingat bahwa misi perdamaian tidak hanya menuntut komitmen diplomatik, tetapi juga pengorbanan nyata dari para personel yang diterjunkan ke lapangan. Dalam catatan PBB, ribuan penjaga perdamaian telah gugur sejak 1948, dan nama-nama mereka akan kembali mendapat penghormatan dalam peringatan mendatang.
Penghargaan yang dijadwalkan di Markas Besar PBB itu menegaskan bahwa pengabdian para penjaga perdamaian tidak berhenti pada masa tugas mereka saja. Dalam perspektif PBB, pengorbanan para personel yang gugur menjadi bagian penting dari sejarah panjang misi perdamaian yang telah berlangsung sejak 1948, sekaligus pengingat bahwa kerja di lapangan selalu membawa risiko yang nyata.
Daftar penerima Medali Dag Hammarskjold tahun ini juga memperlihatkan bahwa kehilangan dalam misi perdamaian dialami oleh berbagai unsur, mulai dari militer, polisi, hingga sipil. Dengan masuknya dua nama asal Indonesia, penghargaan tersebut memberi tempat bagi kontribusi personel Indonesia dalam operasi PBB di Republik Demokratik Kongo dan Republik Afrika Tengah, dua wilayah yang sejak awal memang identik dengan tantangan keamanan yang tinggi.
Peringatan Hari Internasional Penjaga Perdamaian pun kembali menjadi ruang untuk menegaskan bahwa dukungan terhadap misi PBB tidak cukup berhenti pada pujian seremonial. Seruan agar keselamatan personel dijaga setiap waktu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian harus dipahami sebagai kewajiban bersama, terutama ketika mereka menjalankan mandat di daerah rawan konflik dan berada di garis depan upaya menjaga stabilitas.
