jurnalistik.co.id – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran pertahanan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi negara. Penyesuaian tersebut, menurut Kemenhan, ditujukan agar APBN berjalan lebih efisien dan tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, saat menanggapi gagasan yang sebelumnya disampaikan Prabowo. Rico menegaskan, kebijakan anggaran tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan arah strategi yang lebih luas.
Dukungan Kemenhan pada logika efisiensi APBN
Rico menyatakan, “Setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat,” kata Rico kepada Kompas.com, pada Senin (20/7/2026). Dengan demikian, Kemenhan melihat wacana pemangkasan sebagai bentuk penataan prioritas, bukan sebagai pelemahan komitmen pertahanan.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan APBN merupakan kewenangan Presiden. Penyusunan anggaran itu, menurutnya, harus disusun berdasarkan kepentingan nasional secara menyeluruh, sehingga keputusan kebijakan berada dalam kerangka yang sama.
Strategi negara mencakup aspek militer dan nirmiliter
Rico juga menekankan bahwa pertahanan tidak semata urusan militer. Ia menyebut rujukan dalam Asta Cita dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang mengamanatkan bahwa pertahanan mencakup aspek militer maupun nirmiliter.
Dalam konteks itulah, Kemenhan menyatakan dukungannya terhadap wacana yang berkembang. “Tentu. Kementerian Pertahanan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional,” kata Rico.
Dengan posisi tersebut, Kemenhan memandang penyesuaian anggaran pertahanan dapat berjalan sejajar dengan tujuan memperkuat kedaulatan dan keamanan. Pada saat yang sama, arah kebijakan juga dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu fokus strategi negara.
Prabowo: efisiensi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan
Berita Terkait
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan menghemat anggaran demi menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Ia menilai penghematan perlu dilakukan agar anggaran lebih efisien dan dapat diarahkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Dalam kesempatan di Panen Raya Bersama TNI yang berlangsung di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026), Prabowo menyatakan, “Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.
Selain menyampaikan garis besar kebijakannya, Prabowo juga menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir. Ia menguji respons terhadap rencana pengurangan anggaran dengan pertanyaan yang langsung diarahkan kepada unsur TNI maupun kepolisian.
Dalam pernyataan tersebut, Prabowo mengatakan, “Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucapnya. Pertanyaan itu disampaikan saat para jajaran TNI-Polri menyatakan siap jika anggarannya akan dikurangi.
Prinsip pertahanan: rakyat yang kuat dan sejahtera
Prabowo kemudian menegaskan pandangannya mengenai fondasi pertahanan. Ia menyebut pertahanan terbaik adalah kondisi ketika rakyat berada dalam posisi yang kuat dan sejahtera.
“Kalau ada yang macam-macam, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” ujar Prabowo. Kalimat itu menggambarkan keterkaitan antara tugas institusi keamanan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dari penekanan tersebut, Prabowo mengaitkan penguatan pertahanan dengan kedekatan aparat bersama rakyat. Ia menempatkan TNI dan Polri berada di tengah komunitas seperti petani dan nelayan, sebagai bagian dari pendekatan kebijakan pertahanan yang bersifat menyatu dengan kehidupan sosial.
Dengan latar itulah, wacana penghematan anggaran pertahanan diposisikan sebagai bagian dari upaya membuat kebijakan lebih efisien. Kemenhan lantas merespons dengan menyatakan bahwa setiap penyesuaian anggaran tetap harus dipahami dalam kerangka strategi negara.
Rico juga menegaskan bahwa pertimbangan kebijakan anggaran tetap harus kembali kepada kepentingan nasional yang menyeluruh. Karena itu, arah kebijakan penyesuaian tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada tujuan memperkuat kedaulatan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, Kemenhan menegaskan dukungannya pada kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional. Wacana tersebut, menurut Kemenhan, sejalan dengan prinsip bahwa pertahanan mencakup aspek militer dan nirmiliter, sesuai rujukan Asta Cita serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
