jurnalistik.co.id – Sejumlah pengguna TransJabodetabek di Kota Bekasi menyatakan paket langganan Rp200.000 per bulan dinilai lebih masuk akal. Namun, mereka menolak rencana kenaikan tarif perjalanan hingga Rp10.000 untuk layanan TransJabodetabek di luar wilayah Jakarta.
Menurut mereka, skema langganan justru membantu pengguna yang rutin bepergian antara Bekasi dan Jakarta. Meski demikian, penolakan muncul ketika besaran tarif per perjalanan dinilai terlalu tinggi.
DTKJ disebut mengusulkan tarif langganan Rp200.000 per bulan bagi pengguna TransJabodetabek. Di sisi lain, usulan kenaikan tarif perjalanan hingga Rp10.000 untuk layanan di luar Jakarta menjadi alasan utama keberatan warga.
Paket langganan dinilai lebih hemat
Berlian (30), warga Bekasi Timur, mengatakan ia telah menggunakan layanan TransJabodetabek selama sekitar dua tahun. Ia memakai layanan itu untuk perjalanan dari Bekasi menuju Jakarta.
Ia menilai biaya langganan akan lebih murah dibandingkan membayar tarif per perjalanan. Hal itu ia hitung berdasarkan kebiasaannya menggunakan layanan tersebut hampir setiap hari untuk bekerja.
Dalam satu bulan, Berlian menggunakan TransJabodetabek sekitar 23 hingga 25 hari untuk perjalanan pergi dan pulang. Dengan pola tersebut, ia memperkirakan pengeluaran bila membayar per perjalanan akan jauh lebih besar.
“Kalau melihat hitung-hitungan, saya kemungkinan memilih paket langganan Rp 200.000 per bulan karena itu paling masuk akal buat saya,” ujar Berlian kepada Kompas.com, Rabu (8/7/2026).
Ia menyebut pengeluaran untuk tarif per perjalanan bisa berada di kisaran Rp460.000 hingga Rp500.000 sebulan. Dengan pembanding itu, ia melihat langganan akan menekan biaya rutin yang harus dikeluarkan.
“Daripada harus keluar sekitar Rp 460.000 sampai Rp 500.000 sebulan kalau bayar per perjalanan, langganan jelas lebih hemat,” katanya.
Meski mendukung paket langganan, Berlian menegaskan persetujuan itu tidak berarti ia menerima rencana kenaikan tarif perjalanan. Baginya, perbedaan kebijakan langganan dan kenaikan tarif per perjalanan perlu dipisahkan secara jelas.
Keberatan pada kenaikan tarif Rp10.000
Berita Terkait
Berlian menyatakan ia tetap keberatan bila tarif dinaikkan menjadi Rp10.000 per perjalanan. Ia juga menyoroti kondisi layanan yang menurutnya belum berubah dari situasi saat ini.
“Saya tetap keberatan kalau tarif dinaikkan menjadi Rp 10.000 per perjalanan. Apalagi kalau pelayanannya masih sama seperti sekarang,” ujarnya.
Ia menilai masih ada sejumlah persoalan yang dialami pengguna TransJabodetabek. Berlian menyebut bus yang sering penuh saat jam sibuk, waktu tunggu yang cukup lama, hingga kondisi halte yang belum seluruhnya nyaman.
Menurutnya, ketika tarif naik tetapi kualitas layanan tidak diperbaiki, beban pengguna akan semakin terasa. Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang langsung menaikkan biaya perjalanan.
“Kalau begini, gaji bisa habis buat ongkos,” ucap Berlian.
Ia juga menyatakan harapannya agar pemerintah mempertimbangkan dampak kenaikan tarif terhadap pekerja dengan penghasilan terbatas. Kenaikan yang terlampau cepat dikhawatirkan mengganggu alokasi pendapatan harian.
Bukan soal langganan, tapi besaran kenaikan
Pandangan serupa datang dari Monic (26), warga Tambun Selatan. Ia menilai persoalan utama bukanlah keberadaan paket langganan, melainkan rencana kenaikan tarif yang dianggap terlalu tinggi.
Monic memandang bahwa opsi langganan tidak otomatis menghilangkan keberatan pengguna bila tarif per perjalanan melonjak. Dengan kata lain, ia menilai penolakan lebih terkait pada angka kenaikan Rp10.000.
Di Kota Bekasi, sejumlah warga kemudian memperlihatkan sikap yang berbeda antara dua komponen kebijakan. Mereka cenderung menerima langganan karena lebih hemat untuk penggunaan rutin, tetapi menolak kenaikan tarif per perjalanan karena dinilai memberatkan.
Keragaman sikap tersebut menggambarkan bahwa pengguna melihat perhitungan biaya secara langsung dalam aktivitas harian. Berlian mencontohkan pengeluaran yang bisa meningkat bila tarif dibayarkan per perjalanan, sementara Monic menekankan besaran kenaikan tarif yang menjadi titik keberatan.
Secara keseluruhan, mereka berharap penyesuaian tarif—jika tetap diperlukan—tidak dilakukan secara instan sampai mencapai Rp10.000 per perjalanan. Kekhawatiran pengguna tetap berpusat pada kemampuan membayar dan kualitas layanan yang menurut mereka masih menyisakan masalah.
