jurnalistik.co.id – Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, turut berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, termasuk kerusakan lahan sawah. Selain merusak rumah warga serta fasilitas umum dan pemerintahan, bencana itu juga dilaporkan memengaruhi sawah yang tersebar di Pulau Flores.
Menindaklanjuti dampak tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu pemulihan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Pernyataan itu disampaikan Amran saat berkunjung ke Posko Barangkolong di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyerahan bantuan pangan bagi warga terdampak gempa. Dalam kesempatan itu, Amran menekankan bahwa Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan untuk petani yang mengalami kerusakan pada lahan maupun alat pertaniannya.
Amran memastikan pemerintah pusat akan menanggung biaya perbaikan sawah, termasuk jaringan irigasi tersier. Ia juga menegaskan seluruh sawah yang rusak akan diperbaiki dengan tanggungan pemerintah pusat, sebagaimana ia sampaikan langsung kepada petani di posko.
“Saya lihat ada banyak laporan sawah yang rusak. Seluruh sawah yang rusak, irigasi tersier dan sawah akan diperbaiki dan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kami yang jamin,” kata Amran.
Lebih lanjut, Kementan menyatakan akan menyediakan bibit tanaman untuk membantu pemulihan produksi setelah gempa. Bibit yang akan disiapkan meliputi kopi, kakao, dan kelapa sebagai pengganti tanaman milik petani yang rusak akibat bencana.
“Sekarang sudah ada anggarannya,” imbuh Amran saat menjelaskan dukungan yang tengah disiapkan.
Selain pemulihan lahan melalui perbaikan sawah dan jaringan irigasi, pemerintah juga akan mengganti alat dan mesin pertanian (alsintan) yang rusak. Penggantian ini ditujukan bagi petani yang mengalami kerusakan pada sarana produksi pertanian akibat gempa.
Berita Terkait
Amran juga membuka mekanisme pelaporan agar bantuan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, petani dapat melaporkan kerusakan melalui pemerintah daerah, yang selanjutnya diteruskan untuk proses penanganan bantuan.
“Iya. Itu nanti paket. Jadi diperbaiki sawahnya dikirim alsintan. Bisa mengajukan lewat PPL,” ujar Amran.
Dengan skema tersebut, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan fisik lahan, tetapi juga diarahkan pada ketersediaan sarana produksi agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan. Tahap perbaikan sawah yang ditanggung pemerintah pusat, diikuti pengiriman alsintan, menjadi bagian dari rencana penanganan yang disampaikan dalam kunjungan di Posko Barangkolong.
Status tanggap darurat di NTT
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.
Penetapan tanggap darurat itu dilakukan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT.
Amran menyampaikan pula ajakan agar seluruh pihak ikut membantu meringankan beban warga yang terdampak gempa. Seruan tersebut disampaikan seiring dengan kondisi duka yang melanda masyarakat di NTT.
“Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi,” kata Amran.
Komitmen Kementerian Pertanian untuk menanggung perbaikan sawah, penggantian jaringan irigasi tersier, penyediaan bibit kopi, kakao, dan kelapa, serta penggantian alsintan menjadi bagian dari respons terhadap kerusakan yang dilaporkan di wilayah Flores. Dengan adanya mekanisme pelaporan melalui pemerintah daerah dan pengajuan melalui PPL, bantuan diharapkan dapat mengalir sesuai kebutuhan petani yang terdampak gempa.
