jurnalistik.co.id – Perempuan anggota parlemen dari Labour mendesak Andy Burnham agar memastikan pemerintahan berikutnya mencerminkan kesetaraan gender sejak awal. Mereka meminta rasio 50:50 antara perempuan dan laki-laki dalam jajaran pemerintahan, jika Burnham terpilih menjadi perdana menteri pada Juli.
Desakan itu disampaikan melalui rancangan surat dari Women’s Parliamentary Labour Party (WPLP) yang dilihat BBC. WPLP menilai Labour harus memberi teladan lewat komposisi internalnya sendiri agar publik memandang partai sebagai rumah bagi persamaan hak.
“We are asking you to demonstrate this change from day one and address the toxicity and misogyny within our own party and government,” demikian bunyi pernyataan yang disampaikan WPLP kepada Burnham. Teks itu menekankan perubahan tidak boleh berhenti pada kebijakan, melainkan harus terlihat dari cara partai mengelola struktur dan keputusan di tingkat internal.
WPLP juga menyoroti bahwa Labour belum pernah memiliki pemimpin perempuan yang terpilih. Di sisi lain, Partai Konservatif telah memiliki tiga perdana menteri perempuan dan saat ini dipimpin oleh Kemi Badenoch.
Dalam konteks personel pemerintahan yang direncanakan, Burnham diperkirakan akan menurunkan Rachel Reeves dari posisi di No 11. Untuk menggantikan, nama-nama kandidat teratas yang disebut justru didominasi laki-laki. Selain itu, Burnham juga disebut akan mengembalikan James Purnell sebagai kepala staf, sebuah posisi yang dalam kepemimpinan Sir Keir Starmer dibagi bersama dua perempuan.
Seorang anggota WPLP menyatakan bahwa situasi tersebut tidak dapat diterima: “to have more Milibands in the great offices of state than women”. Ed Miliband disebut sebagai kandidat yang mungkin untuk jabatan menteri keuangan pada pemerintahan versi Burnham. Ada pula spekulasi mengenai kemungkinan David Miliband kembali terjun ke politik Inggris sebagai menteri luar negeri, mungkin lewat penunjukan di House of Lords.
Meski demikian, Burnham dikabarkan sempat berusaha menenangkan kekhawatiran WPLP pada pertemuan minggu ini. Ia menjanjikan pemecatan terhadap staf mana pun yang, menurut janjinya, merongrong perempuan dalam timnya.
WPLP mengaitkan masalah ini dengan keluhan yang lebih luas dari kalangan anggota parlemen perempuan Labour. Mereka menyebut adanya budaya “boy’s club” di Westminster yang membuat perempuan merasa tidak didukung. Menurut mereka, kultur tersebut berkontribusi pada sejumlah persoalan, termasuk skandal, misogini struktural, perundungan, serta sikap mengabaikan laporan pelecehan seksual.
Dalam rancangan surat yang belum dikirim, WPLP menyampaikan narasi yang lebih tajam mengenai kondisi yang mereka hadapi di dalam partai. Surat itu menyatakan: “We have fought very hard to achieve our electoral success only to find that we are battling within our own party to be heard as women.”
WPLP juga menambahkan: “Rooms where decisions are being made are often closed to us leading to blind spots in appointment decisions and policy development.” Mereka berpendapat ruang-ruang penentu keputusan kerap tertutup bagi perempuan sehingga muncul celah pandang dalam penunjukan jabatan dan pengembangan kebijakan.
Bagian lain surat tersebut berbunyi: “The tendency of previous leaderships to sideline the voices of women makes us a weaker government.” Dengan kata lain, mereka menilai pengabaian suara perempuan oleh kepemimpinan terdahulu membuat pemerintahan menjadi lebih lemah.
Selain menuntut rasio 50:50, WPLP juga menyusun rencana 13 poin untuk menghapus hambatan kesetaraan gender. Rencana itu mencakup permintaan agar ada wakil perdana menteri perempuan, serta posisi terpisah sebagai first minister of state for women.
WPLP juga mengusulkan adanya toleransi nol terhadap tindakan membully atau misogini dari staf di No 10 maupun anggota parlemen. Mereka menyinggung pula perilaku yang tidak profesional yang, menurut surat itu, mereduksi kontribusi perempuan dalam kerja-kerja pemerintahan.
Surat WPLP turut menyoroti ancaman terhadap perempuan, terutama anggota parlemen perempuan dari kelompok etnis minoritas. Mereka meminta keamanan yang lebih baik, serta langkah melalui legislasi untuk membatasi pelecehan daring dan deepfakes.
Kelompok yang sama juga pernah menekan Sir Keir Starmer agar menunjuk seorang perempuan sebagai first secretary of state. Jabatan itu disebut sebagai posisi berkuasa di puncak pemerintahan, namun pada saat yang dijelaskan masih belum terisi.
Harriet Harman—mantan wakil pemimpin Labour yang pernah menjadi pemimpin sementara pada 2010 dan 2015—disebut telah lama menyerukan kesetaraan gender dalam partai. Ia kemudian dilibatkan sebagai penasihat untuk perempuan dan anak perempuan oleh Sir Keir Starmer setelah munculnya reaksi balik terhadap penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar AS, menyusul kontroversi yang terkait dengan Jeffrey Epstein.
Dalam kaitan itu, Harman menyatakan penunjukan tersebut tidak akan terjadi jika perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut memperkuat posisi WPLP bahwa akses perempuan terhadap ruang keputusan dipandang sebagai faktor penentu.
Saat ini, Burnham disebut sebagai satu-satunya kandidat yang mengumumkan pencalonannya untuk menggantikan Sir Keir sebagai perdana menteri. Dalam skenario tidak ada anggota Labour MP lain yang ikut mencalonkan, Burnham dapat menjadi perdana menteri secepat 20 Juli.
Di tengah proses pencalonan, Burnham memuji Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood. Ia juga disebut akan memberi penghargaan kepada anggota parlemen senior dari wilayah utara yang mendukungnya, jika ia membentuk pemerintahan.
Nama yang disebut termasuk wakil pemimpin Partai Buruh Lucy Powell dan mantan menteri transportasi Louise Haigh. Haigh disebut mengelola kampanye Burnham selama Makerfield by-election.
Selain itu, ada desakan agar Sir Keir Starmer juga mengangkat perempuan ke peran first secretary of state. Seruan tersebut kembali muncul dalam sorotan publik saat perdebatan mengenai komposisi dan kesetaraan gender dalam pemerintahan terus menguat.
