jurnalistik.co.id – Pemerintah baru saja merilis rencana investasi pertahanan yang diproyeksikan menambah dukungan ke angkatan bersenjata, tetapi isinya juga menyisakan pekerjaan berat untuk perdana menteri berikutnya.
Di momen-momen menjelang pengumuman, dua figur yang sebelumnya ikut mengawal proses rencana tersebut sempat terlihat berbincang di ruang House of Commons. Mereka adalah John Healey, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan karena menilai besaran anggaran yang melekat pada rencana itu tidak memadai, serta Dan Jarvis yang menggantikannya.
Ketika Jarvis akhirnya naik ke podium, ia menekankan bahwa dalam beberapa minggu sejak menjabat, dirinya berhasil mengamankan tambahan dana sebesar £1,5 miliar dari Treasury. Dalam penjelasan tersebut, Jarvis ingin menunjukkan bahwa ia membawa kenaikan nyata terhadap dukungan yang akan diterima sektor pertahanan.
Namun, diskusi di parlemen tidak berhenti pada pengumuman anggaran. Kenaikan yang diklaim Jarvis membawa total peningkatan pendanaan untuk angkatan bersenjata menjadi £15 miliar, tetapi Healey tetap menyatakan keberatan bahwa angka itu belum cukup.
Sebelumnya, Sir Keir Starmer menggambarkan rencana ini sebagai “platform” yang nantinya bisa dibangun oleh penerusnya. Saat Healey menyampaikan kritiknya secara sopan di ruang sidang, Jarvis mengakui bahwa ada hal yang perlu dilakukan lebih jauh “di luar” pengumuman hari itu.
Celengan yang tidak sepenuhnya terisi
Meski rencana investasi pertahanan hari ini memuat kabar tambahan dana, terdapat bagian-bagian yang berpotensi membuat siapa pun yang menggantikan Starmer menghadapi dilema anggaran. Menurut konfirmasi dari Treasury yang tertulis di dalam rencana, dari total £15 miliar komitmen yang disebut, hanya £10,3 miliar yang sudah “teridentifikasi” keberadaannya.
Selisihnya sebesar £4,7 miliar, akan perlu dicari pada anggaran berikutnya. Rencana itu juga mengarahkan agar kebutuhan tersebut dipenuhi lewat Budget yang jatuh pada musim gugur, sehingga tenggat waktunya berada di periode kebijakan yang berdekatan dengan pergantian kepemimpinan pemerintah.
Secara politis, tantangan itu kemungkinan besar jatuh pada Andy Burnham dan siapa pun yang ia tunjuk sebagai menteri keuangan. Di tengah dinamika itu, pertanyaan juga mengemuka mengenai kesiapan tim penerus Starmer untuk menyusun strategi pendanaan pertahanan, bukan hanya pada sisi angka, tetapi juga pada prioritas antarkementerian.
Asumsi efisiensi dan risiko terhadap belanja sektor lain
Rencana investasi pertahanan tersebut tidak hanya bertumpu pada tambahan dana yang sudah terjaring. Ia juga bergantung pada target “defence efficiencies” senilai £10,7 miliar yang diproyeksikan dapat ditemukan pada tahun 2030.
Permasalahannya, rencana hari ini tidak merinci dengan cukup detail bagaimana efisiensi tersebut akan diwujudkan. Ketidakjelasan mekanisme menjadi perhatian, sebab target efisiensi semacam itu biasanya berhubungan dengan perubahan proses, pengelolaan, dan prioritas penggunaan anggaran yang menuntut keputusan nyata.
Rencana tersebut juga memasukkan asumsi bahwa pertahanan akan menjadi prioritas utama dalam “spending review” berikutnya. Bila anggapan ini tidak tercapai, maka kemungkinan pemotongan terhadap departemen lain dapat muncul sebagai konsekuensi pilihan fiskal, dan hal itu dapat memicu benturan kebijakan di luar sektor pertahanan.
Dalam konteks ini, arah prioritas Burnham bila ia benar-benar menjadi perdana menteri bulan depan menjadi salah satu hal yang dipantau. Jarvis menyebut bahwa ia sempat berdiskusi dengan Burnham mengenai rencana investasi tersebut, tetapi dipahami ia tidak bisa diberi pengarahan untuk isu-isu keamanan tertentu dan juga tidak menandatangani pembahasan penuh.
Selain itu, Jarvis tidak memberikan konfirmasi apakah Burnham telah diberi tahu secara spesifik bahwa ia perlu menemukan £4,7 miliar jika menjadi perdana menteri. Ketidakpastian komunikasi ini menambah ketegangan di lapisan politik, karena penerus yang memimpin kabarnya tetap harus menutup celah dana yang tertulis di dokumen rencana.
Tekanan dari anggota parlemen yang menilai angkanya kurang
Di ruang sidang, momen yang paling menonjol bagi Jarvis bukan semata-mata dari intervensi pihak oposisi, melainkan dari nyaris setiap anggota parlemen Partai Buruh yang berdiri untuk menyampaikan bahwa dana yang tersedia saat ini tidak cukup menjawab kebutuhan. Nada tersebut muncul dari berbagai posisi di dalam barisan sendiri.
Beberapa yang disebut antara lain Tan Dhesi, selaku ketua komite pilihan pertahanan, serta Dame Meg Hillier yang memimpin komite pilihan urusan keuangan. Kritik dari internal ini menggambarkan bahwa bahkan setelah tambahan dana dipresentasikan, masih ada pandangan bahwa rencana investasi tidak memenuhi ekspektasi kebutuhan aktual.
Salah satu sekutu Burnham juga mengungkap bahwa “celah pembelanjaan” dalam rencana hari ini akan menjadi “tekanan belanja” lain yang harus dihadapi. Dengan kata lain, beban yang tersisa tidak hanya soal angka kekurangan £4,7 miliar, melainkan juga tentang rangkaian keputusan kebijakan yang harus diambil setelah pergantian kepemimpinan.
Bagi orang-orang di sekitar Burnham, mungkin ada sedikit lega karena publikasi rencana ini terjadi sebelum Starmer meninggalkan jabatannya. Meski demikian, pertikaian mengenai belanja pertahanan yang harus ditangani perdana menteri petahana tampaknya akan terus menjadi salah satu isu paling rumit di meja kerja penerusnya.
