jurnalistik.co.id – MOSKOW — Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk menyarankan agar Washington segera mengevakuasi warga negara dan diplomat mereka dari Kyiv. Imbauan itu, menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin (25/5), disampaikan karena Kremlin berencana melanjutkan serangan udara besar-besaran ke ibu kota Ukraina tersebut.
Dalam pembicaraan itu, Lavrov disebut berbicara atas permintaan langsung Presiden Vladimir Putin. Rusia menyampaikan bahwa serangan yang tengah dijalankan bersifat sistematis dan konsisten terhadap sejumlah fasilitas di Kyiv, termasuk ke pusat-pusat “pengambilan keputusan” terkait. Pernyataan itu menegaskan kembali nada keras Moskow di tengah eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda mereda.
Rusia memang telah membombardir kota-kota di Ukraina, termasuk Kyiv, secara berkala sejak 2022. Namun pada Minggu kemarin, Ukraina kembali dihantam rentetan serangan drone dan rudal masif Rusia. Dalam serangan itu, Moskow juga mengklaim menggunakan rudal balistik jenis Oreshnik.
Kremlin menyebut serangan terbaru tersebut sebagai aksi balas dendam atas serangan drone Ukraina beberapa waktu sebelumnya ke sebuah kampus di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia. Serangan balasan itu, menurut klaim Moskow, menewaskan 21 mahasiswa. Dengan demikian, serangan terhadap Kyiv kembali ditempatkan Rusia sebagai bagian dari siklus pembalasan yang terus berulang.
Kyiv membantah tuduhan Moskow
Di pihak lain, Staf Umum Militer Ukraina menyatakan bahwa pasukannya berhasil menghantam markas unit drone Rusia yang beroperasi di Starobilsk. Klaim itu menambah panjang daftar saling serang antara kedua negara yang terus berlangsung di berbagai titik garis depan maupun wilayah belakang.
Kyiv juga membantah keras tuduhan Putin yang menyebut serangan Ukraina menyasar fasilitas sipil. Bantahan tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak tetap bersilang pandang soal sasaran serangan dan pembenaran politik yang dipakai masing-masing untuk menjelaskan eskalasi yang terjadi.
Serangan Rusia ke Kyiv dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan karena skala dan intensitasnya yang meningkat. Serangan udara besar-besaran, yang disertai drone dan rudal, memperlihatkan bahwa ibu kota Ukraina tetap menjadi target penting dalam strategi militer Rusia. Di saat yang sama, pernyataan resmi Moskow kepada Washington menambah tekanan diplomatik pada situasi yang sudah sangat sensitif.
Peringatan kepada AS agar mengevakuasi warga dan diplomat dari Kyiv menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya berbicara dalam bahasa militer, tetapi juga mengirim sinyal politik ke pihak Barat. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya Moskow untuk menegaskan bahwa operasi serangan yang mereka jalankan masih akan berlanjut dan berpotensi berdampak lebih luas.
Meski demikian, konflik di lapangan tetap ditandai oleh saling klaim dan saling bantah. Rusia menyebut serangannya sebagai respons atas aksi Ukraina, sementara Ukraina menegaskan serangan balasan mereka ditujukan pada sasaran militer Rusia. Di tengah pertukaran serangan itu, warga sipil di Kyiv dan kota-kota Ukraina lain terus berada dalam ancaman yang sama, yakni serangan udara yang datang berulang kali tanpa kepastian kapan akan berhenti.
Situasi ini sekaligus memperlihatkan bagaimana medan perang dan jalur diplomasi berjalan beriringan, tetapi dengan arah yang saling bertabrakan. Di satu sisi, Moskow tetap mempertahankan narasi bahwa serangan mereka adalah langkah balasan. Di sisi lain, peringatan kepada Washington justru memperkuat kesan bahwa ancaman terhadap Kyiv belum akan mereda dalam waktu dekat, sehingga ketegangan politik dan keamanan terus naik.
Bagi Ukraina, rangkaian serangan yang datang silih berganti itu menambah tekanan di tengah upaya mempertahankan posisi di lapangan. Sementara bagi negara-negara Barat, pesan yang disampaikan Lavrov menjadi sinyal bahwa eskalasi masih sangat mungkin berlanjut. Dengan kondisi seperti ini, Kyiv tetap berada dalam bayang-bayang ancaman udara, sementara perdebatan soal sasaran serangan dan legitimasi tindakan militer terus menjadi bahan saling serang antara kedua pihak.
