jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Danantara atas langkah konsolidasi BUMN yang dinilai berjalan cepat pada periode awal pemerintahannya. Pujian itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, Danantara berhasil memangkas jumlah badan usaha milik negara melalui penutupan, penggabungan (merge), dan konsolidasi dalam rentang 18 bulan pertama. Ia menilai capaian tersebut sebagai sesuatu yang tidak umum terjadi di negara lain.
Prabowo menyebut pengurangan itu dimulai dari total 1.077 BUMN. “Saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama, 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah dari 1.077, di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, mem-merge sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN . Sudah berkurang 250. Di dunia mana ada negara yang menutup state owned enterprise 250 dalam satu tahun,” ujar Prabowo.
Dalam penjelasannya, Prabowo menempatkan langkah konsolidasi tersebut sebagai tahap awal menuju target yang lebih besar. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pimpinan Danantara, jumlah BUMN ditargetkan turun dari 1.077 perusahaan menjadi maksimal 350 perusahaan pada 31 Desember 2026 melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi.
Prabowo juga menjelaskan besaran arah pengurangan pada akhir tahun. “Dari 1.077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merge, kita konsolidasi. Berkurang dari 1.077 akan menjadi maksimal 350,” kata Presiden.
Prabowo memandang proses tersebut tidak hanya berpengaruh pada angka jumlah perusahaan, tetapi juga pada struktur pengelolaan BUMN. Menurutnya, konsolidasi diharapkan membuat organisasi menjadi lebih ramping, efisien, serta lebih terarah pada peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Berita Terkait
Di sisi dampak biaya, Prabowo menyampaikan bahwa langkah penutupan dan penggabungan 250 BUMN telah menghasilkan efisiensi anggaran. Ia menyebut penghematan biaya rutin atau overhead sekitar Rp 50 triliun, yang berasal dari berkurangnya berbagai pos operasional.
Prabowo merinci pos yang ikut berkurang, seperti biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, biaya listrik, transportasi, hingga penyelenggaraan rapat kerja. Ia menegaskan bahwa angka efisiensi tersebut masih memiliki ruang untuk meningkat seiring berjalannya proses konsolidasi.
Atas proyeksi lanjutan, Prabowo menyatakan bahwa pada akhir tahun nilai penghematan bisa bertambah. “Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa mendekati Rp 70 triliun-Rp 80 triliun,” kata Presiden.
Dengan target penurunan hingga sekitar 700 BUMN pada akhir 2026, pemerintah berharap struktur perusahaan negara semakin fokus dan tidak menyebar pada aktivitas yang tidak perlu. Dari perspektif Prabowo, kombinasi penutupan, merge, dan konsolidasi menjadi cara untuk mendorong efisiensi sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Prabowo menilai apresiasi tersebut bukan semata bentuk pujian seremonial, melainkan pengakuan atas langkah yang ia sebut bergerak cepat sejak awal masa pemerintahan. Dalam forum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Prabowo menekankan bahwa pencapaian pada rentang 18 bulan pertama menjadi penanda arah kebijakan konsolidasi yang mulai terlihat hasilnya.
Ia juga menggambarkan perjalanan yang masih harus ditempuh menuju akhir 2026 dengan acuan angka yang telah dipaparkan. Setelah penutupan, penggabungan, dan konsolidasi membuat total BUMN berkurang dari 1.077 menjadi 250 sampai akhir Juli, pemerintah kemudian menargetkan penyusutan berlanjut hingga jumlah maksimal 350 perusahaan pada 31 Desember 2026. Dengan demikian, konsolidasi diposisikan sebagai proses bertahap yang kelanjutannya diarahkan untuk mencapai struktur yang lebih ringkas.
Dari sisi pengelolaan biaya, Prabowo menyampaikan bahwa pengurangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada angka perusahaan, tetapi juga merembet pada pos-pos pembiayaan rutin yang sebelumnya menopang operasional. Ia menyebut efisiensi sekitar Rp 50 triliun terkait berkurangnya berbagai komponen seperti biaya direksi dan komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, serta penyelenggaraan rapat kerja. Pada akhir tahun, ia memperkirakan angka penghematan bisa meningkat mendekati kisaran Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun.
