jurnalistik.co.id – Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjejak kepala kerbau saat menjalani prosesi adat di Lampung menjadi sorotan politik. Peristiwa itu mendapat respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus mendorong Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk meminta klarifikasi.
Momen tersebut terjadi ketika Jokowi menerima gelar kehormatan adat Lampung di Kedaton Keagungan Lampung pada Sabtu (27/6/2026). Dalam prosesi itu, Jokowi meletakkan kakinya di atas kepala kerbau, yang kemudian direkam serta disebarluaskan melalui foto dan video.
Ketika gambar dan video tersebar, polemik berkembang di ruang politik. PDI-P menanggapi seremonial tersebut lewat sejumlah kadernya, sementara PSI menyatakan perlunya kejelasan terkait maksud prosesi yang dilakukan.
Ketua DPP PDI-P, Guntur Romli, menyampaikan kritiknya setelah dihubungi terkait momen tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak memahami maksud tindakan Jokowi dalam prosesi adat itu.
Menurut Guntur, dalam tradisi apa pun, hewan yang dikurbankan semestinya tetap diperlakukan dengan hormat. Ia menekankan bahwa penghormatan itu tidak berhenti hanya pada konteks acara, melainkan juga pada perlakuan terhadap hewan kurban itu sendiri.
Guntur mengatakan, “Saya juga tidak tahu kalau maksudnya seperti itu, tapi biasanya kalau hewan yang dikurbankan itu dihormati loh, mau dengan acara adat sekalipun, bukan diinjak seperti itu,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu.
Ia juga menyoroti aspek etika dalam peletakan kaki di atas kepala hewan yang telah disembelih. Baginya, cara peragaan dalam prosesi tersebut tidak sejalan dengan prinsip penghormatan yang semestinya melekat pada ritual.
Guntur menilai tindakan Jokowi mengandung pesan yang keliru. Ia menyatakan, “Sikap Jokowi yg menginjak kakinya di atas kepala kerbau/sapi itu bentuk kesombongan. Tapi biarkan rakyat yang menilai,” katanya.
Selain kritik terhadap etika prosesi, Guntur juga membantah bila hewan dalam ritual itu dikaitkan dengan simbol partainya. Ia menyatakan lambang PDI-P yang dikenal adalah banteng, bukan kerbau maupun sapi.
Guntur menegaskan bahwa banteng merupakan satwa yang dilindungi. Karena statusnya sebagai satwa yang dilindungi, ia menyatakan banteng tidak mungkin dijadikan hewan kurban atau tumbal.
Ia menegaskan, “Lagipula logo PDI Perjuangan itu banteng, bukan kerbau, bukan sapi. Banteng itu satwa yang dilindungi yang tidak mungkin dijadikan kurban atau tumbal,” tuturnya.
Pernyataan berbeda datang dari Ketua DPP PDI-P lainnya, Komarudin Watubun. Ia menyatakan bahwa PDI-P tidak mempersoalkan prosesi Jokowi yang menjejak kepala kerbau ketika menerima gelar kehormatan adat.
Komarudin menilai polemik yang muncul tidak perlu terlalu diperbesar karena yang diinjak adalah kepala kerbau, bukan kepala banteng sebagai simbol partainya. Dengan kata lain, ia menganggap kritik yang mengaitkan tindakan tersebut dengan simbol PDI-P tidak tepat sasaran.
Komarudin menyampaikan pandangannya saat ditemui di Gedung DPR RI pada Senin (29/6/2026). Ia mengatakan, “Karena bukan banteng. Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan,” ujar Komarudin.
Dalam kacamata Komarudin, perbedaan jenis hewan yang diinjak menjadi garis batas penting untuk menentukan apakah polemik tersebut benar-benar relevan dengan simbol partai. Ia menempatkan fokus pada fakta bahwa yang menjadi bagian dari prosesi tersebut adalah kerbau.
Sementara itu, PSI tetap mendorong adanya klarifikasi terkait tindakan Jokowi dalam rangkaian upacara adat tersebut. Permintaan klarifikasi itu mencerminkan bahwa sorotan politik tidak berhenti pada respons PDI-P saja, tetapi juga meluas pada kebutuhan penjelasan atas makna prosesi di mata publik.
Hingga kini, polemik yang dipicu video dan foto momen tersebut terus menjadi bahan perbincangan. Respons dari PDI-P melalui dua kadernya menunjukkan bagaimana isu etika prosesi dan kesesuaian dengan simbol politik dipandang dari sudut yang berbeda, sementara PSI menegaskan perlunya penjelasan agar publik memahami konteks tindakan Jokowi dalam upacara adat Lampung.
