jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan pemangkasan anggaran pertahanan dan kepolisian saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026). Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konteks efisiensi pengeluaran negara untuk pengentasan kemiskinan.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah berupaya melakukan penghematan anggaran dan membuat belanja menjadi lebih efisien. Ia kemudian mengaitkannya dengan target pengurangan kemiskinan.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.
Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Prabowo menanyakan kesiapan personel TNI dan Polri yang hadir di acara. Pertanyaan itu mencakup kesiapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Di momen yang sama, terdengar respons yang disampaikan jajaran TNI-Polri ketika Prabowo menegaskan sikap mereka terhadap rencana pengurangan anggaran. Prabowo lalu merinci pertanyaan ulang yang menekankan aspek kesediaan.
“Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucap dia.
Prabowo juga menggarisbawahi pandangannya mengenai konsep pertahanan. Menurutnya, pertahanan terbaik tidak hanya bertumpu pada sektor institusi, melainkan pada kondisi rakyat.
“Kalau ada yang macam-macam, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” ujar dia.
Dengan penekanan itu, Prabowo ingin agar TNI dan Polri berada di tengah masyarakat, khususnya di komunitas yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi sehari-hari seperti petani dan nelayan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah yang ingin ditopang oleh kerja institusi keamanan.
Berita Terkait
Respons Dave Laksono soal arah pengelolaan APBN
Menanggapi pernyataan presiden, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai pernyataan Prabowo sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN. Ia menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan harus terus berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).
Dave juga menekankan bahwa efisiensi belanja negara diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan tiap alokasi anggaran memberi manfaat yang optimal. Dalam pandangannya, efisiensi tetap perlu selaras dengan target percepatan pengentasan kemiskinan.
“Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara,” imbuh dia.
Ia menilai bahwa, sebagai mitra Kementerian Pertahanan dan TNI, pendekatan terhadap belanja pertahanan harus dilakukan secara terukur. Karena itu, pemangkasan bila dilakukan perlu disertai perencanaan yang matang.
Politikus Partai Golkar ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis serta tantangan keamanan yang terus berubah. Menurut Dave, kondisi tersebut berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut, Dave memandang sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding bidang lainnya. Ia menilai pertahanan berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa.
Dari rangkaian penjelasan itu, Dave ingin agar setiap keputusan terkait pemangkasan anggaran tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan strategis. Ia menghendaki kebijakan tidak berhenti pada narasi penghematan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap kemampuan sektor pertahanan.
Dengan demikian, pernyataan Prabowo yang menyebut potensi pengurangan anggaran pertahanan dan polisi untuk menghapus kemiskinan menjadi pembuka diskusi mengenai cara pandang pemerintah dalam menyusun prioritas APBN. Sementara itu, respons Dave Laksono menempatkan efisiensi sebagai jalan, namun menekankan agar pelaksanaannya tetap berbasis perencanaan dan pertimbangan situasi keamanan yang dinamis.
