jurnalistik.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan mewajibkan pengelola Senayan City dan Plaza Senayan membangun akses penghubung bawah tanah atau terowongan di antara kedua lokasi. Langkah itu disiapkan sebagai upaya menekan kepadatan serta kemacetan lalu lintas yang kerap muncul di kawasan Senayan akibat arus keluar-masuk kendaraan pengunjung.
Pramono menyampaikan rencana tersebut saat mengikuti diskusi Investor Daily Round Table di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026). Ia menegaskan keterhubungan bawah antara kedua pusat perbelanjaan merupakan sesuatu yang menurutnya sudah lama seharusnya diwujudkan.
“Untuk Senayan City dengan Plaza Senayan , itu juga akan saya wajibkan untuk dihubungkan di bawah. Egonya memang dari dulu tidak pernah ketemu,” kata Pramono dalam kesempatan itu.
Menurut Pramono, gagasan pembangunan terowongan penghubung antara Senayan City dan Plaza Senayan sebenarnya sudah lama dibahas. Namun, proyek tersebut tidak kunjung berjalan karena masing-masing pengelola dinilai enggan menurunkan “ego” agar kepentingan bersama bisa disepakati.
Ia kemudian menyatakan akan mengambil langkah tegas apabila instruksi yang disampaikan tidak dijalankan. Salah satu opsi yang disebutnya adalah menaikkan pajak, sebagai bentuk tekanan agar kedua pengelola bersedia bernegosiasi dan duduk bersama.
“Saya bilang, kalau tidak mau disambungkan, ya sudah, pajaknya kita naikkan karena mengganggu lalu lintas. Itulah cara kerja kita,” ucap Pramono.
Pramono menilai kenaikan pajak dapat dibenarkan karena aktivitas dua pusat perbelanjaan tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap kemacetan di sekitar area Senayan. Di saat yang sama, kondisi lalu lintas yang padat juga dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Dalam penjelasannya, Pramono menyebut ancaman kenaikan pajak merupakan cara yang dianggap paling efektif untuk mendorong pengelola mal swasta agar mau menyusun kesepakatan. Ia menekankan bahwa proyek terowongan penghubung dinilai dapat menghadirkan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Jadi kita tidak usah repot, pajaknya dinaikkan saja, pasti mereka akan bersedia untuk bernegosiasi karena hal itu saling menguntungkan mereka berdua. Menguntungkan Plaza Senayan, menguntungkan Senayan City,” tutur Pramono.
Selain aspek pengaturan akses bawah tanah, Pramono juga menyoroti bahwa masalah utama selama ini berada pada tidak bertemunya kepentingan kedua pengelola. Menurutnya, hambatan itu membuat rencana yang sudah lama dibicarakan sulit terealisasi.
“Tetapi karena egonya tidak pernah bertemu, itulah yang sekarang sedang kami kerjakan,” tutur Pramono.
Dengan demikian, Pramono menempatkan terowongan penghubung sebagai bagian dari strategi untuk mengurai pergerakan kendaraan di sekitar Senayan. Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan yang ditempuh tidak hanya berupa imbauan, melainkan mekanisme kebijakan yang disertai konsekuensi agar keputusan dapat segera diambil oleh pihak terkait.
Rencana konektivitas bawah tanah itu, menurut Pramono, diharapkan memberi dampak positif bagi Plaza Senayan maupun Senayan City. Upaya tersebut juga diarahkan untuk membantu mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh kemacetan terhadap rutinitas masyarakat di kawasan yang selama ini mengalami kepadatan lalu lintas ketika jam ramai kunjungan berlangsung.
Pramono juga menegaskan bahwa rencana penghubung bawah tanah tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bentuk intervensi kebijakan agar kedua pusat belanja bisa memiliki keterhubungan yang selama ini belum terlaksana. Menurutnya, keterhubungan itu diharapkan memperbaiki arus pergerakan di area Senayan saat aktivitas pengunjung meningkat.
Ia menambahkan, tenggat penyelesaian rencana akan ditarik melalui langkah yang memiliki daya dorong. Jika arahan yang sudah disampaikan tidak direspons, maka kebijakan seperti penyesuaian pajak akan dijalankan agar pengelola mau duduk bersama, menyamakan kepentingan, dan menyepakati agenda pembangunan terowongan.
Dengan pendekatan tersebut, Pramono memandang pengelola Senayan City maupun Plaza Senayan akan memperoleh keuntungan yang sejalan, sekaligus mengurangi efek negatif kemacetan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Ia menilai keberlanjutan kebijakan dan konsekuensinya menjadi kunci agar keputusan dapat dipercepat tanpa menunggu pertemuan kepentingan terjadi dengan sendirinya.
