jurnalistik.co.id – Sejumlah aktivis disabilitas dan pasien yang sakit terminal menulis kepada Perdana Menteri Andy Burnham dengan permintaan agar perdebatan mengenai assisted dying tidak dibawa ke tahap legislatif sebelum ada pembenahan layanan sosial dan paliatif. Mereka menilai pengenalan skema tersebut dalam kondisi layanan yang ada saat ini justru berpotensi membahayakan kelompok yang paling rentan.
Dalam suratnya, kelompok Assist Us To Live menyebut masyarakat saat ini “failed by society”. Mereka juga menegaskan bahwa “introducing assisted dying in these circumstances will put sick and disabled people’s lives at risk”. Andy Burnham, menurut laporan tersebut, berpendapat pembiayaan perawatan paliatif dan perawatan sosial perlu “fixed” terlebih dahulu sebelum assisted dying dipertimbangkan.
Burnham juga memberi sinyal bahwa pemerintah kemungkinan tetap bersikap netral secara resmi. Namun, komentar yang ia sampaikan dipahami mengindikasikan ia secara pribadi tidak akan mendukung RUU yang diajukan anggota parlemen Partai Buruh Lauren Edwards.
RUU yang dimaksud adalah Terminally Ill Adults (End of Life) Bill. Rancangan ini akan memungkinkan orang berusia di atas 18 tahun yang diperkirakan akan meninggal dalam waktu enam bulan untuk diberi bantuan mengakhiri hidupnya sendiri, dengan sejumlah safeguards. Dokumen tersebut menegaskan bahwa memiliki disabilitas saja tidak otomatis membuat seseorang berhak mengajukan bantuan untuk mengakhiri hidup.
Bagi pendukung RUU, peningkatan kualitas layanan harus berjalan berdampingan dengan gagasan “autonomy” bagi pasien terminal atas minggu-minggu terakhir kehidupan mereka. Namun, pihak penentang menilai regulasi ini memiliki kekurangan yang substansial dan menimbulkan risiko bagi penyandang disabilitas, termasuk potensi munculnya tekanan agar orang mengakhiri hidupnya lebih cepat.
Dalam surat yang ditujukan kepada para anggota parlemen, para penandatangan menyoroti hilangnya pilihan dasar yang dialami sebagian pasien. Mereka menyebut, “At the moment, sick and disabled people, including terminally ill people, are denied choice over the most basic of things: our ability to get out of bed, wash, eat, leave our houses or manage our pain.”
Para penyusun surat menambahkan bahwa situasi tersebut “creates a coercive environment where people will choose an earlier death simply because they are being failed by society”. Surat itu kemudian menyimpulkan, “Put simply, introducing assisted dying in these circumstances will put sick and disabled people’s lives at risk.” Mereka menegaskan pula, “No one wants any terminally ill person to suffer unnecessarily at death. But we must protect the lives and rights of disabled and terminally ill people in life.”
Kelompok tersebut meminta tambahan pendanaan untuk perawatan paliatif. Mereka menuntut agar “no one feels pressured to end their lives simply because they are not receiving the medical help they deserve”. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menghapus social care savings threshold bagi kelompok usia produktif dan menyetarakan gaji staf antara layanan perawatan sosial dan NHS.
Berita Terkait
RUU ini dipandang sebagai pengulangan jalur legislasi yang sebelumnya sempat berjalan. Ini merupakan kali kedua RUU anggota parlemen non-kementerian seperti ini menempuh proses di House of Commons. Pada 2025, anggota parlemen Lauren Edwards? tidak, melainkan Kim Leadbetter: kala itu anggota parlemen mendukung RUU yang diajukan Kim Leadbetter, namun House of Lords tidak mengesahkannya setelah jumlah amandemen yang diajukan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga proses terhambat dan akhirnya kehabisan waktu pada April.
Lauren Edwards kemudian reintroduce RUU yang identik pada Juni dengan tujuan “finish the job” yang dimulai oleh Leadbeater. RUU tersebut dijadwalkan untuk dibahas di House of Commons pada 11 September.
Pihak yang menolak juga mengutip penilaian dari Equality and Human Rights Commission, regulator Inggris. Lembaga itu menyatakan bahwa legislasi “is likely to have particular impacts on people with certain protected characteristics, especially older and disabled people”. Baroness Falkner, ketua komisi tersebut, menekankan bahwa meski ada safeguards, tekanan sosial tetap dapat bekerja melalui sikap masyarakat dan kekurangan layanan. Ia mengatakan, “While the bill provides safeguards against a person being coerced or pressured to end their own life by another individual, we know that disabled people, older people and especially older disabled people, may feel pressured to prematurely end their lives by societal attitudes and a lack of the support and services they need.”
Edwards menjawab kekhawatiran tersebut dengan menyatakan masih ada waktu untuk memperbaiki perawatan menjelang akhir hayat sebelum layanan assisted dying berlaku di bawah rancangan yang ia ajukan. Ia merujuk pada kesepakatan masa implementasi empat tahun dari pembahasan sebelumnya.
Sejumlah figur publik penyandang disabilitas ikut menandatangani surat, termasuk aktor Liz Carr dan Ruth Madeley. Kyla Harris, yang ikut menciptakan dan membintangi serial komedi BBC berjudul We Might Regret This tentang kehidupan disabilitas, mengatakan kepada BBC bahwa penyandang disabilitas dan pasien terminal membutuhkan “structural and social support to live, not to die”.
Harris berasal dari Kanada dan pada usia 15 tahun mengalami cedera tulang belakang yang mengubah hidupnya, hingga membuatnya menjadi tetraplegic dan memerlukan perawatan penuh waktu. Ketika ditanya mengenai RUU tersebut, Harris menyatakan, “We are treating people like animals who need to be put down.” Ia juga menambahkan bahwa, “The money you put into trying to get this bill through takes away from the social services, making palliative care more accessible for people so that they can die in their homes.”
Pamela Fisher, yang hidup dengan kanker payudara stadium terminal, menyampaikan keberatan terhadap persepsi yang ia anggap menyesatkan. Ia mengatakan ada “unhelpful perception that both social care and end-of-life care need to be ‘sorted’ before we can properly consider the possibility of legalising assisted dying in the UK”. Fisher merupakan pengkhotbah awam Gereja Inggris serta akademisi dari Huddersfield dan mendukung RUU ini.
Dalam penjelasannya, Fisher berpendapat, “This sets an impossible standard.” Ia menekankan bahwa pada praktiknya layanan perawatan sosial dan perawatan menjelang akhir hayat akan selalu berkembang. “The reality is that social care and end-of-life care will always be works in progress, rather than systems that can ever be declared perfect once and for all.” Ia menambahkan bahwa fakta layanan tersebut belum sempurna “imperfect cannot, in itself, be a reason to deny terminally ill people autonomy over the circumstances of their death”.
Andrew Copson, chief executive Humanists UK yang mendukung perubahan hukum, menyatakan harapannya agar anggota parlemen tidak terjebak pada upaya-upaya yang bertujuan menghambat proses legislasi. Ia berharap para anggota parlemen “look past renewed attempts to derail this long-overdue change”.
