jurnalistik.co.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mengikuti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda pemberian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) selama satu bulan. Kebijakan yang semula direncanakan meluncur pada Juni 2026 itu kini harus menunggu lebih lama, seiring pemerintah masih menghitung skema stimulus yang akan diberikan.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya akan menyesuaikan langkah dengan keputusan yang diambil Kementerian Keuangan. Menurut dia, usulan mengenai skema pemberian insentif kendaraan listrik juga sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Kemenperin mengikut saja keputusan Menkeu. Pak Menteri [Agus Gumiwang Kartasasmita] sudah mengusulkan skema dalam pemberian insentif kendaraan listrik ini,” kata Febri kepada awak media, Selasa (26/5/2026).
Penundaan tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Purbaya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memberikan insentif kendaraan listrik pada tahun ini, namun jadwalnya diundur sementara karena perhitungan stimulus masih berjalan.
“Insentif (kendaraan listrik) EV masih ditunda satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih harus dihitung,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Dalam penjelasan yang sama, pemerintah memastikan insentif untuk kendaraan listrik tetap masuk dalam agenda tahun ini. Namun, dukungan tersebut tidak diberikan secara terbuka untuk seluruh pasar, melainkan difokuskan pada jumlah tertentu. Pemerintah menyebut insentif akan diberikan khusus untuk 100 ribu unit kendaraan roda empat.
Dengan keputusan penundaan selama satu bulan, pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik kini bergeser ke tahap finalisasi internal pemerintah. Kemenperin menyatakan tetap menunggu keputusan resmi lanjutan sambil mengikuti proses yang sedang ditempuh Kementerian Keuangan. Pada saat yang sama, pernyataan Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum membatalkan kebijakan tersebut, melainkan menunda pelaksanaannya karena masih ada perhitungan yang perlu diselesaikan.
Situasi ini menempatkan insentif kendaraan listrik tetap dalam jalur kebijakan pemerintah untuk tahun berjalan, tetapi dengan jadwal yang mundur dari rencana semula. Awalnya, kebijakan itu diproyeksikan mulai berjalan pada Juni 2026. Setelah penundaan diumumkan, target waktunya bergeser satu bulan sambil menunggu proses penghitungan stimulus rampung.
Meski jadwalnya bergeser, sikap Kemenperin menunjukkan bahwa pemerintah belum mengambil arah berbeda dalam kebijakan kendaraan listrik. Yang berubah saat ini hanya tempo pelaksanaannya, bukan tujuan akhirnya. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana skema stimulus itu dirapikan agar bisa dijalankan sesuai kalkulasi yang dianggap paling tepat oleh pemerintah.
Di sisi lain, penundaan satu bulan juga menegaskan bahwa pembahasan insentif EV masih berada di ruang koordinasi antarkementerian. Kemenperin tampak memilih posisi menunggu sambil mengikuti langkah Kementerian Keuangan, sementara usulan yang sudah diajukan Menteri Perindustrian tetap menjadi bagian dari proses yang sedang dibahas. Pola ini memperlihatkan bahwa keputusan final belum sepenuhnya ditutup, melainkan masih disesuaikan dengan hitung-hitungan internal yang berjalan.
Fokus pemerintah pada insentif untuk 100 ribu unit kendaraan roda empat juga membuat kebijakan ini terlihat lebih terukur. Artinya, dukungan yang disiapkan tidak dimaksudkan sebagai pemberian umum tanpa batas, melainkan diarahkan pada jumlah tertentu sesuai rancangan yang sedang dihitung. Dengan pendekatan seperti ini, pemerintah tampak berusaha menjaga keseimbangan antara dorongan terhadap adopsi kendaraan listrik dan kemampuan fiskal yang harus diperhitungkan secara cermat.
Di tengah penundaan tersebut, arah kebijakannya tetap sama: insentif kendaraan listrik masih disiapkan untuk tahun ini, hanya saja waktunya mundur dari rencana awal. Kondisi ini membuat pelaku pasar dan pihak terkait masih perlu menunggu keputusan lanjutan sebelum melihat bentuk implementasi yang benar-benar dijalankan. Selama proses itu berlangsung, pernyataan resmi dari pemerintah menjadi penanda utama bahwa kebijakan belum dibatalkan, melainkan masih disempurnakan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
