jurnalistik.co.id – Pemerintah kembali memperpanjang perlindungan bagi industri benang di dalam negeri dengan mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial. Kebijakan itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2026 setelah masa berlaku pengenaan sebelumnya, yang diatur lewat PMK 46/2023, berakhir.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah tersebut diambil untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dinilai menimbulkan kerugian serius bagi produsen domestik. Pemerintah juga memandang industri nasional masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural agar dapat menghadapi persaingan secara lebih sehat.
Pertimbangan itu ditegaskan dalam beleid yang dikutip Rabu (27/5/2026). Dalam aturan tersebut, pemerintah menyebut bahwa pengenaan BMTP sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, sementara industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk benang yang dimaksud.
“Bahwa pengenaan BMTP terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang telah diatur telah berakhir masa berlakunya, dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial,” bunyi pertimbangan beleid tersebut.
Dengan dasar itu, BMTP kembali diberlakukan sebagai instrumen perlindungan perdagangan. Dalam beleid yang sama, bea masuk tindakan pengamanan dijelaskan sebagai pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis.
Aturan tersebut juga menegaskan bahwa BMTP dapat diterapkan pada barang yang secara langsung bersaing. Tujuannya agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau menghadapi ancaman kerugian serius memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak berdiri sebagai sekadar pungutan tambahan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengamanan yang memberi waktu bagi pelaku industri untuk beradaptasi.
Dalam konteks produk benang, pemerintah menempatkan kebijakan ini pada jalur perlindungan yang berkelanjutan setelah periode sebelumnya berakhir. Artinya, negara kembali memakai instrumen pengamanan untuk merespons tekanan impor pada komoditas yang dinilai masih membutuhkan perlindungan sementara agar industri nasional tidak kehilangan ruang pemulihan.
Penerapan kembali BMTP lewat PMK 37/2026 menunjukkan bahwa pemerintah menilai kondisi industri belum sepenuhnya pulih ketika pengenaan sebelumnya selesai. Karena itu, perpanjangan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri sambil memberi kesempatan lebih besar bagi penyesuaian struktural yang masih dibutuhkan. Pemerintah menilai langkah tersebut penting agar industri yang terdampak tetap memiliki waktu untuk menyesuaikan diri sebelum menghadapi persaingan impor secara penuh.
Di sisi lain, penegasan soal definisi BMTP dalam beleid tersebut memperlihatkan bahwa instrumen ini memang dipakai ketika lonjakan impor dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan produsen domestik. Pemerintah menempatkan perlindungan itu sebagai respons atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius, sehingga tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan industri dalam negeri dan mencegah tekanan yang lebih besar dari barang impor sejenis maupun barang yang langsung bersaing.
Langkah perpanjangan ini juga menegaskan bahwa pemerintah masih melihat tekanan dari impor sebagai risiko yang perlu diantisipasi, bukan persoalan yang sudah selesai. Karena itu, perlindungan lewat BMTP dipakai sebagai jembatan agar industri benang di dalam negeri tetap punya napas untuk berbenah sebelum benar-benar bersaing tanpa pengamanan tambahan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah pada dasarnya sedang menjaga agar proses pemulihan industri tidak terputus setelah masa berlaku kebijakan sebelumnya habis. Di saat yang sama, pelaku usaha domestik diberi ruang lebih panjang untuk menata kembali struktur produksinya sehingga ketahanan industri bisa meningkat secara bertahap.
