Andy Burnham Dorong Kabinet Tangani Biaya Hidup di Rapat Perdana

jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham membuka pertemuan kabinet pertamanya dengan pesan yang tegas: biaya hidup harus menjadi fokus sejak hari-hari awal pemerintahan. Ia mengatakan timnya ingin menghadirkan keyakinan bahwa bantuan untuk urusan pengeluaran rumah tangga sedang bergerak.

Pada rapat perdana setelah ia resmi memimpin, Burnham menyampaikan keinginannya agar pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari diperlakukan sebagai prioritas utama. Ia juga menekankan pentingnya memberi publik “sense that help is coming” terkait biaya-biaya yang mereka rasakan.

Arah kebijakan yang ia singgung tidak lepas dari langkah yang sudah diumumkan sebelumnya, yakni pemotongan PPN untuk tagihan listrik rumah tangga mulai Oktober. Keputusan itu menjadi pengumuman besar pertamanya sejak ia mengambil alih jabatan.

Namun, rencana pendanaan kebijakan tersebut langsung memicu silang pendapat di tingkat awal. Burnham menyatakan akan membiayai pemotongan PPN dengan cara menghapus skema “digital ID” yang digagas oleh Sir Keir Starmer, sehingga muncul pertanyaan apakah dasar perhitungannya sudah kuat.

Pihak Downing Street menyebut biaya pemotongan PPN sebesar estimasi £850 juta untuk sisa tahun anggaran dapat diambil dari dana yang telah disisihkan pemerintah sebelumnya. Rujukannya adalah alokasi sekitar £1,8 miliar untuk peluncuran skema digital ID dalam tiga tahun mendatang.

Di sisi lain, Darren Jones—yang termasuk dari sejumlah loyalis Starmer yang diberhentikan dari kabinet pada Senin—menilai program tersebut “unfunded” atau tidak memiliki pendanaan yang jelas. Menurutnya, Burnham harus menjelaskan dari mana uang itu akan berasal.

Parpol oposisi ikut menyoroti langkah tersebut, dengan menunjuk pada penilaian otoritas pengawas anggaran pemerintah yang sebelumnya menyatakan dana untuk digital ID seharusnya berasal dari anggaran yang sudah ditentukan. Konservatif pun merespons keras, termasuk Sir Mel Stride yang mengatakan, “We are only one day in and already Labour are playing fast and loose with the public finances.”

Sementara itu, juru bicara perdana menteri menegaskan kebijakan tersebut akan dibiayai dengan mengalihkan “savings” atau penghematan yang diidentifikasi kementerian-kementerian. Pengalihan itu diarahkan untuk menutup kebutuhan biaya terkait skema digital ID.

Di internal kabinet, suasananya sempat bergema ketika para menteri senior memberi tepuk tangan saat rapat perdana digelar. Burnham memimpin pertemuan pertama setelah menunjuk jajaran puncak timnya pada Senin malam, sementara penunjukan untuk beberapa posisi yang lebih rendah diperkirakan menyusul pada Selasa.

Senin juga menjadi hari reshuffle yang luas. Sejumlah figur yang dekat dengan Starmer tidak lagi berada di pemerintahan, termasuk Rachel Reeves dan David Lammy. Adapun Ed Miliband dipromosikan menjadi menteri luar negeri, sedangkan sekutu Burnham, Louise Haigh, diberi tugas besar untuk menjalankan Cabinet Office.

Di tengah perubahan itu, ada penataan jabatan yang mengejutkan parlemen. John Healey, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan karena polemik soal belanja militer, kemudian diberikan peran penting sebagai kanselir. Ia menyampaikan kepada staf di Kementerian Keuangan bahwa tugas pertamanya adalah menegakkan disiplin terkait pajak dan belanja sesuai aturan yang diwarisi dari pendahulunya.

Healey menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya memakai “fullest possible use of public investment” dalam koridor yang sama, sembari tetap memaksimalkan peran investasi swasta dan investasi internasional. Pernyataan tersebut menggambarkan kehendak untuk menjaga kerangka fiskal sekaligus mencari ruang mobilisasi sumber daya.

Dalam pembuka rapat yang dihadiri sejumlah broadcaster, Burnham menyatakan biaya hidup akan menjadi prioritas awal. Ia juga mengatakan bakal ada langkah lanjutan yang diumumkan dalam beberapa hari berikutnya, sejalan dengan upaya menurunkan tekanan pengeluaran rumah tangga.

Burnham mengatakan ia akan meminta para menteri menyusun usulan agar biaya dapat ditekan, baik melalui tindakan besar maupun langkah-langkah yang lebih kecil. Ia juga menegaskan, “There are things can be done, big and small.”

Ia menekankan bahwa pemerintah akan selalu menjelaskan bagaimana setiap kebijakan akan dibayar. Burnham menyebut disiplin dalam belanja akan diperlukan, sembari mengakui bahwa pengumuman-pengumuman baru sebelum anggaran pertama—di mana keputusan pajak besar ditetapkan—membutuhkan kesiapan para menteri untuk “prepared to reprioritise” atau menata ulang prioritas alokasi anggaran.

Komitmen tersebut juga tampak dari langkah yang diumumkan pada hari pertamanya. Pemerintah menyiapkan tambahan dana sebesar £340 juta untuk mengatasi rough sleeping selama lima tahun. Perkiraan pendanaannya akan diambil dari belanja yang masih “uncommitted” di Kementerian Perumahan.

Lebih luas dari isu fiskal biaya hidup, rapat dan pengumuman awal juga menyentuh tata kelola pemerintahan. Pemerintah menyebut adanya rencana unit baru di Manchester yang dikenal sebagai No 10 North. Unit itu diharapkan awalnya beroperasi dari bangunan yang saat ini menampung layanan intelijen GCHQ dan akan memegang kendali untuk aspek tertentu dari pertumbuhan ekonomi daerah serta strategi devolusi.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan membentuk Office for the Prime Minister and the Cabinet yang baru. Tujuannya, menurut pernyataan saat pengumuman perubahan, adalah memastikan kementerian tetap fokus pada “top strategic priorities”.

Di sisi sumber daya manusia, pejabat sipil yang bekerja di London ditawari paket relokasi untuk mendorong mereka pindah ke utara. Downing Street mengatakan Burnham akan berupaya bekerja dari No 10 North setidaknya satu hari dalam seminggu.

Kebijakan pemotongan yang terkait listrik juga dijelaskan lebih spesifik. Pemotongan PPN akan berlaku dengan menurunkan VAT untuk listrik rumah tangga dari 5% menjadi nol di Inggris, Wales, dan Skotlandia, dengan estimasi penghematan bagi rumah tangga rata-rata sekitar £45 per tahun. Ketentuan itu tidak berlaku di Irlandia Utara karena aturan pasca-Brexit yang disepakati oleh pemerintah konservatif sebelumnya; di wilayah tersebut, pemerintah Stormont akan menerima tambahan dana dari Treasury untuk langkah-langkah terkait biaya hidup.

Langkah ini juga pernah mendapat sorotan dari pihak Konservatif dan Reform UK, yang sebelumnya meminta tindakan serupa. Nigel Farage menilai pemotongan tersebut merupakan “benefit of Brexit”, tetapi ia menegaskan kebijakan itu tidak akan “address the real issue of the cost of living”, sekaligus menyoroti target green levies yang ada pada tagihan.

Dengan rapat kabinet pertamanya, Burnham menempatkan biaya hidup sebagai pintu masuk agenda awal sekaligus menyatakan komitmen untuk menunjukkan cara pendanaan setiap kebijakan. Di saat yang sama, perdebatan soal sumber dana—terutama terkait digital ID—menandai bahwa penyusunan anggaran dan prioritas masih akan menjadi medan ujian di masa-masa awal pemerintahannya.